Layani Daerah Pesisir Pemkab Trenggalek Bentuk Tiga UPT Dispendukcapil

Trenggalek - Pemerintahan Kabupaten Trenggalek membentuk tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispendukcapil di kawasan pesisir untuk melayani adminstrasi kependudukan. 

Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, mengatakan tiga UPT tersebut berada di Kecamatan Munjungan, Panggul dan Kecamatan Watulimo. Seluruhnya berada di kawasan pesisir selatan dan merupakan wilayah yang jauh dari kota maupun pusat layanan kependudukan. 

"UPT ini untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan selatan. Sehingga warga tidak perlu datang ke Dispendukcapil untuk mengurus beberapa dokumen," kata Arifin, Rabu (26/6/2019). 

Pembentukan kantor dispendukcapil di tingkat kecamatan ini merupakan implementasi dari rencana yang telah digagas sejak dua tahun lalu. Pihaknya berharap, dengan layanan tersebut akan mempermudah masyarakat dan lebih efisien. 

"Dokumen kependudukan itu oenting, karena kalau bicara hak-hak sipil, belum diakui sebelum masyarakat ini tercatat dalam administrasi kependudukan," jelasnya. 
 
Meskipun telah terbentuk tiga UPT pihaknya meminta Dispendukcapil Trenggalek tidak menghentikan layanan jemput bola yang selama ini dilalukan. 

Sementara itu Kepala Dispendukcapil Trenggalek, Joko Wasono, mengatakan terdapat sembilan layanan dasar aminduk yang dapat dilakukan di UPT, yakni  penerbitan KTP Elektronik,  penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan penduduk muslim, penerbitan akta cerai penduduk non muslim, akta hak pengakuan anak, akta pengesahan anak serta legalisasi dikumen administrasi kependudukan. 

"Memang belum seluruh dokumen aminduk dapat dilayani, akan tetapi sembilan layanan dasar itu kami rasa cukup membantu masyarakat," kata Joko Wasono. 

Di sisi lain salah seorang warga Munjungan Agus Setyawan mengaku mengapresiasi Dispendukcapil UPT Munjungan, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengurus surat. 

"Kami rasa ini lebih efektif, karena apabila ke kota perjalanan saja minimal membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Di sini kan lebih enak, kalaupun ada kekurangan dokumen juga lebih dekat bolak-baliknya," ujar Agus. 

PT KAI Daop 7 Madiun, Gelontorkan Bantuan CSR

 Tulungagung - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggelontorkan bantuan kepada sejumlah kelompok masyarakat , sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kepada lingkungan. 

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko, bantuan program Bina Lingkungan (BL) tersebut diberikan kepada dua kelompok masyarakat, yakni perangkat alat kesenian untuk warga binaan di Lapas Kelas IIB Tulungagung serta pembangunan paving halaman SDN Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. 

Bantuan senilai puluhan juta rupiah yang dikucurkan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat maupun organisasi yang membidangi. Pada pemberian bantuan CSR tersebut Lapas Kelas IIB Tulungagung memperoleh bantuan senilai Rp 30 juta, sedangkan SDN Ngaglik 2 menerima bantuan pembangunan halaman sekolah senilai Rp 21,48 juta. 

"Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar," kata Ixfan. 

Pada saat penyerahan bantuan Ixfan mengaku ikut serta dalam menyampaikan sosialisasi tentang keselamatan perjalanan kereta api, sehingga warga juga berperan serta dalam upaya keselamatan perjalanan KA, dengan cara berhati hati saat melewati perlintasan KA sebidang. 

"Kemudian tidak melakukan pelemparan dan vandalisme terhadap KA," jelasnya

Komsos Kodim 0806, Forkopimda Siap Dukung Trenggalek Meroket


Trenggalek - Komandan Kodim (Dandim) 0806 Trenggalek memastikan, jajarannya siap mendukung penuh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Dandim 0806 Kabupaten Trenggalek, Letkol Inf Dodik Novianto, menyatakan dalam melakukan pembangunan daerah mengatakan Bupati Trenggalek tidak bisa bekerja sendiri, namun dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, kepolisian, kejaksaan serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang lain. Karena seluruhnya memiliki visi yang sama untuk menyukseskan program pembangunan. 

"Apalagi Trenggalek mempunyai jargon meroket, mari kita dukung agar Trenggalek tidak salah lepas landas untuk meroket," kata Dodik dalam kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Rabu (26/6/2019). 

Dukungan terhadap program pembangunan tersebut diwujudkan dalam berbagi kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. Dikatakan, prajurit TNI selain bertugas menjalankan tugas menjaga kedaulatan NKRI juga memiliki fungsi untuk memperlancar pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah, khususnya di wilayah Trenggalek. 

"Jadi, selain berperang, tugas TNI adalah membantu aparat pemerintah dan menjamin kelancaran pembangunan. Semua unsur pimpinan menginginkan Trenggalek ini maju, kita memiliki komitmen yang sama untuk Trenggalek," jelasnya. 

Sementara beberapa unsur pimpinan lainnya, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, kapolres hingga ketua DPRD Trenggalek juga sepakat dengan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. 

Kepala Kejari Trenggalek, Lulus Mustofa mengatakan, sebagai aparatur penegak hukum pihaknya juga memiliki fungsi yang penting dalam melalukan pengawasan pembangunan melalui TP4D, sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyelewengan. Kajari menegaskan tidak akan sungkan sungkan menindak kontraktor rekanan pemerintah yang nakal meskipun dalam kegiatan pembangunan fisiknya didampingi TP4D.

"Bentuk dukungan lain Kejaksaan terhadap Pemerintah Trenggalek, dengan menjadi pengacara Pemerintah untuk menghadapi gugatan terhadap pemerintah," kata Lulus. 

Sementara itu Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, mengapresiasi dukungan dari TNI maupun seluruh jajaran lain dalam mengawal maupun mengawasi program pembangunan, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. 

"Terlalu banyak menjabarkan cita-cita Trenggalek, untuk meringkas hal tersebut dengan jargon meroket. Meroket ini berasal dari kata MER yang artinya maju ekonomi rakyatnya, ini cita-cita utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yaitu memajukan ekonomi masyarakat," kata Arifin. 

Dikatakan, dari hasil evaluasi kepemimpinannya bersama bupati pendahulu Emil Dardak, persoalan peningkatan ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. 

"Nah salah satu upaya kami dengan melakukan lekang investasi, harapannya nanti akan menjadi motor penggerak bagi ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya," ujarnya. 

Genjot Pengembangan Wisata, Pemkab Trenggalek Permudah Investasi

Trenggalek - Pengembangan sektor pariwisata terus digenjot oleh berbagai daerah dengan inovasi dan strategi. Di Trenggalek, pemerintah setempat menggelar lelang investasi serta pengenalan potensi wisata. 

Berbagai tawaran menarik diberikan kepada para investor. Dalam lelang investasi, pemerintah daerah memberikan kemudahan investasi, salah satunya adalah penyediaan lahan oleh Pemkab Trenggalek. Investor yang akan menanamkan usahanya tidak harus membeli tanah, namun disediakan dengan sistem kerjasama. 

"Trenggalek ini 70 persen adalah pegunungan, sehingga memang agak susah untuk mencari tanah sendiri. Untuk itulah kami (pemerintah) akan memfasilitasi sehingga investor tidak perlu beli tanah," kata M Nur Arifin, Senin (29/4/2019). 

Lelang investasi itu ditawarkan langsung oleh Wakil Bupati Arifin pada gelaran Jakarta Marketing Week dua hari lalu, kepada para calon investor serta berbagai perusahaan ternama di Ibukota. 

Tak hanya kemudahan untuk mendapatkan lokasi investasi, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan pajak daerah selama 2 hingga 3 tahun pertama investasi.  Bahkan pihaknya juga siap memberikan kemudahan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

"Saya pastikan tidak ada gratifikasi atau macam-macam," ujar Arifin. 

Daya tarik lainnya, Pemkab Trenggalek membuka peluang investasi tanpa perjanjian bangun guna serah alias Build Operate Transfer (BOT) di lahan milik pemerintah daerah. "Mau investasi seratus tahun pun tidak masalah," imbuhnya.

Namun, ia meminta agar ada pelibatan masyarakat lokal dalam investasi yang bakal ditanam. Ini wajib dilakukan agar perkembangan sektor pariwisata selaras dengan peningkatan perekomonian masyarakat sekitarnya. 
 
"Kami akan undang 10 perusahaan ke Trenggalek untuk melihat secara langsung potensi investasi di wilayah kami," ujarnya. 

Pemilihan Ulang Trenggalek, Jokowi Menang Mutlak

Trenggalek - Pemungutan ulang yang berlangsung di salah satu TPS di Trenggalek berlangsung pancar, jumlah pemilih yang datang mencapai 79 persen. Yang menarik hasil perolehan suara antara Jokowi dan Prabowo tetap. 

Ketua PPK Kampak, Abu Sofyan mengatakan, dari 248 Daftar Pemilih Tetap (DPT) si TPS 3 Desa Timahan tingkat kehadiran kali ini mencapai 195 atau 79 persen. Sedangkan pada pemungutan sebelumnya jumlah yang hadir 203 pemilih. 

"Kalau hasilnya sama persis, Jokowi-Ma'ruf 191 suara dan Prabowo-Sandi 3 suara. Yang beda adalah jumlah suara tidak sah, kali ini hanya satu sedangkan yang sebelumnya ada 11," ujarnya. 

Pihaknya memastikan seluruh tahapan yang harus dijalankan dalam PSU telah dilaksanakan dengan baik oleh KPPS. Selain itu kondisi keamanan di lokasi pemungutan suara juga cukup kondusif. 

"Sesuai rekomendasi Bawaslu, kami melakukan PSU untuk pemilihan presiden serta DPD," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengaku bersyukur karena proses pemungutan berlangsung lancar, selain itu tingkat kehadiran juga relatif tinggi. 

"Alhamdulillah lancar, saya ke sini hanya memantau pelaksanaannya saja, kekhawatiran jumlah pemilih yang datang akan sedikit ternyata tidak terbukti, kemudian logistik juga aman," kata Arifin. 

Sebelumnya, TPS 3 Timahan, Kecamatan Kampak harus melakukan pemungutan suara ulang lantaran pada saat pencoblosan yang lalu terdapat dua warga dari luar daerah yang menggunakan hak suaranya tanpa formulir A5 dan hanya membawa KTP Elektronik. 

Yang fatal, petugas KPPS langsung menerima warga tersebut dan justru memasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus, padahal pemilih khusus harus warga lokal yang beralamat satu lokasi dengan TPS.  


Satu TPS Trenggalek Gelar Pemungutan Suara Ulang

Trenggalek - Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Trenggalek harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena terdapat dua pemilih luar kota yang mencoblos tanpa membawa surat pindah memilih A5. 

Lokasi PSU adalah TPS 3 Desa Timahan, Kecamatan Kampak. Sesuai rekomendari Bawaslu proses PSU hanya dilakukan untuk dua surat suara, yakni pemilihan presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sejak dibuka proses pemilihan, sejumlah warga tampak mengantre untuk mencoblos. Pada awal pembukaan jumlah warga yang datang mencapai puluhan orang dari total DPT 248 jiwa. 

Ketua Bawaslu Trenggalek, Rokhani, mengatakan rekomendasi PSU dikeluarkan lantaran dalam proses pemungutan suara sebelumnya terdapat dua warga Kalimantan yang datang ke TPS 3 untuk memberikan hak suara. 

"Dulu mereka adalah warga lokal, hanya saja sudah pindah ke Kalimantan. Saat itu dua orang itu tidak membawa A5,  namun hanya membawa KTP," kata Rokhani, Kamis (25/4/2019). 

Sesuai dengan aturan, seharusnya kedua warga itu wajib membawa formulir A5, namun yang terjadi, pihak  KPPS TPS 3 justru menerimanya dan memasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). 

"Kemudian mereka diberi surat suara pilpres dan DPD, padahal DPK itu hanya diberikan kepada warga lokal yang berada di wilayah TPS itu dan surat suaranya untuk DPK lima, inilah kesalahan fatalnya," ujarnya. 

Jika kedua pemilih itu tidak membawa A5 seharusnya ya ditolak dan tidak bisa memilih di TPS 3 itu. 

Rokhani menambahkan, kesalahan itu diketahui saat proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, karena terdapat perbedaan jumlah suara antara pemilihan legislatif dengan presiden dan DPD, hingga akhirnya dilakukan sidang pleno pemberian rekomendasi PSU. 

Sementara itu Ketua PPK Kampak Abu Sofyan, membenarkan adanya kesalahan proses pemberian hak pilih tersebut. Kondisi itu terjadi akibat ketidaktahuan dari KPPS. 

"Setelah kami telusuri memang benar terjadi kesalahan administrasi akibat kurang pahamnya KPPS, ada warga luar daerah yang memilih tanpa membawa A5 ," ujarnya. 

Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu proses pemungutan hanya dilakukan untuk dua jenis surat suara yakni presiden dan DPD. Sedangkan durasi waktu pelaksanaan pungut hitung akan berlangsung sesuai aturan pemungutan. 

Serap Aspirasi Millenial dan Gen Z, Gubernur Khofifah Adakan Giveaway Instagram


Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar giveaway di akun Instagram miliknya @khofifah.ip. Kontes tersebut diadakan guna menyerap aspirasi dan harapan generasi millenial dan gen z tentang Jawa Timur. Sebanyak 100 paket hadiah bertajuk "Kejutan Cettar Khofifah" dipersiapkan untuk komentar dan harapan terkreatif. 

"Tulis komentar serumu sekreatif mungkin "Apa yang paling kamu suka dari Jawa Timur dan harapanmu tentang Jawa Timur kedepan," tulis Khofifah dalam caption instagram miliknya, Sabtu (13/4). 

Meski berstatus sebagai Gubernur Jawa Timur, tapi Khofifah tidak membatasi peserta kontes "bagi-bagi hadiah" tersebut. Khofifah mempersilahkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) ikut serta dalam gelaran giveaway itu. Syarat utamanya adalah komentar tidak mengandung SARA dan Politik. 

"Peserta terbuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Pemenang akan dipilih secara acak dan akan diumumkan tanggal 18 April 2019. Ayo ikutan dan semoga beruntung," tambah Khofifah. 

Saat dikonfirmasi, Khofifah mengatakan lewat kontes tersebut dirinya ingin lebih banyak lagi menerima masukan dari generasi millenial dan gen z. Selain itu, ia ingin menghilangkan jarak antara pejabat publik dengan masyarakat. 

Oleh Khofifah, Instagram dianggap efisien dalam menampung setiap masukan dari masyarakat terkait pembangunan Jawa Timur yang tengah gencar dilakukan olehnya dan juga Emil Dardak. Menurut Khofifah, menerima dan menyerap aspirasi tidak hanya dilakukan di kantor ataupun forum diskusi saja. Melalui media sosial, dirinya bisa berinteraksi dengan seluruh masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. 

"Saya bisa bekomunikasi langsung dengan masyarakat. Tidak hanya di kolom komentar, namun juga lewat pesan langsung atau direct massage (DM). InsyaAllah Saya pasti baca, meskipun tidak seluruhnya saya balas," tambahnya.

Ditanya soal isi "Kejutan Cettar" tersebut, Khofifah enggan menyebutkannya. Namun demikian ia memastikan bahwa kontes seperti itu akan rutin digelar olehnya untuk menampung lebih banyak lagi masukan dan juga kritik dari masyarakat. Masukan serta kritik tersebut menjadi salah satu pijakannya untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Apalagi, kata dia, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Kalau saya kasih tahu (hadiah-red), namanya bukan kejutan. Kalau mau tahu, monggo ikutan dan harus jadi pemenang," canda Khofifah. 

Menurut Khofifah menerima aspirasi tidak hanya dilakukan melalui kantor ataupun forum diskusi saja. Di kantor dan diskusi sangat terbatas oleh waktu, sementara di instagram bebas kapan saja masyarakat ingin memberikan masukan dan kritikan.

Lewat Instagram, Khofifah kerap mengunggah foto rutinitas sehari-hari lengkap dengan sejumlah pesan khusus. Mulai dari kegiatan resminya sebagai Gubernur Jatim, hingga kegiatan-kegiatan pribadinya. Tidak jarang caption yang ditulisnya pun berisi candaan dan juga nasihat. Khofifah diketahui mengelola secara pribadi akun @khofifah.ip tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Khofifah memiliki kurang lebih 173.000 pengikut di Instagram. (Tim)

Gubernur AAU : Taruna Jangan Dimanja

 Trenggalek - Gubernur Akademi Angkatan    Udara (AAU) meninjau langsung kinerja para taruna yang melalukan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke-39 di Trenggalek. Pihaknya meminta panitia dan tuan rumah tidak memanjakan para prajurit selama kegiatan berlangsung. 

"Lho kok bagus (posko) ini, wah taruna jangan dimanja," kata Gubernur AAU Marsekal Muda TNI Tatang Harlyansyah saat meninjau posko Latsitardanus, di Desa Wonoanti, Trenggalek, Kamis (4/4/2019). 

Ia lantas membandingkan dengan kegiatan serupa pada eranya dulu yang hanya menghuni barak dari tenda. Sedangkan saat ini para taruna tersebut di tempatkan di rumah penduduk dengan kondisi yang cukup nyaman. 

Tatang berharap pada taruna TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN  dan mahasiswa ITS yang tergabung dalam grup Elang justru berbaur dengan masyarakat apa adanya. Bahkan para calon pemimpin tersebut harus menjalin interaksi sosial dengan warga, sehingga mereka mampu merasakan kehidupan bermasyarakat secara nyata. 

"Jadi maksud saya jangan dimanja itu, mereka harus terjun langsung, realitas masyarakat bagaimana itulah mereka, seperti contoh kalau memang di sini mandinya di sungai ya mereka ikut merasakan mandi di sungai, kemudian apa pekerjaan di sini ya mereka harus berbaur dengan budaya lokal dan kearifan lokal," ujar Tatang. 

Sebab dengan interaksi sosial yang baik, akan menjadi bekal mereka saat melaksanakan tugas nyata setelah lulus dari akademi maupun universitas. Tatang mengingatkan pelajaran teori yang didapatkan para taruna selama di kampus perlu diaplikasikan ke masyarakat, namun terkadang hal itu tidak mudah dan harus membutuhkan strategi lain. 

"Supaya mereka riil bergaul dengan masyarakat, sehingga mereka menjadi pemimpin yang fleksibel dan ikut dengan masyarakat apapun permasalahan yang ada saat itu," imbuhnya. 

Namun ia mengaku bangga atas kekompakan yang dimiliki oleh masing-masih kelompok, meskipun terdiri dari berbagai akademi. Diharapkan sinergitas antar kesatuan terjaga hingga para taruna lulus dan menjalankan tugas. 

"Ini menjadi bekal bagi mereka menjadi pemimpin, karena keluar dari akademi, mereka akan menjadi seorang komandan pleton atau pimpinan pertama di dasar untuk memimpin anak buahnya," imbuh Tatang. 

Gubernur mengaku para taruna di Trenggalek diharapkan banyak pengalaman, terlebih unsur yang terlibat dalam kegiatan cukup lengkap mulai dari masyarakat, pemerintah, legislatif hingga instansi lainnya. 

"Nah ini mereka dapat bekal yang bagus sehingga mereka dapat literasi sosial, yang aplikasinya mereka nanti akan menjadi pemimpin yang memiliki pengetahuan luas," jelasnya. 

Di Trenggalek, para taruna TNI, kepolisian, IPDN dan mahasiswa diterjunkan ke berbagai bidang mulai dari pembangunan hingga berbagai pengetahuan kemasyarakatan lainnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, berharap kehadiran para taruna tersebut menjadi penyemangat bagi para pemuda dan masyarakat sekitar. Di sisi lain para taruna diharapkan juga banyak belajar kepada masyarakat. 

"Taruna ini kami bisa menjadi kebanggaan masyarakat, sedangkan taruna juga harus belajar dari masyarakat, karena saat mereka terjun menjalankan tugas nanti, pasti akan menemukan berbagai persoalan, yang terkadang hanya bisa diselesaikan dengan musyawarah atau gotong royong seperti ini," ujarnya. 

Keren, Trenggalek Gelar Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas

Trenggalek - Sebuah terobosan dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menentukan arah pembangunan, yakni dengan menggelar Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Keompok Rentan (Musrena Keren).

Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, mengatakan Musrena Keren digagas sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kaumn marjinal serta untuk meningkatkan partisipai perempuan dalam rencana pembangunan. 

Pihaknya menilai selama ini aspirasi kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam belum rencana penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan mulai dari jenjang desa hingga kabupaten berlum berjalan dengan maksimal. 

"Di era modern seperti ini bukan zamannya lagi perempuan itu suarga nunut neraka katut, bukan zamannya membatasi ruang perempuan, sehingga menutup akses mereka dalam partisipasi perencanaan pembangunan," kata Arifin, Rabu (14/3/2019). 

Suara atau aspirasi dari kelompok peremp[uan, anak, disabilitas maupun kaum rentan lainnya memiliki hak yang sama untuk didengarkan oleh perumus kebijakan pembangunan di Pemkab Trenggalek. Pihaknya berharap apa yang menjadi usulan mereka dapat terakomodir dengan baik. terlebih perempuan banyak bersinggungan langsung dengan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. 

"Ini yang ingin kita coba jembatani, ada keperpihakan terhadap kelompok tersebut. Namun ini bukan berarti semuanya untuk perempuan, melainkan memberikan peluang kepada mereka agar suaranya terwadahi," imbuhnya. 

Sementara itu Koordinator Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk kesejahteraan (Kompak) Jawa Timur, Nurul Afandi, mengtakan Musrena Keren ini merupakan yang pertama di Jawa Timur. Munculnya ide penyelenggaraan Musrena Keren dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi kaum perempuan dan marjinal menyuarakan aspirasi mulai dari tataran desa hingga kabupaten. Bahkan ia menyebut tak hanya kalah suara, aspirasi kaum perempuan terkadang kalah sebelum bermusyarwwah lantaran tidak terakomodir.

"Padahal bila berbicara kemiskinan, pertama kali yang paling rentan terhadap hal ini adalah kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan tersebut, belum lagi masalah kesehatan, pernikahan anak usia dini, kekerasan pada anak dan berbagai permasalahan lainnya," kata Nurul. 

Pihaknya mengaku bersyukur karena di Trenggalek telah memiliki wadah tersendiri dalam penyerapan aspirasi, bahkan Pemkab Trenggalek telah menelurkan produk hukum tentang Musrena Keren melalui Peraturan Bupati (Perbup) nomor 1 tahun 2019. 

Beda Partai, Plt Bupati Arifin Apresiasi Gaya Kampanye Pamannya Yang Bikin Ngakak



Trenggalek - Meski berbeda jalur politik, Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengapresiasi gaya kampanye unik pamannya yang memanfaatkan alat peraga kampanye untuk menebar humor hingga pesan satire. 

Arifin mengaku gaya pencitraan para caleg yang selama ini terkesan kaku dan monoton mampu dipatahkan oleh Tarkiyat. Dengan berbagai banner serta baliho menarik warga untuk melihatnya hingga membuat tertawa ngakak. 

"Saya rasa ini adalah gaya kampanye kreatif dan kekinian, semoga ini sebagai indikator ketika menjabat akan menghasilkan produk kebijakan yang kreatif pula. Meskipun saya PDIP dan beliau PPP tapi saya salut, keren," kata Nur Arifin, Selasa (12/3/2019). 

Gaya kampanye yang dibumbui humor tersebut menjadi oase ditengah hiruk pikuk suhu perpolitikan di Trenggalek yang mulai menghangat. Pesan humor maupun satire yang ditampilkan oleh Tarkiyat, diharapkan mampu memberikan efek domino yang positif di kalangan masyarakat. 

"Minimal kalaupun tidak memilih caleg itu warga bisa tersenyum, nah senyum inilah yang kita butuhkan dalam pemilu.  Meskipun berbeda pilihan tapi tetap bersaudara," imbuhnya. 

 Arifin mengakui pamannya tersebut merupakan sosok yang humble dan apa adanya. Seloroh, guyon dan keisengan kerap mewarnai pergaulan pamannya. 

"Dia pun juga mengakui kalau tidak seganteng saya hahaha, saya kenal dengan beliau sejak kecil, saat dia masih susah kemudian merangkak bareng dengan ayah saya dan keluarga dalam membangun usaha," imbuhnya. 

"Beliau itu mudah bergaul, jangankan kawan, lawannya saja mungkin gak bisa marah kalau sama Pak Tarkiyat, orangnya lucu, unik apa adanya, tapi tetap ada pesan baik dari dirinya," ujar Arifin. 

Tarkiyat, Caleg PPP dapil 2 Trenggalek menjadi viral lantaran menebar alat peraga kampanye unik yang dibumbui humor dan pesan moral. Alih-alih menampilkan sisi ketampanannya, Tarkiyat justru memajang foto nyeleneh dan unik. 

Terlibat Pengeroyokan, Tahanan Polsek Sawoo Ikuti Ujian Sekolah di Trenggalek


Trenggalek - Seorang pelajar SMK Negeri I Trenggalek yang menjadi tersangka dan tahanan dalan kasus pengeroyokan di wilayah Sawoo Ponorogo diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian sekolah. Tersangka diantar jemput dengan pengawalan polisi. 

Kepala SMK Negeri I Trenggalek, Suharyati mengatakan, dalam beberapa hari ini IJ pelajar asal Kecamatan Tugu Trenggalek mengikuti proses Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UASBN-BK) di sekolah. 

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk bisa menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Karena UASBN ini berbasis komputer maka setiap hari dia diantar jemput oleh anggota Polsek Sawoo ke sini," kata Suharyati, Selasa (12/3/2019). 

Sekolah memberikan kesempatan seluasnya untuk tersangka pengeroyokan itu mengikuti proses ujian selayaknya siswa yang lain. Ia pun juga tidak dipisahkan dengan teman-teman di sekolahnya. 

"Selama proses ujian tidak ada masalah, teman-temannya juga sudah menyadari. Kami harap dia tetap belajar dan mengikuti seluruh tahapan ujian yang harus dijalankan, mulai UASBN, UKK hingga UN," imbuhnya. 

Pihaknya mengaku untuk ujian yang dijalankan menggunakan kertas, maka pihak sekolah ganti yang mendatangi Polsek Sawoo Ponorogo untuk mengantarkan soal dan menunggu siswa tersebut mengerjakan seluruh soal. 

"Kalau untuk UKK (Ujian Kompetensi Keahlian) dan Ujian Nasional dia nanti juga harus ke sekolah, karena untuk UN kita sudah menggunakan komputer," imbuhnya. 

Sementara itu Kapolsek Sawoo , AKP Edi Suyono membenarkan proses fasilitasi tersangka pengeroyokan itu. Sebelum mengikuti ujian IJ dititipkan ke Rutan Kelas IIB Ponorogo, namun saat mendekati ujian tersangka kembali ditahan di Polsek Sawoo. 

"Karena kalau di Rutan Ponorogo jaraknya terlalu jauh, sehingga kami bawa ke Sawoo lagi. Selain itu di sini dia bisa lebih konsentrasi dalam belajar," kata Edi. 

Polisi sengaja memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mengikuti seluruh tahapan ujian buang harus dilaksanakan sebelum lulus sekolah. Hal tersebut sebagai upaya pemenuhan terhadap hak pelajar dalam mengakses pendidikan. 

"Anggota mengantarkan ke sekolah dan kembali membawa ke Polsek setelah ujian selesai," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Edi menjelaskan IJ menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan beberapa waktu yang lalu. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. 

Diterima PNS, Caleg Partai Demokrat Trenggalek Mundur


Trenggalek - Seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Trenggalek mengundurkan diri dari pencalonan lantaran diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski demikian KPU tetap mencantumkan nama caleg itu dalam surat suara Pemilu. 

Ketua KPU Trenggalek, Suripto, mengatakan caleg tersebut adalah Vivi Ngainul Mufidah dari Partai Partai Demokrat Dapil IV Trenggalek. Proses pengunduran diri telah disampaikan langsung ke KPU setempat. 

"Terkait itu, kami sudah melakukan proses klarifikasi langsung kepada partai yang mengusung serta kepada caleg yang bersangkutan dan memang benar dia diterima menjadi PNS," kata Suripto, Kamis (28/2/2019). 

Dengan hasil klarifikasi tersebut KPU memastikan caleg nomor urut tiga itu tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kandidat anggota legislatif. KPU menerima pengunduran diri tersebut, namun pihaknya tidak bisa mencoret namanya dalam daftar caleg. 

"Karena pengunduran diri itu dilakukan setelah kami melakukan penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), sehingga nama dia nanti juga masih akan tercetak dalam surat suara," ujarnya. 

Terkait hal itu, Suripto mengaku akan menindaklanjuti dengan memberikan pengumuman kepada para pemilih pada saat hari H pemungutan suara jika caleg tersebut telah mengundurkan diri.

"Seandainya masih ada yang mencoblos, maka nanti suaranya akan masuk ke suara partai," imbuh Suripto. 

Lanjut Ripto, kilas balik dari proses pendaftaran caleg, seluruh caleg yang masuk DCT dipastikan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan. Saat itu Vivi masih belum terdaftar sebagai PNS, namun dalam perjalanannya yang bersangkutan mengikuti proses seleksi PNS yang dilakukan pada akhir 2018 lalu dan diterima. 

"Saat itu seluruh berkas persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat," katanya. 

Kebakaran, Satu Rumah Warga Trenggalek Rata Dengan Tanah

Trenggalek - Sebuah rumah milik warga Trenggalek ludes dilalap dijago merah saat ditinggal ke pasar. Seluruh bagian rumah rata dengan tanah dan tidak dapat dihuni kembali.

Kepala Polsek Watulimo, AKP Saiful Rohman, mengatakan kejadian kebakaran terjadi di rumah milik Purnanto (40) dan istrinya Nurun warga Dusun Sebo, Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Kebakaran bermula saat pemilik rumah melakukan aktivitas di dapur untuk memasak sayur.

"Kemudian pemilik rumah berangkat ke pasar, namun kompor gas di rumahnya lupa tidak dimatikan ," kata Saiful, Sabtu (9/2/2019).
Akibat kelalaiannya tersebut api dari kompor gas menyambar bagian rumah yang mudah terbakar. Kencangnya embusan angin dan kondisi rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi rumah.

Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Selang beberapa saat kemudian petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Trenggalek datang ke lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan api.

"Namun karena kondisi api sudah membesar sehingga rumah tidak dapat diselamatkan dan rata dengan tanah," ujarnya.

Saiful memastikan kebakaran tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Namun kerugian akibat peristiwa itu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Sementara itu, Koordinator Pemadam Kebakaran Trenggalek, Basuki, membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Pihaknya mengaku telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu proses pemadaman.

"Saat kami datang ke lokasi kejadian, kondisi api sudah besar dan sudah membakar sebagian besar rumah itu," katanya.

132 Desa Trenggalek Gelar Pilkades Serentak

Trenggalek - Ratusan desa di Trenggalek menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak hari ini. Pemilihan diikuti oleh 327 calon kepala desa.

Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, saat melakukan pemantauan pelaksaanaan pilkades, mengatakan pesta demokrasi desa kali ini dilaksanakan di 151 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemungutan berlangsung mulai Pukul 7.00 WIB - 13.00 WIB.

"Alhamdulillah berjalan dengan lancar, semua desa penyelenggara hari ini dapat melaksanakan proses pemungutan," kata Arifin, Sabtu (9/2/2019).

Pihaknya berharap kelancaran pelaksanaan pilkades dapat terlaksana hingga seluruh tahapan selesai. Perbedaan pilihan dalam pilkades diharapkan tidak merusak kerukunan diantara masyarakat.

"Yang paling utamanya adalah kerukunan, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa. Semoga mendapat kepala desa yang terbaik dan amanah," imbuhnya.

Menurutnya, proses pemilihan kepala desa menjadi momen yang menarik, sebab masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi. Bahkan hiruk pikuknya dinilai melebihi pemilihan umum lainnya.

"Ya ini terjadi karena yang dipilih adalah pemimpin desa yang memiliki kedekatan dengan warga secara langsung. Tadi saya lihat di setiap desa juga memiliki tradisi sendiri-sendiri dalam menyambut para pemilih," imbuh Arifin.

Sementara itu terkait pemenuhan hak pilih, masing-masing panitia telah bekerja semaksimal mungkin, sehingga warga yang telah memenuhi syarat dapat menyuarakan aspirasinya.

"Untuk sekolah memang tidak diliburkan, akan tetapi bagi yang memiliki hak pilih diberikan dispensasi untuk mencoblos," katanya.

Pihaknya mengaku akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan pilkades di 132 desa hingga selesainya proses penghitungan hasil pemungutan. "Kami belum tahu apakah nanti akan ada gugatan atau tidak, yang jelas kami melakukan pemantauan," ujarnya.

Sementara itu dalam pelaksanaan pilkades kali ini, Polres Trenggalek menerjunkan 725 aparat gabungan dari Polres Trenggalek, Tulungagung, Blitar Kota, Ponorogo, Brimob Polda Jatim serta Kodim 0806 Trenggalek.

Amankan Pilkades Serentak, Ratusan Aparat Gabungan Digeser ke TPS



Trenggalek - Kepolisian Resort Trenggalek melakukan pergeseran pasukan pengamanan  ke tingkat TPS menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 132 desa.   Pengamanan juga dibantu dari Satuan Brimob Polda Jatim dan jajaran polres sekitar. 

Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra, mengatakan 725 aparat gabungan dari kepolisian dan TNI hari ini langsung ditempatkan diseluruh TPS. Ratusan tim gabungan tersebut terdiri dari  531 personil Polres Trenggalek, TNI 264 personil serta 31 on call.

"Kami juga dibantu dari Satuan Brimob Polda Jatim sebanyak 100 personil, dari Polres Tulungagung 31 personil, Polres Ponorogo 31 personil, serta Polres Blitar Kota 31 personil. Kemudian di luar itu juga ada Linmas 2.520 personil yang bertugas di seluruh TPS," kata Didit Bambang Wibowo, Kamis (8/2/2019). 

Dijelaskan seluruh petugas keamanan yang diterjunkan ke masing-masing desa penyelenggara pilkades disesuaikan dengan tingkat kerawanan di masing-masing lokasi pemilihan. 

"Jadi sudah kami pilah menjadi dua kategori, yakni wilayah aman dan rawan, nah rawan di sini indikatornya tidak hanya rawan perselisihan, namun ada berbagai pertimbangan diantaranya tingkat gangguan kambtibmas, jarak tempuk atau lokasi desa, kemudian kondisi alam artinya rawan bencana serta potensi konflik," ujarnya. 

Dari 132 desa penyelenggara pilkades, menurut Kapolres terdapat 78 desa yang masuk kategori aman, sedangkan 73 desa sisanya masuk kategori rawan. Sistem pengamanannya Didit siapkan 254 personil yang bertugas patroli di desa-desa penyelenggara, sedangkan yang berada di titik pemungutan suara sebanyaj 371 personil.

"Tapi rawan berbagai gangguan mulai dari alam hingg keamanan. Masyarakat kami harap tetap menjaga kerukunan diantar sesasama warga. Beda pilihan adalah hal yang wajar, yang paling penting persaudaraan tetap terjaga," ujarnya. 

Sementara itu Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan, mengatakan sampai masa tenang hari ini seluruh tahapan berjalan dengan lancar. Pihaknya berharap hingga proses pemilihan selesai tidak ada gangguan yang berarti. 

"Masa kampanye sampai masa tenang ini aman-aman saja, lancar. Ini tidak lepas dari kerja keras aparat keamanan yang sudah bekerja jauh-jauh hari dalam mengawal pilkades," ujarnya. 

Pihaknya mengaku telah memberikan pengarahan kepada seluruh panitia pilkades, untuk meluruskan aturan dalam pelaksanaan pemilihan termasuk aturan main kampanye. 

Pilkades serentak di Trenggalek Sabtu besok dilselenggarakan di 132 desa, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 151 unit. Sedangkan calon kepala desa yang berkompetisi dalam pilkade serentak kali ini mencapai 327 orang.

Jokowi Geram Dituding Jadi Kader PKI

Jokowi Geram Dituding Jadi Kader PKI

Trenggalek - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar miring yang sering berembus seiring dengan musim pemilihan umum, termasuk isu yang menyebutnya sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Saat melakukan sosialisasi tentang Dana Desa di Alun-alun Trenggalek, Presiden Jokowi sempat menjelaskan isu yang menyerang dirinya. Ia menunjukkan sebuah foto ketua PKI DN Aidit saat berpidato dihadapan simpatisannya. Dalam fotu terdapat gambar yang mirip dengan Jokowi. 

"Coba digambar seperti itu, itu ketua PKI namanya DN Aidit, itu pidato tahun 1955 saat Pemilu, saya cek ini tahun berapa ? 1955 dia pidato, kok dibawahnya ada saya . Coba gambar-gambar seperti ini kalau tidak diluruskan berbahaya sekali. Orangnya lahir saja belum kok sudah di dekat podium," kata Jokowi dihadapan peserta sosialisasi Dana Desa, Jumat (4/1/2019). 

Jokowi mengaku, berbagai isu tentang keterlibatannya dalam organisasi PKI juga banyak tersebar melalui media massa dengan berbagai versi dan foto. Bahkan ada kabar hoaks yang menyebut dirinya adalah aktivis partai terlarang tersebut. 

"Ada itu di medsos banyak sekali, Presiden Jokowi itu PKI, padahal waktu PKI dibubarkan tahun 65/66, saya lahir tahun 61, umur saya baru empat tahun. Kok dibilang aktivis PKI itu dari mana ? Logiknya tidak masuk, tapi ada yang percaya," ujarnya. 

Bahkan dari sebuah survei jumlah warga yang mempercayai kabar bohong tersebut mencapai sembilan juta orang. Kondisi masyarakat yang mudah mempercayai kabar bohong dinilai cukup berbahaya, karena bisa memicu terjadinya konflik dan perselisihan. 

"Empat tahun ini saya diam saja, diomongi kaya gitu diam saja sudah, sabar-sabar. Tapi sekarang saya harus ngomong, saya kaget juga bahwa yang percaya segitu banyaknya, gara-gara di medsos," imbuh Jokowi. 

Pihaknya mengajak masyarakat untuk berpolitik yang cerdas dan tetap menjaga persatuan dan kerukunan diantara masyarakat. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah. 

Pesan Khusus Jokowi Terkait Penggunaan Dana Desa

Trenggalek - Presiden Joko Widodo menginstruksikan masing-masing pemerintah desa untuk serius dalam memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Proses pembangunan diharapkan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa.

Dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan Dana Desa di Alun-alun Trenggalek, Jokowi mengatakan pembelian berbagai kebutuhan barang dan jasa seharusnya lebih mengutamakan masyarakat lokal. 

"Membuat jalan desa atau membuat irigasi desa, atau membuat jembatan desa. usahakan yang namanya material-material itu dibeli dari desa itu sendiri, misalnya batu, beli dari situ, kalau di desa itu tidak ada beli dari desa tetangga, Kalau tidak ada beli dalam lingkup kecamatan," katanya dihadapan ribuan peserta sosialisasi, Jumat (4/1/2019). 

Dijelaskan dengan memanfaatkan penyedia barang dari desa setempat dinilai akan lebih memberikan manfaat terhadap pergerakan sektor ekonomi kerakyatan. Bahkan Presiden tidak mempersoalkan apabila harga barang di desa tersebut lebih tinggi dari luar desa. 

"Dana yang sampai Rp 257 triliun sampai akhir tahun ini dibelikan terus di desa-desa, jangan sampai keluar dari desa itu. Beli semen usahakan beli di desa itu, ada yang ngomong ke saya, di desa itu harganya Rp 3.000 lebih mahal, tidak apa-apa beli dari desa itu," imbuhnya. 

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini juga menekankan, penggunaan jasa atau tenaga kerja dalam pembangunan bersumber dari Dana Desa harus 100 persen memanfatkan tenaga lokal desa. Dengan semain tingginya perputaran uang di desa tersebut maka ekonomi masyrakat akan semakin terangkat. 

Jokowi menambahkan, menginjak tahun kelima penggelontoran dana desa, pihaknya juga mengimbau para aparatur pemerintahan desa untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan dana desa. Presiden menyarankan agar penggelontoran dana desa saat ini lebih digeser pada sektor pemberdayaan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. 

"Kemarin dalam empat tahun kita lebih konsentrasi ke infrastruktur, saluran irigasi, jembatan desa, jalan desa atau embung, silakan. tetapi mulai tahun ini geserlah, mulai digeser pada pemberdayaan ekonomi, digeser pada inovasi yang baru. Misalnya pengembangan wisata desa," kata Joko Widodo. 

Ia mencontohkan salah satu desa di Klaten, Jawa Tengah mampu memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan sektor pariwisata. Hasilnya, pariwisata Umbul Ponggok tersebut saat ini mampu menyumbangkan pemasukan untuk desa sebesar Rp 14 miliar/tahun. 

Hal itu bisa tercapai atas kerja keras dan serius dari pemerintah desa dalam menggarap sektor wisata. Bahkan di objek wisata itu juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, sehingga mampu memanjakan wisatawan yang datang. 


Penyelesaian Bendungan Tugu Trenggalek Molor

Tulungagung - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian pembangunan Bendungan Tugu di Trenggalek akan rampung antara tahun 2020/2021. Terget ini molor dari estimasi sebelumnya yang sempat diprediksi selesai 2017. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan progres pembangunan Bendungan Tugu di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek tersebut saat ini baru mencapai 35 persen. 

Pihaknya mengakui terget penyelesaian pembangunan molor dari prediksi sebelumnya, hal tersebut terjadi karena pada tahap awal pelaksanaan proyek, terkendala oleh proses pembebasan lahan. 

"Tugu itu dulu pembebasan lahannya susah, jadi sekarang baru 35 persen progresnya, kita terus kerjakan untuk diselesaikan. Kalau (waduk) Bendo yang ada di Ponorogo sekarang sudah 75 persen," kata Basuki, Jumat (4/1/2019). 

Dengan kondisi tersebut pihaknya menargetkan penyelesaian pembangunan bendungan baru akan selesai antara tahun 2020 atau 2021. Meski demikian pihaknya berkomitmen akan terus menuntaskan mega proyek di Trenggalek tersebut. 

"Itu kan multiyears, jadi tergantung progresnya, nanti disediakan anggarannya. Tergetnya ada, sekitar 2020 atau 2021," ujarnya. 

Proses pembangunan Bendungan Tugu, Trenggalek telah dilakukan selama hampir lima tahun terakhir sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada awal masa pemerintahan, Presiden Jokowi sempat melakukan peninjauan langsung, saat itu pemerintah menargetkan proyek tersebut akan selesai pada tahun 2017. 

Sementara itu anggaran pembangunan Bendungan Tugu juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari proyeksi awal hanya setengah triliun rupiah melonjak menjadi lebih dari Rp 1 triliun. 

Proyek di perbatasan Trenggalek dengan Ponorogo tersebut diharapkan akan mampu mengurangi 50 persen potensi banjir di wilayah Trenggalek kota. Selain itu juga mampu mengairi puluhan ribu area persawahan di wilayah Trenggalek dan Tulungagung. 

Foto : Humas Pemkab Trenggalek