Trenggalek- Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) non tunai di wilayah Kabuparen Trenggalek dan Tulungagung kepada 700 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp350 juta.
Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa saat di Trenggalek, Selasa (18/4/2017) mengatakan, penyaluran bansos non tunai dilakukan melalui kerjasama dengan empat bank pemerintah.
"Untuk saat ini penyaluran dengan sistem non tunai baru mencapai 50 persen, namun pada bulan Juni nanti sudah 100 persen. Jadi setiap KPM otomatis akan menjadi nasabah perbankkan yang ditunjuk" kata, Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa.
Menurutnya, distibusi bantuan dengan sistem baru tersebut diharapkan akan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain itu juga bisa menghindari pemotongan bantuan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
"Empat bank pemerintah yang bekerjasama dengan program ini adalah BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. Untuk Trenggalek dan sekitarnya kerjasamanya dengan BNI," imbuhnya.
Khofifah mengaku akan melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial tersebut melalui agen-agen yang tersebar di berbagai pelosok desa. Pihaknya juga tengah merancang sistem lanjutan dengan membuat layanan keliling.
"Kami sudah rapatkan dengan para pimpinan perbankan dan Telkom. Karena kalau menggunakan motor bergerak maka harus dipastikan di situ ada sinyal internet, karena pakai kartu dan harus di gesek di mesin EDC, makanya kami mengajak Telkom," ujarnya.
Dijelaskan, untuk wilayah di Indonesia hanya tinggal 12 persen kawasan pedesaan di Indonesia yang belum tersentuh teknologi internet. Sehingga kondisi tersebut akan disesuaikan dengan penerapan program yang tengah dirancang.
"Sistem non tunai ini lebih mudah, satu kartu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari penerima bantuan atau rekening bank. Jadi tinggal gesek saja, kartunya sama dengan ATM," katanya.
Sementara itu CEO BNI wilayah Malang Yessi Kurnia mengatakan, pencairan PKH telah memasuki tahap ke IV untuk periode 2016-2017. Pada tahap ini rencananya akan disalurkan bansos senilai Rp300 miliar dari total 1,027 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pencairan bantuan pemerintah tersebut akan menggunakan sistem layanan keuangan digital (LKD) sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.
Guna mendukung penyaluran tersebut pihaknya selaku partner pemerintah telah menyiapkan 1001 outlet di pulau Jawa, 49 outlet di Bali, 11.265 ATM di wilayah Jawa-Bali.
Selain itu juga dibantu oleh 7.747 Agen46, yang meliputi Agen 46 sebanyak 5.603 termasuk calon agen rastra, RPK 391, e-Warong sebanyak 115 dan Agen PKH 1.638.
Seluruh keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang cukup praktis, karena telah terintegrasi dengan ATM perbankan. Dalam kartu tersebut juga terdapat fitur e-wallet yang ada dalam kartu dimanfaatkan untuk berbagai program bansos maupun subsidi dari pemerintah, mulai dari PKH, bantuan pangan, elpiji, maupun subsidi pupuk untuk para petani.
Lanjut dia, di wilayah Tulungagung, jumlah penerima manfaat yang mencairkan serentak hari ini mencapai lebih dari 300 keluarga dengan nominal Rp175 juta. Untuk memperlancar pencairan, BNI Tulungagung telah menyiapkan 220 agen46,38 ATM, 3 outlet BNI.
"Sedangkan di Kabupaten Trenggalek juga sama, ada 300 KPM dengan total anggaran mencapai Rp157 juta, program tersebut didukung oleh 68 Agen46, 18 ATM dan satu outlet BNI," imbuhnya.
Yessi menambahkan, bank yang ia pimpin mendapatkan jatah untuk menyalurkan bansos non tunai di 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur, yakni Jember, Kabupaten/kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Malang, Pasuruan, Kabupaten/ Kota Probolinggo, Bondowoso, Lumangang, Ngawi, Banyuwangi, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung dan Trenggalek. Dengan total anggaran Rp 90 miliar untuk 500 ribu keluarga penerima manfaat.