Jelang Akhir Jabatan, DPRD Trenggalek Kebut Pembahasan APBD Perubahan

 Trenggalek -  DPRD Trenggalek mengebut proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 menjelang sisa masa jabatan yang kurang setengah bulan. Parlemen menargetkan maksimal 23 Agustus APBD-P telah ditetapkan. 

Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan saat ini proses APBD-P telah sampai pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya pihaknya akan menunggu nota dan penjelasan terkait rancangan APBD-P yang akan disampaikan oleh bupati dalam rapat paripurna. 

"Pengajuan itu akan kami tindaklanjuti dengan pembahasan tingkat satu, dua, tiga dan pengambilan keputusan. Seluruh proses itu kami targetkan akan selesai sebelum masa jabatan habis," kata Samsul Anam, Rabu (7/8/2019). 

Untuk itu parlemen khususnya anggota Badan Anggaran akan melakukan kerja keras untuk merampungkan pembahasan dalam kurin waktu kuranh dari 15 hari. Sebab masa jabatan para wakil rakyat akan berakhir pada 23 Agustus mendatang. 

"Untuk APBD-P harus diselesaikan oleh anggota dewan periode sekaranf, karena sesuai dengan tahapan, tiga bulan sebelum berakhirnya masa anggaran, APBD-P sudah harus ditetapkan," ujarnya. 

Selain itu penyelesaian tersebut juga sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang meminta APBD Perubahan diselesaikan oleh anggota dewan periode saat ini. Di sisi lain, penyelesaian pembahasan juga mempertimbangkan kinerja parlemen baru yang akan dilantik akhir Agustus mendatang. 

"Kalau anggota dewan yang baru nanti tidak mungkin akan langsung bekerja, karena harus melakukan pembentukan alat kelengkapan dewan terlebih dahulu. Sehingga apabila diserahkan dewan baru maka APBD-P dipastikan akan molor," imbuhnya. 

Sementara iti terkait proyeksi APBD-P Trenggalek 2019, dipastikan akan mengalami peningkatan dibanding APBD induk. Pada anggaran perubahan APBD diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 2 triliun, sedangkan pada APBD induk Rp 1,7 triliun. 

"Selain itu untuk postur APBD sendiri akan lebih proporsional, karena antara belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah hampir imbang," politikus PKB ini. 

Pesta 3.000 Nasi Gegok Tutup TMMD Trenggalek

Trenggalek - Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 di Trenggalek resmi ditutup oleh Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaya. Pemutupan ditandai dengan pesta kuliner khas Trenggalek nasi Gegok. 

Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Inf Dodik Novianto, mengatakan dalam penutupan tersebut pihaknya menyediakan 3.000 bungkus nasi Gegok yang merupakan kuliner khas Kecamatan Bendungan, Trenggalek untuk disantap beramai-ramai oleh aparat TNI, polisi, warga dan jajaran pemerintah. 

"Kami memilih kearifan lokal masyarakat Bendungan, kebetulan di sini yang khas adalah nasi Gegok," kata Dodik Novianto, Kamis (8/8/2019). 

Santap bersama nasi Gegok tersebut sambutan meriah dari seluruh peserta TMMD maupun masyarakat sekitar. 3.000 bungkus nasi Gegok yang disediakan langsung ludes disantap beramai-ramai. 

"Kami harapkan ini menjadi bentuk kebersamaan TNI, dengan masyarakat maupun jajaran lainnya," ujarnya di Lapangan Surenlor Trenggalek. 

Nasi Gegok merupakan makanan khas daerah Bendungan Trenggalek, makanan tersebut merupakan perpaduan antara nasi dengan sambal teri yang dimasak menjadi satu dan dibungkus daun pisang. Rasanya yang pedas dan gurih menjadi ciri khas nasi Gegok. 

Selain pesta kuliner lokal, penutupan TMMD juga disuguhi oleh atraksi 200 pesilat dari berbagai perguruan yang ada di Trenggalek. Kolaborasi ini menjadi hal menarik, sebab Trenggalek selama ini sering terjadi gesekan antar perguruan. 

"Hari ini mereka kami kolaborasikan, ternyata mereka cukup kompak dan mampu memberikan penampilan yang menarik. Semangat kebersamaan inilah yang kami bagun, bahwa perdamaian itu indah," ujarnya. 

Sementara itu Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, mengaku puas dengan TMMD yanag dilaksanakan di Trenggalek. 

Menurutnya titik sasaran TMMD telah dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sasaran TMMD berdasarkan usulan, button up dari desa maupun kecamatan sampai terus ke tingkat kabupaten. 

"Kemudian usulan tersebut dibicarakan, dilakukan pembahasan disana. Sedangkan di Trenggalek ini  akhirnya diputuskan TMMD dilaksanakan di Dua Desa di Kecamatan ini (Sumurup dan Dompyong)," ujarnya. 

TMMD merupakan kolaborasi antara TNI bersama pemerintah daerah serta masyarakat sekitar, sebab anggaran pembangunan disediakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pembiayaan anggota yang diterjunkan ke lokasi TMMD sepenuhnya dibiayai oleh mabes TNI. 

Di Trenggalek sendiri, program yang dulu dikenal ABRI Masuk Desa melakukan berbagai kegiatan pembangunan, diantaranya pengecoran jalan desa, pembangunann Rumah Tidal Layak Huni (RLTH), pembangunan tembok penahan hingga renovasi tempat ibadah. (am)