Pemilihan Ulang Trenggalek, Jokowi Menang Mutlak

Trenggalek - Pemungutan ulang yang berlangsung di salah satu TPS di Trenggalek berlangsung pancar, jumlah pemilih yang datang mencapai 79 persen. Yang menarik hasil perolehan suara antara Jokowi dan Prabowo tetap. 

Ketua PPK Kampak, Abu Sofyan mengatakan, dari 248 Daftar Pemilih Tetap (DPT) si TPS 3 Desa Timahan tingkat kehadiran kali ini mencapai 195 atau 79 persen. Sedangkan pada pemungutan sebelumnya jumlah yang hadir 203 pemilih. 

"Kalau hasilnya sama persis, Jokowi-Ma'ruf 191 suara dan Prabowo-Sandi 3 suara. Yang beda adalah jumlah suara tidak sah, kali ini hanya satu sedangkan yang sebelumnya ada 11," ujarnya. 

Pihaknya memastikan seluruh tahapan yang harus dijalankan dalam PSU telah dilaksanakan dengan baik oleh KPPS. Selain itu kondisi keamanan di lokasi pemungutan suara juga cukup kondusif. 

"Sesuai rekomendasi Bawaslu, kami melakukan PSU untuk pemilihan presiden serta DPD," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengaku bersyukur karena proses pemungutan berlangsung lancar, selain itu tingkat kehadiran juga relatif tinggi. 

"Alhamdulillah lancar, saya ke sini hanya memantau pelaksanaannya saja, kekhawatiran jumlah pemilih yang datang akan sedikit ternyata tidak terbukti, kemudian logistik juga aman," kata Arifin. 

Sebelumnya, TPS 3 Timahan, Kecamatan Kampak harus melakukan pemungutan suara ulang lantaran pada saat pencoblosan yang lalu terdapat dua warga dari luar daerah yang menggunakan hak suaranya tanpa formulir A5 dan hanya membawa KTP Elektronik. 

Yang fatal, petugas KPPS langsung menerima warga tersebut dan justru memasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus, padahal pemilih khusus harus warga lokal yang beralamat satu lokasi dengan TPS.  

Satu TPS Trenggalek Gelar Pemungutan Suara Ulang

Trenggalek - Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Trenggalek harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena terdapat dua pemilih luar kota yang mencoblos tanpa membawa surat pindah memilih A5. 

Lokasi PSU adalah TPS 3 Desa Timahan, Kecamatan Kampak. Sesuai rekomendari Bawaslu proses PSU hanya dilakukan untuk dua surat suara, yakni pemilihan presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sejak dibuka proses pemilihan, sejumlah warga tampak mengantre untuk mencoblos. Pada awal pembukaan jumlah warga yang datang mencapai puluhan orang dari total DPT 248 jiwa. 

Ketua Bawaslu Trenggalek, Rokhani, mengatakan rekomendasi PSU dikeluarkan lantaran dalam proses pemungutan suara sebelumnya terdapat dua warga Kalimantan yang datang ke TPS 3 untuk memberikan hak suara. 

"Dulu mereka adalah warga lokal, hanya saja sudah pindah ke Kalimantan. Saat itu dua orang itu tidak membawa A5,  namun hanya membawa KTP," kata Rokhani, Kamis (25/4/2019). 

Sesuai dengan aturan, seharusnya kedua warga itu wajib membawa formulir A5, namun yang terjadi, pihak  KPPS TPS 3 justru menerimanya dan memasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). 

"Kemudian mereka diberi surat suara pilpres dan DPD, padahal DPK itu hanya diberikan kepada warga lokal yang berada di wilayah TPS itu dan surat suaranya untuk DPK lima, inilah kesalahan fatalnya," ujarnya. 

Jika kedua pemilih itu tidak membawa A5 seharusnya ya ditolak dan tidak bisa memilih di TPS 3 itu. 

Rokhani menambahkan, kesalahan itu diketahui saat proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, karena terdapat perbedaan jumlah suara antara pemilihan legislatif dengan presiden dan DPD, hingga akhirnya dilakukan sidang pleno pemberian rekomendasi PSU. 

Sementara itu Ketua PPK Kampak Abu Sofyan, membenarkan adanya kesalahan proses pemberian hak pilih tersebut. Kondisi itu terjadi akibat ketidaktahuan dari KPPS. 

"Setelah kami telusuri memang benar terjadi kesalahan administrasi akibat kurang pahamnya KPPS, ada warga luar daerah yang memilih tanpa membawa A5 ," ujarnya. 

Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu proses pemungutan hanya dilakukan untuk dua jenis surat suara yakni presiden dan DPD. Sedangkan durasi waktu pelaksanaan pungut hitung akan berlangsung sesuai aturan pemungutan. 

Beda Partai, Plt Bupati Arifin Apresiasi Gaya Kampanye Pamannya Yang Bikin Ngakak

Trenggalek - Meski berbeda jalur politik, Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengapresiasi gaya kampanye unik pamannya yang memanfaatkan alat peraga kampanye untuk menebar humor hingga pesan satire. 

Arifin mengaku gaya pencitraan para caleg yang selama ini terkesan kaku dan monoton mampu dipatahkan oleh Tarkiyat. Dengan berbagai banner serta baliho menarik warga untuk melihatnya hingga membuat tertawa ngakak. 

"Saya rasa ini adalah gaya kampanye kreatif dan kekinian, semoga ini sebagai indikator ketika menjabat akan menghasilkan produk kebijakan yang kreatif pula. Meskipun saya PDIP dan beliau PPP tapi saya salut, keren," kata Nur Arifin, Selasa (12/3/2019). 

Gaya kampanye yang dibumbui humor tersebut menjadi oase ditengah hiruk pikuk suhu perpolitikan di Trenggalek yang mulai menghangat. Pesan humor maupun satire yang ditampilkan oleh Tarkiyat, diharapkan mampu memberikan efek domino yang positif di kalangan masyarakat. 

"Minimal kalaupun tidak memilih caleg itu warga bisa tersenyum, nah senyum inilah yang kita butuhkan dalam pemilu.  Meskipun berbeda pilihan tapi tetap bersaudara," imbuhnya. 

 Arifin mengakui pamannya tersebut merupakan sosok yang humble dan apa adanya. Seloroh, guyon dan keisengan kerap mewarnai pergaulan pamannya. 

"Dia pun juga mengakui kalau tidak seganteng saya hahaha, saya kenal dengan beliau sejak kecil, saat dia masih susah kemudian merangkak bareng dengan ayah saya dan keluarga dalam membangun usaha," imbuhnya. 

"Beliau itu mudah bergaul, jangankan kawan, lawannya saja mungkin gak bisa marah kalau sama Pak Tarkiyat, orangnya lucu, unik apa adanya, tapi tetap ada pesan baik dari dirinya," ujar Arifin. 

Tarkiyat, Caleg PPP dapil 2 Trenggalek menjadi viral lantaran menebar alat peraga kampanye unik yang dibumbui humor dan pesan moral. Alih-alih menampilkan sisi ketampanannya, Tarkiyat justru memajang foto nyeleneh dan unik. 

Diterima PNS, Caleg Partai Demokrat Trenggalek Mundur

Trenggalek - Seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Trenggalek mengundurkan diri dari pencalonan lantaran diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski demikian KPU tetap mencantumkan nama caleg itu dalam surat suara Pemilu. 

Ketua KPU Trenggalek, Suripto, mengatakan caleg tersebut adalah Vivi Ngainul Mufidah dari Partai Partai Demokrat Dapil IV Trenggalek. Proses pengunduran diri telah disampaikan langsung ke KPU setempat. 

"Terkait itu, kami sudah melakukan proses klarifikasi langsung kepada partai yang mengusung serta kepada caleg yang bersangkutan dan memang benar dia diterima menjadi PNS," kata Suripto, Kamis (28/2/2019). 

Dengan hasil klarifikasi tersebut KPU memastikan caleg nomor urut tiga itu tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kandidat anggota legislatif. KPU menerima pengunduran diri tersebut, namun pihaknya tidak bisa mencoret namanya dalam daftar caleg. 

"Karena pengunduran diri itu dilakukan setelah kami melakukan penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), sehingga nama dia nanti juga masih akan tercetak dalam surat suara," ujarnya. 

Terkait hal itu, Suripto mengaku akan menindaklanjuti dengan memberikan pengumuman kepada para pemilih pada saat hari H pemungutan suara jika caleg tersebut telah mengundurkan diri.

"Seandainya masih ada yang mencoblos, maka nanti suaranya akan masuk ke suara partai," imbuh Suripto. 

Lanjut Ripto, kilas balik dari proses pendaftaran caleg, seluruh caleg yang masuk DCT dipastikan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan. Saat itu Vivi masih belum terdaftar sebagai PNS, namun dalam perjalanannya yang bersangkutan mengikuti proses seleksi PNS yang dilakukan pada akhir 2018 lalu dan diterima. 

"Saat itu seluruh berkas persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat," katanya. 

Jokowi Geram Dituding Jadi Kader PKI

Trenggalek - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar miring yang sering berembus seiring dengan musim pemilihan umum, termasuk isu yang menyebutnya sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Saat melakukan sosialisasi tentang Dana Desa di Alun-alun Trenggalek, Presiden Jokowi sempat menjelaskan isu yang menyerang dirinya. Ia menunjukkan sebuah foto ketua PKI DN Aidit saat berpidato dihadapan simpatisannya. Dalam fotu terdapat gambar yang mirip dengan Jokowi. 

"Coba digambar seperti itu, itu ketua PKI namanya DN Aidit, itu pidato tahun 1955 saat Pemilu, saya cek ini tahun berapa ? 1955 dia pidato, kok dibawahnya ada saya . Coba gambar-gambar seperti ini kalau tidak diluruskan berbahaya sekali. Orangnya lahir saja belum kok sudah di dekat podium," kata Jokowi dihadapan peserta sosialisasi Dana Desa, Jumat (4/1/2019). 

Jokowi mengaku, berbagai isu tentang keterlibatannya dalam organisasi PKI juga banyak tersebar melalui media massa dengan berbagai versi dan foto. Bahkan ada kabar hoaks yang menyebut dirinya adalah aktivis partai terlarang tersebut. 

"Ada itu di medsos banyak sekali, Presiden Jokowi itu PKI, padahal waktu PKI dibubarkan tahun 65/66, saya lahir tahun 61, umur saya baru empat tahun. Kok dibilang aktivis PKI itu dari mana ? Logiknya tidak masuk, tapi ada yang percaya," ujarnya. 

Bahkan dari sebuah survei jumlah warga yang mempercayai kabar bohong tersebut mencapai sembilan juta orang. Kondisi masyarakat yang mudah mempercayai kabar bohong dinilai cukup berbahaya, karena bisa memicu terjadinya konflik dan perselisihan. 

"Empat tahun ini saya diam saja, diomongi kaya gitu diam saja sudah, sabar-sabar. Tapi sekarang saya harus ngomong, saya kaget juga bahwa yang percaya segitu banyaknya, gara-gara di medsos," imbuh Jokowi. 

Pihaknya mengajak masyarakat untuk berpolitik yang cerdas dan tetap menjaga persatuan dan kerukunan diantara masyarakat. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah. 

Relawan AyoJo Trenggalek Gelar Penyuluhan Pertanian

Trenggalek - Relawan AyoJo Mataraman menggelar acara penyuluhan pertanian bersama warga di Padepokan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian program sebelumnya yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada bulan September dan Oktober, yakni lomba mancing dan festival masak yang digelar di enam kabupaten/kota.

Pada acara Penyuluhan Pertanian ini, Relawan AyoJo Mataraman mengangkat tema tentang kesuburan tanah.  Kegiatan diisi dengan pemaparan materi tentang pemupukan pada tanah pertanian dengan pupuk organik dan pemahaman mengenai unsur hara pada tanaman.
Kesuburan tanaman sendiri bergantung pada unsur hara dalam tanah. Semua unsur hara yang dibutuhkan tersebut harus disajikan dalam pupuk organik hara yang lengkap.

Relawan AyoJo Mataraman mengangkat topik mengenai pertanian karena masih ditemukan banyak masalah terkait pemupukan oleh warga tani di daerah. Salah satunya yaitu unsur hara dalam tanah belum lengkap dan juga belum berimbangnya pemupukan yang dilakukan oleh petani. Padahal, kedua hal itu sangat berperan dalam hasil produksi dan peningkatan kualitas tanaman.

Koordinator Kabupaten AyoJo Trenggalek, Sucipto, menjelaskan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pun sebenarnya memiliki program terobosan dalam bidang pertanian yang telah diimplementasikan melalui program nyata seperti perbaikan irigasi rusak pembangunan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah di seluruh Indonesia, dan juga mengeluarkan Perpres Nomor 172 tahun 2004 tentang pengadaan benih dan pupuk dari sistem lelang menjadi penunjukan langsung.

“Beberapa warga tani di sekitar sini masih belum terlalu paham mengenai pentingnya unsur hara dalam tanah dan soal pemupukan. Selain itu juga banyak yang belum tau program-program pemerintahan Pak Jokowi yang sebenarnya sangat baik, makanya kami coba berbagi pengalaman lah,” jelas Sucipto.

Rangkaian acara penyuluhan kesehatan ini akan terus diadakan di puluhan titik yang tersebar dalam 6 kota/kabupaten di area Mataraman Jawa Timur sampai akhir Desember 2018.

Selain penyuluhan mengenai pertanian, relawan AyoJo Mataraman juga mengadakan kegiatan penyuluhan yang terkait dengan kesehatan.

Bawaslu Trenggalek Pertanyakan Status PPK dan PPS

Trenggalek - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek mempertanyakan status para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena dari temuan di lapangan sebagian mengaku belum menerima perpanjangan kontrak kerja. 

"Kami melakukan pengawasan terkait penyempurnaan DPTHP (Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan), nah pada saat itu kami menemukan persoalan yang perlu kami konfirmasikan ke KPU, yang mana mereka (PPS/PPK) mengaku masa kerjanya telah habis pada Oktober," kata Ketua Bawaslu Trenggalek, Rokhani, Senin (5/11/2018). 

Temuan tersebut akhinya dilakukan kroscek terhadap kontrak kerja yang dipegang oleh masing-masing PPS. Hasilnya mereka hanya memegang kontrak hingga akhir Oktober. Terkait kondisi itu, pihaknya menilai perlu mengkarifikasikan ke KPU sehingga status para penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan legal secara hukum 

"Ini tahapan kan sudah pada DPTHP dan sedang berjalan, sedangkan mereka belum memerima perpanjangan. Artinya jangan sampai persoalan ini menjadi runyam, karena menyangkut kekuatan hukum penyelengara," jelasnya. 

Pihaknya mengaku telah mengrimkan surat ke KPU setempat untuk mempertanyakan status para anggota PPK dan PPS yang tersebar di seluruh wilayah Trenggalek. 

Sementara itu Komisoner KPU Trenggalek Nurani Soyomukti memastikan seluruh PPS dan PPK di wilayahnya telah dilakukan perpanjangan kontrak kerja. Proses ini sesuai dengan surat edaran dari KPU RI terkait perubahan tahapan Pemilu. 

"Jadi awalnya itu teman-teman PPS akan melakukan rapat pleno, mereka sudah siap ternyata ada surat edaran dan pleno diundur Tanggal 8 November, nah memang pada waktu itu tanggal 2 November SK-nya belun turun. Tapi sekarang itu sudah diperpanjang, jadi hebohnya itu tanggal 2 itu," jelasnya. 

Nurani menambahkan, perpanjangan kontrak kerja para penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima surat edaran baru dari KPU RI terkait petunjuk teknis serta anggaran yang dialokasikan. 

Pihaknya menginstruksikan kepada masing-masing PPK untuk menginformasikan ke jajaran PPS agar tidak perlu khawatir, karena KPU telah melakukan perpanjangan kontrak kerja hingga Desember mendatang. Seluruh jajarannya diminta untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. 

Terima Kotak Suara Kardus, KPU Trenggalek Beri Perlakuan Khusus

Trenggalek - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek menerima distribusi belasan ribu kotak suara kardu untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Proses penyimpanan kotak kardus itu mendapat perlakuan khusus sehingga tidak sampai megalami kerusakan. 

Komisioner KPu Trenggalek, Gembong Derita Hadi, mengatakan proses seluruh kotak suara yang diterima langsung disimpan di Gedung Serbaguna Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek.

Dalam proses penyimpanan ini pihaknya lebih berhati-hati, mengingat seluruh logistik tersebut berbahan dasar kardus, sehingga rentan mengalami kerusakan. Berbagai prosedur diterapkan dalam mengamankan kotak suara. 

"Kami pastikan tempat ini aman dari kebocoran air hutan, kemudian pada bagian lantai kami lapisi dengan kayu agar tidak kontak langsung dengan lantai, sedangkan untuk angin-angin jendela itu nanti akan kami tutup, sehingga kalau hujan tidak sampai tembus ke dalam," kata Gembong, Senin (5/11/2018). 

KPU memastikan saat ini seluruh kebutuhan kotak suara Pemilu 2019 telah diterima. Hingga hari ini pihaknya menerima 12.807 unit dari total kebutuhan 12.715 kotak suara. Distibusi logistik tersebut dilakukan KPU Pusat dalam dua tahap. 

"Totalnya itu ada lima kontainer, sedangkan pengirimannya tahap pertama itu ada tiga kotaier dan hari ini dua kontainer. Dari total kebutuhan itu tersisa 93 unit, ini untuk mengantisipasi ketiga ada kerusakan," jelasnya. 

Gembong menjelaskan belasan ribu kotak suara tersebut, 12.560 diantaranya akan digunakan untuk 2.512 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan rincian masing-masing TPS mendapatkan alokasi lima unit. Sedangkan 154 digunakan pada tingkatan PPK  dan satu unit untuk tingkat KPU. 

"Ini merupakan pengalaman pertama menggunakan kotak suara kardus, tentu nanti kami akan lebih berhati-hati, jangan sampai mengalami kerusakan pada saat pengiriman maupun saat penggunaan pungut hitung suara," jelas Gembong. 

Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan DPD di Trenggalek akan digelar di 2.512 TPS yang tersebar di 157 desa dan kelurahan. Sementara itu dalam tahapan pemilu, saat ini KPU setempat tengah melakukan proses penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). 

KPU Sosialisasi Tahapan Pemilu, Caleg Tinggalkan Ruangan

Suasana sosialisasi tahapan Pemilu 2019 di Hall Majapahit Hotel Hayam Wuruk Trenggalek (trenggalekkita.com)

Trenggalek - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek melakukan sosialisasi tahapan Pemilihan Umum (pemilu) 2019, kepada ratusan calon anggota legislatif tingkat kabupaten. Namun saat kegiatan berlangsung sebagian caleg justru keluar meninggalkan lokasi acara.

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPU di Hall Majapahit Hotel Hayam Wuruk Trenggalek tersebut diikuti dihadiri sekitar 70 persen dari total 408 caleg yang diundang. Para caleg berasal dari seluruh peserta Pemilu 2019.

Pada awal acara ratusan calon wakil rakyat berada di dalam ruangan, namun setelah kegiatan berlangsung beberapa jam, sebagian caleg berangsur-angsur berkurang, kondisi cukup terlihat sekitar 30 menit sebelum acara usai. Ratusan kursi yang disediakan untuk caleg tampak kosong, padahal pada saat itu sedang berlangsung sosialisasi dari terkait tahapan Pemilu oleh komisioner KPU Trenggalek, Nurani Soyomukti.

Banyak kursi kosong yang ditinggalkan para caleg

"Caleg ini kan punya kepentingan yang bermacam-macam, ini kalau saya bilang ya bahwa informasi (tahapan pemilu) itu masih dianggap belum penting. Tapi yang penting bagaimana mereka bisa memangkan (pemilu)," kata Komisioner KPU Trenggalek, Nurani Soyomukti, Selasa (16/10/2018) di Hall Majapahit.

Meski demikian KPU tidak mempersoalkan adanya sejumlah calon anggota legislatif yang keluar ruangan. Pihaknya menganggap sebagai hal yang wajar, lantaran tidak ada larangan untuk meninggalkan lokasi.

"Ya kami nggak masalah, karena tidak dilarang. Tapi saya pikir tidak banyak juga, hanya yang terakhir-terakhir saja (yang banyak)," ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Lebih lanjut Nurani menjelakan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya banyak mengupas tentang tahapan-tahapan pemilu yang akan dilangsungkan serentak pada 2019 mendatang. Salah satu yang disampaikan terkait fasilitasi alat peraga kampanye bagi peserta pemilu, mulai dari Calon Presiden, DPD dan DPRD.

"APK itu yang difasilitasi hanya tiga jenis, yang pertama adalah peserta Pemilu Presiden, pengurus partai politik dan yang ketiga DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Nah masing-masing itu baliho dan spanduk," jelasnya.

Untuk Pilpres fasilitasi yang diberikan KPU tingkat kabupaten/kota terdiri dari baliho 10 buah dan spanduk 16 buah. Sedangkan untuk parpol di tingkat kabupaten masing-masing mendapatkan alokasi 10 baliho dan 16 spanduk. Sementara untuk DPD hanya berupa spanduk.

"Pengrus parpol itu yang dimaksud adalah untuk menyampaikan visi misi (partai), jadi yang difasilitasi itu partainya. Dalam konsepsi pemilu itu, pesertanya kan hanya partai politik dan perseorangan, kalau dari parpol itu yang dicalonkan presiden dan wakil presiden, DPRRI dan DPRD. Sedangkan perseorangan adalah DPD," jelas Nurani.

Kata dia, dalam fasilitasi tersebut tidak diperuntukkan bagi masing-masing caleg, namun untuk pengurus. Sedangkan para caleg diperbolehkan melakukan pemasangan APK secara mandiri, hanya saja haru mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, diantaranya adalah baliho itu basisnya dalah per desa itu lima, terus spanduk 10, tersu videotron tiga unit. Tapi ini lagi-lagi konteksnya komulatif, artinya lima per desa itu terserah nanti apakah untuk calegnya atau partainya ya lima itu, itu juga sudah termasuk caleg DPRRI, provinsi dan kabupaten," jelas Nurani.

Para caleg dilarang melakukan pemasangan APK sesuai dengan kemauannya sendiri, namun semua harus dilaporkan ke KPU. Meski demikian Nurani mengaku tidak ada sanksi keras apabila ada caleg melakukan pelanggaran atas pemasangan APK.

"Kalau terkait APK itu masuk dalam pelanggaran administratif, sanksinya ya mereka diminta untuk melepas APK yang tidak sesuai, kalau tidak dilakukan pencopotan maka akan diturunkan oleh Bawaslu, itu saja," imbuhnya.

#pemilu 2019, #Trenggalek  #kputrenggalek

Ini Lima Anggota Bawaslu Trenggalek Yang Baru

Trenggalek - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur akhirnya menunjuk komisioner baru Bawaslu Trenggalek untuk periode lima tahun mendatang, dari lima orang terpilih hanya satu yang berasal dari komisioner eksisting. 

Sesuai hasil seleksi Bawaslu Jatim, kelima anggota Bawaslu Trenggalek terpilih adalah Ahmad Rokhani, Farid Wadjdi, Mohammad Triyono Al Fata, Rusman Nuryadin dan Prayogi. Ahmad Rokhani merupakan satu-satunya anggota eksisting yang kembali terpilih dalam seleksi, sedangkan dua eksisting lainnya Agus Trianta dan Istikah justru tersingkir. 

Sementara itu beberapa nama lain yang ikut lolos bukanlah nama yang asing, seperti Farid Wadjdi dan Rusman Nuryadin, mereka merupakan mantan Ketua Panwaslu pada Pilkada Trenggalek 2015 yang lalu, sedangkan Triyono Al Fata dan Prayogi merupakan mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam beberapa kali pemilihan umum.

Terkait hasil seleksi tersebut Farid mengaku bersyukur dan akan menjalankan tugas serta fungainya selama masa periode jabatannya. "Alhamdulillah, setelah sebelumnya gagal, sekarang Allah justru diberikan amanah untuk masa kerja yang lima tahun," katanya, Selasa (14/8/2018). 

Yang menarik dari hasil seleksi ini tidak satupun komisioner perempuan, satu anggota eksisting perempuan Istikah dan satu mantan anggota Panwaslu perempuan Undarwati tersingkir. 

Isu Soekarwo Akan Gabung Nasdem, Ini Tanggapan Ibas

Trenggalek - Ketua Komisi Pemenangan DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membantah Isu rencana kepindahan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo ke Partai Nasdem. 

Saat melakukan rangkaian reses sebagai Anggota DPR RI di Trenggalek, Ibas meyakini Soekarwo merupakan kader yang memiliki komitmen, sehingga pihaknya yakin akan tetap berada di Partainya. 

"Enggak lah, Pak Soekarwo hari ini bertemu Pak SBY ke Jakarta, yang saya dengar begitu. Pakde Karwo itu adalah orang yang taat," kata Ibas usai berdialog di salah satu radio lokal Trenggalek, Senin (13/8/2018). 

Menurutnya, Gubernur Jawa Timur tersebut merupakan kader Partai Demokrat yang baik, perbedaan pendapat yang terkait hasil polling internal dalam arah dukungan dalam pilpres beberapa waktu lalu dinilai merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.  

"Perbedaan pendapat itu wajar, Pak Karwo orang yang hebat," ujarnya. 

Sebelumnya isu rencana kepindahan Soekarwo ke Partai Nasdem santer terdengar, terlebih setelah Ketua Bapillu DPD Partai Nasdem Jatim Ipong Muchlissoni mengungkapkan hal tersebut. 

Dapil VII Jatim, Mulai Ibas Hingga Johan Budi

Trenggalek - Perebutan suara di Daerah Pemilihan VI Jawa Timur untuk memperebutkan kursi DPR-RI dipastikan akan sengit, karena diisi oleh sejumlah tokoh nasional mulai anak mantan presiden, Jubir Presiden Jokowi, aktivis hingga anak ketua partai politik.

Dari pengumuman daftar caleg sementara terdapat beberapa nama tokoh yang akan bertarung di Dapil Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi, diantaranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) anak Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Johan Budi Juru Bicara Presiden Jokowi, Budiman Sujatmiko mantan aktivis serta Jessica Herliani Tanoesoedibjo yang merupakan anak Ketua Umum Partai Perindo.

Ibas merupakan salah satu petahana dari Dapil VII Jatim, ia maju melalui Partai Demokrat dengan nomor urut satu. Putra bungsu SBY ini menjadi salah pendulang suara terbanyak dalam beberapa kali Pemilu. Pada Pemilu 2014 Ibas meraup 243.747 suara, bahkan partai berlambang mercy ini mampu menyumbang dua wakil dari daerah barat Jatim ini.

Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tidak mau ketinggalan dengan menerjunkan sejumlah tokoh diantaranya Jubir Jokowi, Johan Budi serta aktivis pergerakan Budiman Sujatmiko. Johan Budi menempati nomor urut satu, yang pada Pemilu 2014 ditempati oleh Mantan Ketua DPD PDIP Jatim Sirmaji.

Sedangkan Budiman Sujatmiko berada pada urutan tiga. Pada Pemilu 2014 ia berangkat menjadi anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Tengah. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini harus bekerja ekstra, mengingat pada Pemilu 2014 hanya memperoleh satu kursi dengan memperoleh 77.100 suara.

Di sisi lain, partai baru Perindo juga tidak main-main, karena menerjunkan langsung anak  Ketua Umumnya Hari Tanoesoedibjo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo. Wanita 25 tahun tersebut berada pada nomor urut dua dibawah Ketua DPD Partai Perindo Ponorogo Lisdyarita. 

Ibas Sambut Baik Johan Budi Bertarung di Dapilnya

Trenggalek - Calon Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyambut baik munculnya sejumlah tokoh dari berbagai partai politik yang diterjunkan ke Dapil VII Jatim untuk bertarung dalam Pemilu 2019. 

Ditemui sejumlah wartawan usai dialog di Radio Boss Trenggalek, Ibas mengaku tidak mempersoalkan munculnya sejumlah nama mulai dari Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi, Budiman Sujatmiko hingga putri Ketua Umum Partai Perindo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo. Hal itu justru bernilai positif dalam mendorong iklim demokrasi yang lebih baik. 

"Jadi saya welcome, mari kita bertanding secara fair, sehingga kita mendapatkan wakil rakyat yang benar-benar amanah peduli dan memberikan solusi,"  kata Ibas, Senin (13/8/2018) sore. 

Menurutnya kehadiran sejumlah tokoh itu dinilai akan memberikan pilihan yang menarik bagi masyarakat, terlebih di era digital saat ini masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap rekam jejak para calon wakil rakyat melalui berbagai saluran media sebelum menentukan pilihannya. 

"Semua itu menjadi lebih kompetitif, saya yakin dengan kompetitifnes dari orang-orang yang memiliki niat yang tulus untuk membangun dengan menjadi wakil rakyat, saya malah senang, karena kita akan mendapat calon-calon wakil rakyat yang benar-benar membangun semangat kemajuan tersebut," imbuhnya. 

Putra bungsu Presiden Keenam SBY tersebut mengakui, sejumlah tokoh seperti Johan Budi maupun Budiman Sujatmiko adalah tokoh yang yang telah malang melintang di dunia politik. Namun pihaknya tetap optimistis akan mampu mendapatkan kursi legislatif dan memenanhkan partainya dari Dapil VII Jatim seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. 

Yang terpenting menurut Ibas, iklim kompetisi dalam Pemilu Legislatif 2019 haruslah berjalan dengan baik tanpa ada politik uang, politik SARA mauoun politik hoax. Sehingga wakil rakyat yang terpilih benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat yang terwakili.