Ketika Para Perwira Polisi Gendong Istrinya

Trenggalek - Rangkaian perayaan Hari Ibu ternyata belum habis. Para anggota Polres Trenggalek memiki cara unik untuk memperingatinya, salah satunya dengan lomba menggendong istri. 

Lomba yang tersebut diikuti oleh para polisi dan istrinya dari berbagai kepangkatan, mulai bintara hingga perwira. Kemeriahan pun tampak terasa, peserta harus bekerja keras untuk menghabiskan kerupuk yang digantung dengan cara digendong. 

Kasubbag Humas Polres Trenggalek, Iptu Supadi, mengatakan, selain lomba menggendong istri, pihaknya juga menyelenggarakan berbagai lomba lain, mulai dari lomba merias dengan mata tertutup hingga lomba membonceng istri dengan sepeda kayuh. 

"Lombanya berlangsung cukup meriah, seperti lomba merias, yang dirias itu adalah anggota polisi dan yang merias adalah istri masing-masing, tapi dengan mata tertutup," katanya, Sabtu (23/12/2017). 

Tidak hanya anggota bisa, sejumlah perwira menangah yang  menduduki sebagai pejabat utama Polres Trenggalek juga ikut serta dalam lomba tersebut. 

Saat lomba merias misalnya, gelak tawa penonton langsung pecah, saat melihat ibu-ibu Bhayangkari mulai mengusapkan bedak ke wajah sang suami. Karena dalam kondisi mata tertutup, usapan bedak tampak belepotan dan tidak merata. 

"Yang jelas seru sekali, ini sekaligus menjadi sarana refreshing bagi semua yang hadir," imbuh Supadi.  

Menurutnya, aneka lomba tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk merayakan Hari Ibu. Selain itu, acara tersebut juga sekaligus sebagai salah satu cara menjaga kekompakan diantara sesama anggota polisi maupun dengan keluarga masing-masing. 

"Yang terpenting lagi, ini merupakan momen dimana kita diingatkan, bahwa perjuangan seorang ibu maupun istri luar biasa. Sehingga kita wajib menghargainya,"  ujarnya. 

Pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut masing-masing keluarga polisi semakin harmonis dan menjaga kekompakan, sehingga bisa menunjang kinerjanya sebagai aparat negara. 

"Kalau keluarganya tentram dan damai, maka dalam bekerja pun juga akan lebih semangat," jelasnya. 

Pemkab Trenggalek Terancam Kekurangan PNS

Trenggalek - Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berkurang karena yang memasuki masa pensiun. Dalam setahun rata-rata jumlah ASN yang pensiun mencapai 350 orang. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pariyo, mengatakan, sampai saat ini jumlah pegawai negeri yang asih aktif di pemerintahan sebanyak 7993 orang. Jumlah tersebut akan terus berkurang seiring dengan bertambahnya pegawai yang memasuki masa pensiun. 

"Setiap tahun itu rata-rata yang pensiun rata-rata antara 300 sampai dengan 350 orang, bahkan ada juga yang sampai dengan 400 pegawai. Jumlah tersebut belum termasuk yang pensiun dini dan mutasi ke luar kota," katanya, Jumat (22/12/2017). 

Menurutnya gelombang pensiun terbesar akan terjadi pada tahun 2020 mendatang, dengan jumlah pegawai yang purna sebanyak 600 orang. Akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa purna tugas, sejumlah jabatan di lingkup Pemkab Trenggalek mengalami kekosongan. 

"Untuk jabatan yang lowong itu totanya ada 75 kursi, mulai dari Eselon II sampai dengan Eselon IV. Untuk mengisi jabatan tersebut saat ini kami memaksimalkan tenaga yang ada dengan menunjuk plt, sehingga roda pemerintahan dan organisasi tetap jalan," ujarnya. 

Pariyo menambahkan, selain mengakibatkan kekosongan jabatan, terus berkurangnya jumlah pegawai tersebut juga berdampak langsung terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Pihaknya mengaku telah menjalankan sejumlah skenario untuk menutupi kekurangan pegawai dengan menata ulang ASN sesai dengan kemampuan pekerjaan, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. 

Selain itu sejumlah OPD juga melakukan perekrutan tenaga bantu atau kontrak. Pegawai non ASN tersebut rata-rata direkrut oleh OPD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit dan puskesmas. 

"Karena hingga saat ini untuk perekrutan pegawai negeri masih belum bisa dilakukan akibat adanya moratorium, kalau untuk tenaga kesehatan dan pendidikan masih bisa, tapi sangat terbatas," imbuhnya

Puluhan Awak MPU Protes Ke Dinas Perhubungan Trenggalek

Trenggalek - Puluhan awak angkutan umum jenis MPU mendatangi kantor Dinas Perhubungan Trenggalek untuk memprotes ulah oknum MPU yang sering menyerobot trayek. Para pemilik angkutan umum meminta dinas perhubungan memberikan tindakan tegas. 

Salah seorang pengemudi MPU Trenggalek-Munjungan, Sadar, mengatakan, oknum MPU tersebut telah berulang kali melakukan pelanggaran dengan membawa penumpang dari Munjungan langsung ke Tulungagung, padahal trayek yang dimiliki adalah Trenggalek-Munjungan. 

"Ini sudah lama, mereka itu seharusnya dari Munjungan, Kampak kemdian Trenggalek. Tapi yang terjadi justru dari Munjungan ke Kampak dan dilanjut ke Tulungagung PP (pulang pergi)," katanya, Jumat (22/12/2017). 

Akibat ulah oknum tersebut banyak angkutan umum yang merugi, karena para penumpang lebih memilih untuk naik MPU yang langsung ke Tulungagung daripada ke Trenggalek dulu. 

Pihaknya mengaku telah berulang kali memberikan teguran kepada oknum yang melanggar trayek, namun hal tersebut tidak dihiraukan dan tetap menjalankan aksinya hingga saat ini. 

Bahkan lanjut Sadar, selain memperingatkan langsung, para awak angkutan umum yang lain juga telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada dinas perhubungan, namun hingga kini belum ada tindakan tegas. 

"Data itu sebetulnya sudah kami laporkan lama sekali, tapi kenapa begitu lambanya tindakan dari dinas," keluhnya. 

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Trenggalek, Sigid Agus Hari Basoeki, mengklaim telah menindaklanjuti persoalan yang dikeluhkan oleh para awak MPU di Trenggalek tersebut, dengan memanggil terlapor. 

"Kami tidak langsung melakukan tindakan represif atau apapun, tanpa didahului dengan pembinaan. Bukan tanpa tindakan, kami sudah beberapa kali mengumpulkan mereka untik diajak dialog untuk mengetahui persoalannya," ujarnya. 

Namun dengan kenyataan dilapangan sepert ini, pihaknya mengaku akan segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum angkutan umum yang diduga telah sengaja menerobos trayek yang telah ditetapkan. 

"Sampai dengan pertemuan terakhir itu yang bersangkutan memahami, karena kami ingin menyelesaikan masalah dengan dialog, karena tindakan hukum itu pasti paling belakang. Tapi kalau pada akhirnya semua (MPU) berkesimpulan dia tidak beritikat baik, maka saatnya kami tegakkan aturan," jelasnya. 

KPU Trenggalek Sosialisasi Hasil Pemetaan Dapil Pemilu 2019


Trenggalek - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek menggelar sosialisasi hasil pemetaan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk DPRD Trenggalek dalam Pemlu 2019.

Ketua KPU Trenggalek, Suripto, mengatakan, komposisi dan jumlah dapil untuk DPRD Trenggalek pada pemilu mendatang dipastikan tidak mengalami perubahan. Mengingat tidak ada hal mendasar yang bisa mengubah komposisi dapil tesebut.

"Ini adalah pertemuan yang keempat pertemuan pertama dan kedua kami inventarisir berbagai permasalahan dapil di Trenggalek, kemudian kami menampung usulan-usulan dapi yang disampaikan oleh berbagai pihak, dan saat ini kami sampaikan hasil pemetaan itu," katanya.

Dari beberapa kali sosialisasi dan pertemuan yang digelar bersaa sejumlah 'stakeholder' terkait, pihaknya mengaku cukup berjalan dinamis. Bergai persoalan dan usulan disampaikan langsung kepada para komisioner KPU,

"Dinamika yang cukup menarik, utamanya menyangkut terkait dengan penataan atau perubahan dapil. Jadi masing-masing orang dan masing-masing partai memiliki pikiran sendiri-sendiri. kami mengapresiasi itu," ujarnya.

Namun dalam proses penyusudan dapil terdapat sejumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi, yang berkaitan dengan integrasi wilayah, aspek kesinambungan, proporsional maupun kesetaraan kursi dengan daerah lan. Selain itu proses pemetaan dapil juga harus mengakomodir minimnya sisa penduduk yang tidak terkonversi menjadi sebuah kursi di DPRD.

"Jadi otak-atik seputar dapil, kalau melihat alokasi dan peta yang kami simulasikan kemungkinan itulah hasilnya. Kalau ada yang mengendaki perubahan, prinsip dasar perubahan itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang, kelihatannya sulit," imbuhnya.

Megingat di wilayah Trengalek saat ini tidak ada pertambahan jumlah penduduk yang signifikan dan berdampak terhadap alokasi kursi untuk DPRD kabupaten. Sehingga komposisi dapil yang saat ini tersusun dinilai merupakan yang terbaik.

Sementara itu dalam proses sosialisasi tersebut Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek, Puryono, mengaku kurang sepakat dengan hasil pemetaan yang disampaikan oleh KPU Trenggalek. Terlebih terkait dengan komposisi dapil yang menyangkut Kecamatan Munjungan.

"Munjungan itu tidak bisa digandeng dengan Panggul maupun Dongko, karena wilayah ini terputus dan akses juga sulit. Ini terbukti dari hasil pemilihan umum, anggota dewan yang terpilih dari luar Munjungan rata-rata tidak pernah memperhatikan," katanya.

Dikatakan, idealnya Kecamatan Munjungan tergabung dalam dapil Kecamatan Gandusari dan Kampak. Mengingat dua lokasi tersebut merupakan secara akses menyambung dan menjadi jalur utama menuju Munjungan.

Disisi lain, sejumlah kalangan berpendapat komposisi dapil yang saat ini sudah tepat, karena telah memenuhi aspek kesetaraan kursi dengan daerah lain serta dinilai telah proporsional.

Separuh Lebih Tanah di Trenggalek Belum Bersertifikasi

Trenggalek - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek memastikan 50 persen lebih lahan di wilayahnya hingga hingga kini belum memiliki sertifikat tanah. Proses sertifikasi diprediksi baru akan selesai pada tahun 2024.

"Dua per tiga wilayah pegunungan, dataran hanya sepertiga, sedangkan yang terdaftar itu belum sampai 50 persen, jadi banyak yang belum bersertifikat," kata Kepala BPN Trenggalek, Damargalih Widhihastha.

Sebagian besar lahan yang telah bersertifikasi tersebut berada di kawasan perkotaan serta wilayah dengan pertumbuhan perekonomian yang bagus. Sedangkan kawasan pedesaan dan pegunungan sebagian besar belum mengurus sertifikat tanah.

Menurutnya, minimnya lahan yang bersertifikat ini diakibatkan oleh sejumlah faktor, salah satunya ada tingkat kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah untuk mengurus surat hak atas kepemilikan ke BPN.

Damar menambahkan, untuk mempersepat proses pensertifikatan lahan tersebut pihaknya gencar melakukan sosialisasi serta menjalankan Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah pusat.

"Tahun ini di Trenggalek ini mendapatkan alokasi PTSL sebanyak 14 ribu bidang tanah, dari jumlh tersebut saat ini yang sertifikatnya sudah jadi sebanyak 792 surat. Sedangkan sisanya masih proses dan ada yang tidak bisa diproses," jelasnya.

Dikatakan, dari alokasi 14 ribu bidang telah terpenuhi dari pengajuan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun dalam prosesnya, BPN melakukan pemilahan menjadi empat kluster, mulai K1 hingga K4.

"Untuk K1 ini adalah tanah yang bisa terbit sertifikat, kemudian K2 adalah tanah yang berpotensi sengketa, ini tidak bisa terbit sertifikat, K3 adalah tidak memenuhi syarat untuk diproses karena misalnya, badan hukum atau datanya belum lengkap," imbuhnya.

Kepala BPN Trenggalek menambahkan, untuk kluster 4 adalah tanah yang sudah sertifikat, namun masih sertifikat lama. Sehingga nantinya akan dilakukan pemutakhiran model sertifikat dengan yang terbaru.

"Untuk kluster yang pertama itu seingat saya prosesntasenya sudah hampir 82 persen, sedankan sisanya terbagi di beberapa kluster tadi," kata Damargalih.

Dalam proses PTSL tersebut pihaknya sering menemukan sejumlah kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum lengkapnya data yang dibutuhkan.

Selain itu, persepatan pengurusan juga sering terhambat oleh kurang tanggapnya beberapa kelompok masyarakat yang menjadi perwakilan untuk mengurus proses sertifikasi lahan milik penduduk.

"Ketika menjalankan PTSL kami tidka berdiri sendiri, ada kelompok masyarakat yang bertugas mengkoorinir dan mengurus, kemudian pemerintah desa. Nah kalau kelompok ini tidak tanggap, maka prosesnya juga akan terhambat," jelasnya.

Sedangkan terkait dengan kelengkapan data, BPN beberapa kali mendapati catatan dokumen tanah berupa letter c yang ada di desa di pemerintahan desa tidak ada, sehingga petugas tidak bisa mengetahui secara cepat riwayat kepemilikan tanah.

"Kalau kami bisa lebih cepat mengetahui riwayat kepemilikan tanah, maka akan mempercepat proses, karena dokumen lengkap. Sedangkan apabila tidak ada kami harus menjalankan instrumen lain, termasuk mengumumkan ke khalayak selama 14 hari, ada yang komplain apa tidak," ujarnya.

Apabila dalam proses pengumuman tersebut muncul komplain atau klaim atas hak kepemilikan tanah yang akan disertifikasi, maka BPN tidak bisa melakukan proses lebih lanjut dan masuk pada K2

Bupati Trenggalek dan Bantaeng Paparkan Keberhasilan Pembangunan Kepada Bank Dunia

Trenggalek - Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah membeberkan sejumlah keberhasilan pembangunan dalam Peluncuran Laporan Bank Dunia, Indonesia Quarterly Economic Outlook.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Dunia mengundang kepala daerah berprestasi untuk turut memberikan pengalamannya dalam mendorong kemajuan pelayanan publik ditengah era otonomi daerah.

Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, melalui siaran persnya mengatakan, dalam acara yang diinisiasi Bank Dunia itu ia menyampaikan pengalamannya dalam mendorong kinerja pemerintahan di tengah tantangan keterbatasan anggaran.

Bupati Emil yang juga pernah bekerja di Bank Dunia, memaparkan bagaimana sistem perencanaan pembangunan di Trenggalek diperkuat sisi partisipatorisnya dengan menggunakan pendekatan 3-5-3.

"Yaitu menata usulan pembangunan dari mulai Musrenbangdes hingga Musrenbangcam menjadi tiga usulan sarana prasarana fisik, lima usulan program ekonomi dan tiga usulan sosial budaya," katanya, Kamis (21/12/2017).

Selain itu Bupati Trenggalek mengklaim telah mendorong peningkatan pelayanan publik hingga memperoleh penghargaan sebagai 'best cities for business' dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik yang berbuah peningkatan pesat investasi, serta akreditasi rumah sakit umum daerah dengan predikat paripurna atau bintang lima.

Sementara itu Bupati Nurdin memaparkan pengalamannya membangun kawasan industri dengan memberikan karpet merah bagi investor Jepang, sehingga kecamatan yang tadinya dianggap miskin karena tanahnya tidak subur bisa menjadi wilayah yang maju.

Bantaeng juga berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengedepankan peran masyarakat dalam merancang prioritas pembangunan yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, memuji kedua bupati tersebut sebagai 'excellent leaders'. Bank Dunia mengaku mendukung otonomi daerah sebagai langkah penting dalam mendorong peningkatan pelayanan publik dan optimasi pengelolaan keuangan negara. Pihaknya juga mengpresiasi postur APBN 2018 dan memuji keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas fiskal.

Polres Trenggalek Siap Amankan Natal dan Tahun Baru

Trenggalek - Kepolisian Resort Trenggalek menyiapkan ratusan anggota gabungan untuk pengamanan Natal dan tahun baru 2018. Pengamanan akan lebih diintensifkan untuk kawasan wisata. 

Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo, mengatakan, pada tahun ini pihaknya menyiapkan empat pos pengamanan dan satu pos pantau yang tersebar di Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Durenan dan Panggul. 

"Selain itu masing-masing polsek juga kami minta untuk membuat pos imbangan, ini demi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Natal maupun akhir tahun," katanya, Kamis (21/12/2017). 

Menurutnya pos imbangan tersebut akan lebih difokuskan pada daerah-daerah yang dinilai rawan terhadap bencana alam, berupa longsor maupun banjir. Dengan demikian, apabila terjadi bencana alam petugas bisa langsung melakukan langkah cepat. 

"Seluruh pos nanti akan melibatkan instansi terkait, mulai dari Satpol PP, TNI, Orari maupun kesehatan," ujarnya. 

Polisi sengaja mengintensifkan pengamanan di kawasan wisata, karena titik kumpul massa pada momen akhir tahun biasanya berada di lokasi wisata, utamanya pantai yang ada di Kecamatan Watulimo dan Panggul. 

Lebih lanjut Didit menerangkan, jumlah personik kepolisian yang diterjunkan untuk pengamanan Natal dan tahun baru sebantak 175 anggota, sedangkan jumlah anggota gabungan dari berbagai instansi diperkirakan mencapai lebih dari 300 personil. 



Ultah Infanteri, TNI Jalan Kaki Beranting 201 KM

Trenggalek - Menjelang puncak peringatan Hari Juang Kartika (HUT Infanteri), TNI menggelar jalan kaki Peleton Beranting (Tonting) sejauh 201 kilometer mulai dari Kabupaten Ngawi hingga Kediri. 

Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Inf Dodik Novianto, mengatakan, Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya 2017 tersebut merupakan tradisi rutin yang digelar oleh korpnya sebagai gambaran gerilya Jenderal Besar Soedirman pada saat pertempuran di Ambarawa. 

"Kegiatan ini dimulai 15 Desember dari Ngawi dan nanti berakhir tanggal 19 di Kediri, dengan melewati 10 etape. di Trenggalek sudah dilakukan serah terima peleton di dua lokasi, yaitu di Jambu Kecamatan Tugu dan wilayah Kecamatan Gandusari," katanya, Senin (18/12/2017). 

Menurutnya, serah terima peleton di Desa Jambu dilakukan dari Batalyon Infanteri Mekanis 521/Dadaha Yudha kepada peleton Yonif 511 guna melanjutkan perjalan ke etape berikutnya dengan jarak tempuh 24,6 kilometer. 

"Di Gandusari juga sudah dilakukan serah terima dari Yonif 511 kepada peleton Yonif 509 untuk estafet menuju Tulungagung," ujarnya. 

Yang menarik, dalam serah terima pasukan di etape Tugu Trenggalek, perwira yang didaulat menjadi pemimpin upacara adalah Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo. Hal ini sebagai simbolisasi keharmonisan antara TNI dan Polri. 

Dodik menjelaskan, dalam setiap etape, masing-masing peleton menempuh perjalanan sekitar 20 kilometer. Masing-masing peleton harus menyelesaikan etape dengan waktu yang telah ditentukan. 

Aksi jalan kaki tersebut merupakan salah satu upaya TNI untuk meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan pasukan, sehingga bisa menjadi prajurit yang kuat, tangguh dan trengginas. 

Ditambahkan, di masing-masing route yang dilewati, para peserta harus menempuh perjalanan dengan kontur jalan yang bermacam-macam. Selain itu, para pasukan juga harus siap dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah. 

"Estimasi waktu yang tepat adalah salah satu poin penting, karena menyangkut kekuatan prajurit. Meski demikian kami tetap mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan," kata Dodik.