Bulog Tulungagung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

 Tulungagung — Perum BULOG Cabang Tulungagung terus memperkuat langkah stabilisasi pangan dengan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras serta mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar harga beras tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat di wilayah Tulungagung, Blitar Raya, hingga Trenggalek tetap terpenuhi.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, menyampaikan bahwa berbagai langkah antisipatif terus dijalankan pemerintah dalam menghadapi potensi fluktuasi harga beras. Dua fokus utama saat ini adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke berbagai kanal distribusi seperti pasar tradisional, ritel modern, serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ia menuturkan, hingga awal Juni 2026, total stok beras yang dikelola Bulog secara nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sementara untuk Cabang Tulungagung sendiri tersedia sekitar 85 ribu ton stok beras yang dinilai sangat memadai untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan dan stabilisasi harga di daerah.

Per 8 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan di empat wilayah kerja telah mencapai 55,72 persen atau sekitar 260 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 465 ribu PBP. Khusus wilayah Tulungagung, penyaluran sudah menyentuh sekitar 85 ribu PBP dari target 150 ribu PBP dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir Juni 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus memperluas distribusi beras SPHP melalui jalur resmi pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kombinasi kedua program ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

“Stok yang tersedia sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kami bersama pemerintah akan terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras,” ujar Yonas.

Novita Hardini Soroti Ancaman AI dan Lemahnya Negara Lindungi Industri Film Nasional

 

• Novita Hardini menilai industri film nasional berada di persimpangan antara kejayaan dan ancaman struktural.

• Ia menyoroti bahaya penggunaan AI yang berpotensi menggerus lapangan kerja pelaku kreatif.

• Negara dinilai lemah dalam melindungi IP lokal, pengarsipan film, dan pembiayaan industri perfilman.

Trenggalek - Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menegaskan bahwa industri film Indonesia saat ini berada di titik kritis, antara momentum kejayaan dan ancaman struktural yang belum ditangani secara serius oleh negara. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama jajaran Eselon I Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/2/2026).

Novita menilai, film Indonesia telah terbukti menjadi instrumen strategis dalam promosi pariwisata, identitas daerah, serta diplomasi budaya. Sejumlah karya seperti Laskar Pelangi, Ada Apa dengan Cinta, 5 Cm, hingga Petualangan Sherina disebutnya sebagai bukti nyata bahwa film mampu mendorong ekonomi kreatif sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Namun, di balik capaian tersebut, legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur itu mengingatkan masih adanya kebocoran ekonomi yang serius. Persoalan klasik seperti keterbatasan layar, distribusi yang timpang, serta minimnya akses permodalan dinilai belum mendapat solusi komprehensif dari negara.

Kondisi itu, menurutnya, semakin diperparah oleh penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang justru berpotensi mempersempit ruang kerja para pelaku kreatif.

“AI jangan hanya dipoles sebagai inovasi jika faktanya menggerus ruang hidup pekerja kreatif kita. Negara tidak boleh abai terhadap ancaman ini,” tegas Novita.

Selain isu AI, Novita juga menyoroti lemahnya sistem pengarsipan film nasional. Ia menyebut negara gagal menjaga memori kolektif bangsa melalui perfilman. Dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 judul dilaporkan hilang karena tidak direstorasi dan tidak diarsipkan dengan baik.

“Banyak generasi muda bahkan tidak mengenal tokoh perfilman kita sendiri, seperti Adi Bing Slamet dan Benyamin Sueb. Ini adalah kegagalan negara dalam menjaga warisan budaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada impor intellectual property (IP), sementara IP lokal justru dibiarkan mati. Ia menilai tanpa keberpihakan anggaran dan skema pembiayaan yang serius, mustahil Indonesia bisa bersaing dan mengekspor IP ke pasar global.

Sebagai perbandingan, Novita mencontohkan Korea Selatan yang memiliki venture capital khusus industri film. Sementara di Indonesia, pembiayaan masih bergantung pada skema negara yang dinilainya tidak realistis.

“Bantuan maksimal Rp500 juta tidak akan menggerakkan industri film. Itu bahkan hanya cukup untuk tahap penulisan naskah. Kita butuh venture capital khusus film, bukan kebijakan setengah hati,” tandasnya.

Novita menegaskan, ke depan Panitia Kerja (Panja) Industri Film harus menjadi instrumen serius untuk membenahi ekosistem perfilman nasional, melindungi hak cipta, memperkuat pembiayaan, serta memastikan kehadiran negara secara penuh dalam menjaga keberlanjutan industri film Indonesia.

“Tanpa keberpihakan nyata, kejayaan film Indonesia hanya akan menjadi nostalgia, bukan masa depan,” pungkasnya.

Hilirisasi Industri Karet Dinilai Belum Optimal, Novita Hardini Minta Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas

 

Trenggalekkita.com— Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai program hilirisasi industri di Indonesia, khususnya pada sektor karet, masih jauh dari kata optimal. Ia menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan ekspor dan volume produksi, tetapi harus berdampak nyata pada nilai tambah dalam negeri dan kesejahteraan petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Novita usai Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama Kementerian Perindustrian dan Bridgestone Group ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi ini, menurutnya, membuat nilai tambah ekonomi belum maksimal dirasakan di dalam negeri, khususnya oleh petani karet.

“Ini harus menjadi catatan kritis bagi Kementerian Perindustrian, bagaimana menambah nilai tambah bagi Indonesia, terutama bagi petani dan masyarakat sekitar industri,” ujar Novita kepada Parlementaria.

Selain menyoroti aspek ekonomi, Novita juga menekankan pentingnya pemberdayaan lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industri. Dalam diskusi dengan manajemen BSRE, terungkap bahwa produksi karet mengalami penurunan akibat faktor cuaca dan dinamika geopolitik global.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga memengaruhi penerimaan negara serta nilai tambah ekonomi domestik. Karena itu, Kunspek Komisi VII DPR RI bertujuan menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan strategis yang perlu segera didorong untuk memperkuat industri karet nasional.

Novita juga menegaskan pentingnya pemberian insentif bagi industri yang telah bertransformasi menuju industri hijau. Namun, ia mengingatkan agar insentif tersebut terintegrasi dengan pemberdayaan petani dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.

“Saya mengapresiasi PT Bridgestone dan para pelaku usaha karet yang sudah bertransformasi ke industri hijau. Tapi yang tak kalah penting, insentif itu harus berdampak langsung pada petani, masyarakat sekitar, peningkatan kreativitas, serta daya saing nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus mengejar target ekspor, tetapi juga memperkuat pasar domestik terlebih dahulu. Menurutnya, ekspor bahan mentah dan setengah jadi tanpa nilai tambah justru berpotensi menjadi kebocoran ekonomi bagi Indonesia.

“Kita harus bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dampak kebijakan industri harus nyata dirasakan masyarakat dan petani,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Hilirisasi Dinilai Mandek, Novita Hardini Minta Kemenperin Fokuskan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Trenggalekkita.com - Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menilai capaian program hilirisasi industri Indonesia masih belum optimal. Ia menyebut, keberhasilan hilirisasi selama ini terlalu sempit diukur dari angka produksi dan ekspor, tanpa memperhatikan nilai tambah di dalam negeri serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan industri.

Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm serius karena nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati negara lain.

"Kalau yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini menunjukkan adanya kebocoran ekonomi yang harus segera dibenahi," ujar Novita.

Perempuan satu-satunya di Komisi VII dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menekankan bahwa hilirisasi semestinya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar target ekspor di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan pengembangan industri hijau. Novita mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai beralih ke praktik ramah lingkungan, namun mengingatkan agar langkah tersebut tidak dilakukan setengah hati.

"Industri hijau memang harus didorong secara tegas. Tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Insentif itu harus terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal dan penguatan daya saing produk nasional," tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa insentif energi hijau dan hilirisasi perlu dihubungkan dengan pembinaan serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari rantai pasok industri nasional.

Lebih lanjut, Novita mendesak Kementerian Perindustrian agar berpikir lebih strategis dan berjangka panjang dengan memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.

"Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat," pungkasnya.

Cuaca Ekstrem Picu Longsor dan Banjir di Trenggalek

- Terjadi 3 bencana di awal 2026

BPBD Trenggalek mencatat tiga kejadian bencana yang meliputi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem, tersebar di 5 kecamatan dan 9 desa.

- Cuaca ekstrem jadi pemicu utama

Hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang, longsor, banjir, serta kerusakan rumah dan gangguan akses jalan di sejumlah wilayah.

- Dampak berupa kerusakan rumah dan gangguan aktivitas warga

Sedikitnya 8 rumah mengalami rusak ringan, sejumlah jalan sempat tertutup material longsor dan pohon tumbang, meski tidak ada korban jiwa.

Trenggalek - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Trenggalek sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 memicu serangkaian bencana di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek mencatat sedikitnya tiga kejadian bencana yang tersebar di lima kecamatan dan sembilan desa/kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stafanus Triadi Atmono, mengatakan bencana yang terjadi meliputi tanah longsor, banjir, serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan bangunan.

“Berdasarkan update data Pusdalops BPBD per 2 Januari 2026, terdapat satu kejadian tanah longsor atau tanah gerak di tiga titik, satu kejadian banjir di satu titik, serta lima titik kejadian akibat cuaca ekstrem,” ujar Stafanus.

Ia menjelaskan, bencana tersebut tersebar di Kecamatan Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, dan Trenggalek. Di Kecamatan Durenan, pohon tumbang sempat menutup jalur nasional Durenan–Bandung di Desa Ngadisuko. Sementara di Kecamatan Dongko, longsor menimpa rumah warga di Desa Watuagung dan Desa Siki.

Di Kecamatan Panggul, hujan dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di jalan raya Desa Wonocoyo serta merobohkan tiang listrik dan pohon di jalur nasional Trenggalek–Pacitan di Desa Besuki. Di Kecamatan Watulimo, bencana meliputi pohon tumbang di jalur alternatif Prigi–Gemaharjo, banjir di Desa Gading dan Karanggandu, serta tanah longsor di Desa Gemaharjo.

Sementara di wilayah Kecamatan Trenggalek, angin kencang dilaporkan berdampak pada delapan rumah warga di RT 26 RW 08 Dusun Sukorejo, Desa Karangsoko.

“Secara keseluruhan dampak yang kami catat adalah delapan rumah mengalami rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa, namun aktivitas warga dan lalu lintas sempat terganggu akibat material longsor dan pohon tumbang,” jelasnya.

Stafanus menambahkan, BPBD bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat telah melakukan penanganan darurat berupa pembersihan material longsor, pemotongan pohon tumbang, serta pendataan kerusakan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan longsor dan daerah dengan banyak pepohonan besar. Cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sehingga kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan,” pungkas Stafanus.

Dana Desa Terpangkas Hingga 85 Persen, Program Masyarakat Terancam Gagal

Trenggalek -Kebijakan pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat dinilai telah memukul keberlangsungan pembangunan di tingkat desa. Pemangkasan anggaran membuat sebagian besar program yang diusulkan masyarakat tidak dapat direalisasikan.

Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Puryono, mengatakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember dan tidak boleh melewati tahun anggaran. Namun kondisi saat ini justru diwarnai ketidakpastian akibat pemotongan dana desa secara drastis.

"Dana desa yang sebelumnya rata-rata sekitar Rp1 miliar per desa, sekarang tinggal Rp200 sampai Rp300 juta. Ini sangat menyakitkan bagi desa, karena kami sudah menyusun program berdasarkan musyawarah desa dan kebutuhan masyarakat," kata Puryono, Rabu (1/1/2026).

Ia menjelaskan, sisa dana desa yang diterima saat ini sebagian besar habis untuk memenuhi program mandatori pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta operasional posyandu. Akibatnya, program prioritas yang lahir dari aspirasi warga terpaksa terhenti.

"Dengan dana Rp200 sampai Rp300 juta itu, praktis tidak ada ruang untuk program pembangunan desa. Semua habis untuk kewajiban mandatori dari pusat," ujarnya.

Puryono menyebut pemotongan dana desa ini berkaitan dengan kebijakan nasional Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan bagian dari Astacita pemerintah pusat. Dana desa, kata dia, dipotong untuk pembangunan gerai dan pengisian produk KDMP di seluruh Indonesia.

"Secara nasional, dana desa dipotong hingga 85 persen. Dampaknya, selama satu tahun kemarin desa hampir tidak membangun apa pun karena uangnya tidak ada. Usulan masyarakat hanya menjadi tumpukan arsip," tegasnya.

Pengalihan anggaran sesuai PMK 81/2025 berdampak langsung terhadap program kerja pemerintah desa. Pur menyebut terdapat 42 desa terpaksa menjalankan program dengan skema dana talangan. Hal itu terjadi karena saat program telah berjalan, tiba-tiba dana desa dipangkas dan dialihkan, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran program. 

"Anggaran dipotong, tapi program sudah berjalan. Akibatnya desa menanggung utang. Sementara PADes tidak mungkin cukup untuk menutup utang-utang program itu," katanya.

Ia juga menyoroti skema pembiayaan KDMP yang dibebankan ke desa dalam jangka panjang. Menurutnya, angsuran program tersebut berlangsung hingga enam tahun, dengan besaran pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp3 miliar per desa.

"Tahun depan dengan dana desa yang sudah dipotong, target pembangunan dari usulan masyarakat hampir mustahil tercapai. Sudah tidak ada lagi anggaran untuk infrastruktur desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah mengamanatkan alokasi minimal 10 persen dari APBN untuk desa. Namun kebijakan program mandatori dari pusat dinilai justru mengorbankan kebutuhan riil masyarakat desa.

"Kami mendukung KDMP karena itu bagian dari Astacita presiden. Tapi desa juga punya masyarakat dengan kebutuhan yang beragam dan itu harus diprioritaskan," kata Puryono.

Sebagai harapan, Puryono meminta pemerintah pusat mengembalikan kebijakan dana desa sesuai amanat undang-undang.

"Kami berharap 10 persen APBN benar-benar diprioritaskan untuk dana desa dan tidak dipotong untuk program lain yang justru mempengaruhi transfer ke desa. Kalau terus seperti ini, desa yang paling dirugikan," pungkasnya.

Program Sangu Sampah Jadi Strategi Trenggalek Kejar Net Zero Carbon 2045

1. Pengurangan Emisi

Sangu Sampah difokuskan menekan emisi karbon dari sektor sampah untuk mendukung target Net Zero Carbon 2045.

2. Edukasi Siswa

Program ini membangun karakter peduli lingkungan, literasi digital, dan inklusi keuangan bagi siswa.

2. Nilai Ekonomi Sampah

Sampah dipilah, diolah, dan dikonversi menjadi poin serta uang saku bagi siswa.

Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek meluncurkan program Sangu Sampah sebagai langkah konkret pengendalian emisi karbon sekaligus pembangunan karakter generasi muda. Program ini digagas langsung oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin sebagai bagian dari target Net Zero Carbon 2045.

Bupati Mochamad Nur Arifin menjelaskan, berdasarkan perhitungan emisi di Trenggalek, sektor energi menyumbang sekitar 42 persen, pertanian 40 persen, sampah 16 persen, dan sisanya dari sektor industri serta lainnya. Dari hitungan tersebut, Trenggalek masih mengalami surplus emisi sekitar 115 ribu ton CO2 ekuivalen. Angka itu setara dengan penanaman 130 hektare mangrove atau pengelolaan 80 persen sampah yang dihasilkan.

Menurutnya, sektor sampah menjadi pilihan paling realistis karena berada dalam kendali pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan mahalnya teknologi pengolahan sampah, Pemkab Trenggalek memilih mengubah sampah menjadi sumber ekonomi. Caranya dengan memilah sampah sejak dari sumbernya, dimulai dari lingkungan sekolah.

"Ini bukan sekadar soal sampah, tapi pembangunan karakter. Siswa ditanamkan cinta lingkungan, dilatih literasi digital lewat aplikasi, dan diperkenalkan inklusi keuangan karena sampah yang dikumpulkan akan dikonversi menjadi uang saku," ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin.

Program Sangu Sampah menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai SD hingga perguruan tinggi. Untuk siswa yang belum memiliki gawai, seperti SD dan pondok pesantren, akun aplikasi akan dikelola oleh wali murid, guru, atau pengurus. Sementara untuk SMA dan mahasiswa, diterapkan satu orang satu akun dan satu rekening.

Dalam program ini, terdapat delapan jenis sampah yang dapat ditabung, yakni botol plastik bekas minuman, plastik kemasan, kaca, kain, logam, elektronik, serta minyak jelantah. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh jaringan TPS 3R, bank sampah, dan offtaker untuk diproses lebih lanjut di fasilitas daur ulang.

Nilai ekonomi sampah baru diketahui setelah proses pengolahan selama tiga bulan. Setelah dikurangi biaya operasional dan disetorkan sebagian ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), sisa nilai akan dibagikan kepada siswa berdasarkan poin yang mereka kumpulkan selama periode tersebut.

Selain sampah anorganik, Pemkab Trenggalek juga mendorong pengelolaan sampah organik. Limbah rumah tangga dan limbah MBG direncanakan diolah menjadi pupuk dan media tanam untuk pekarangan, yang hasilnya dapat dijual ke pasar maupun dapur, sehingga memberi nilai ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Humairah Setya, siswi kelas XI SMA Negeri 2 Trenggalek, menyambut positif program Sangu Sampah. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kreativitas siswa sekaligus menumbuhkan semangat menabung sampah dari tingkat SD hingga SMA.

Di SMAN 2 Trenggalek, program menabung sampah sudah rutin dilakukan setiap Jumat sebelum salat Jumat. Sampah dari masing-masing kelas ditimbang oleh koordinator, kemudian diinput ke dalam aplikasi untuk memperoleh poin. Menurut Humairah, kehadiran aplikasi Sangu Sampah diharapkan dapat memperkuat peran bank sampah sekolah agar pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Novita Hardini Dorong UMKM Trenggalek Naik Kelas Menjadi IKM Hijau

 

Trenggalek - Upaya mendorong ekonomi mikro di Kabupaten Trenggalek kembali ditunjukkan Novita Hardini. Bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI dan Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, Novita berhasil mengantarkan salah satu pelaku usaha lokal, Aby Culinary “Fish Miracle Trenggalek”, naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) hijau.

Aby Culinary dikenal sebagai produsen olahan ikan dengan slogan “Cara Keren Makan Ikan”. Melalui pendampingan BSPJI, limbah berupa tulang dan kulit ikan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomis seperti bahan pakan ternak.

Saat mengunjungi usaha tersebut, Novita menyampaikan rasa bangganya atas transformasi yang terjadi. Ia menyebut Aby Culinary kini bukan hanya berkembang dari UMKM menjadi IKM, tetapi juga mampu memenuhi standar IKM hijau. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan berkelanjutan yang dilakukan BSPJI.

Novita menjelaskan, pengolahan limbah menjadi salah satu indikator IKM hijau. Limbah ikan yang semula berpotensi mencemari lingkungan kini dapat diproses menjadi bahan bernilai jual melalui alat bantuan yang difasilitasi program kerja sama Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah. “Peralatan ini tidak mahal, tapi sangat membantu UMKM meningkatkan nilai ekonomis dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pembangunan ekonomi yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Menurutnya, banyak UMKM di Trenggalek yang berpotensi naik kelas menjadi IKM hijau apabila mendapatkan pendampingan dan fasilitas serupa.

Kepala BSPJI Surabaya, Ransi Pasae, menjelaskan bahwa program pendampingan tersebut merupakan bagian dari Program Dapati, inisiatif Kementerian Perindustrian yang bertujuan meningkatkan kualitas IKM di daerah. “Limbah yang sebelumnya tidak bermanfaat bahkan merugikan, kini bisa memberikan nilai ekonomis. Ini bisa menjadi contoh bagi IKM lain untuk dikembangkan,” katanya.

Ransi menilai Aby Culinary memiliki keunggulan pada inovasi dan kemauan belajar. Menurutnya, hal itu menjadi faktor penting hingga usaha tersebut dapat naik kelas. “Tidak banyak IKM yang aktif mencari riset dan referensi untuk terus berkembang. Ini yang membuat Aby Culinary istimewa,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik Aby Culinary, Sri Utami Dewi, menceritakan usaha yang dirintis sejak 2017 itu berawal dari pengetahuan yang sangat terbatas. Seiring waktu, usaha ini berkembang berkat dukungan berbagai dinas serta pendampingan yang diterimanya tahun ini melalui Program Dapati. “Program ini membantu kami mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomis tanpa merusak lingkungan,” jelasnya.

Sri Utami menegaskan pentingnya inovasi bagi pelaku usaha mikro agar mampu mengikuti kebutuhan pasar. Ia juga menyinggung pentingnya strategi pemasaran sebagai kunci keberlanjutan usaha. “Yang terpenting adalah strategi marketing, termasuk ‘strategi marketing langit’. Jangan abaikan itu,” pesannya.

Gelar Pelatihan Wirausaha Baru, Novita Hardini Dorong Pengentasan Pengangguran di Trenggalek

 

Trenggalek - Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk memberikan pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM, kini ia menggandeng Kementerian Perindustrian untuk menggelar Pelatihan Wirausaha Baru (WUB). Kegiatan yang berlangsung empat hari ini digelar mulai Senin (17/11) sebagai upaya mengatasi angka pengangguran di daerah.

Pelatihan WUB tersebut difokuskan pada tiga bidang, yakni kerajinan barongan, pembuatan paving blok, dan servis kendaraan bermotor roda dua. Lewat pelatihan ini diharapkan lahir wirausaha-wirausaha baru yang mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Membuka kegiatan di Hotel Ja’as Permai Trenggalek, Novita Hardini menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari bimbingan teknis aspirasi Anggota DPR RI. “Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengentasan pengangguran di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menggerakkan perekonomian daerah. “IKM adalah jantung penopang perekonomian nasional. Dengan pelatihan ini, kualitas kerajinan barongan dapat meningkat sehingga pemasarannya bukan hanya domestik atau Jawa saja, tetapi bisa menjangkau pasar nasional,” imbuhnya.

Selain kerajinan, pelatihan paving blok dan servis sepeda motor juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta. Bahkan, Novita berencana mengusulkan pemenuhan kebutuhan peralatan kerja melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Program apa yang bisa kami lakukan bersama akan terus kita koordinasikan,” tegasnya.

Terkait pemilihan Trenggalek sebagai lokasi kegiatan, Novita menyebut karena wilayah ini merupakan daerah pemilihannya. “Masyarakat Trenggalek menjadi alasan kenapa saya harus berjuang. Ini pertama kali dilaksanakan khusus di bidang IKM, dan saya berharap ke depan bimbingan teknis dapat diperluas,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang turut mendampingi kegiatan menegaskan bahwa sektor kerajinan (crafting) menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal. Ia menyebut, selain kerajinan dan F&B, sektor jasa juga penting dikembangkan. “Ke depan bukan hanya bengkel biasa, tapi bisa menjadi bengkel konversi kendaraan listrik yang membutuhkan lisensi khusus,” jelasnya.

Menurutnya, beberapa pelaku industri kerajinan di Trenggalek telah memiliki pasar ekspor, namun masih belum merata. Pelatihan ini diharapkan mampu mengangkat kemampuan para perajin serta memenuhi kebutuhan konstruksi seperti paving blok melalui peningkatan kualitas produk.

Di kesempatan lain, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian, Dini Hanggandari, menyampaikan bahwa pada hari pertama peserta dikenalkan pada konsep dasar wirausaha baru dan akses KUR untuk modal kerja. Selama tiga hari berikutnya, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok pelatihan sesuai bidang masing-masing.

“Kami melakukan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan bonus demografi yang besar, membuka wirausaha baru dan meningkatkan skill menjadi penting agar dapat menyerap tenaga kerja di Trenggalek,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Komisi VII DPR RI berdasarkan aspirasi dari Novita Hardini. “Karena itu kami laksanakan pelatihan ini di Trenggalek,” pungkasnya.

BMKG Gelar Sekolah Cuaca Ajak Nelayan Trenggalek Manfaatkan Teknologi Maritim

Trenggalek – Kondisi cuaca di lautan yang tidak menentu sering kali menyebabkan kecelakaan laut hingga anjloknya hasil tangkapan ikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengajak para nelayan di Kabupaten Trenggalek memanfaatkan teknologi informasi cuaca maritim agar dapat melaut dengan lebih aman dan efisien.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang digelar BMKG Tanjung Perak di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Trenggalek. Sebanyak 70 nelayan dan penyuluh perikanan mengikuti pelatihan tersebut. SLCN merupakan program edukasi BMKG yang telah berjalan sejak tahun 2017 di 22 lokasi dan bertujuan meningkatkan literasi cuaca dan iklim bagi masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim serta cuaca ekstrem.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, mengatakan, kegiatan SLCN tahun ini mengusung konsep "Goes to Field" dengan tema "Mewujudkan Nelayan dengan Hasil Tangkapan Meningkat dan Aman Berbasis Info Cuaca". Melalui program ini, BMKG berupaya mendekatkan informasi cuaca dan iklim kepada para pelaku kegiatan di laut agar lebih siap dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah.

"Dengan SLCN ini seluruh peserta akan dipahamkan dan diedukasi untuk memperoleh informasi cuaca maritim yang mudah diakses dan cepat dipahami. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung lagi untuk mendapatkan informasi cuaca untuk kegiatannya sehari-hari," kata Eko, Sabtu (1/11/2025).

Para peserta dibekali sejumlah materi, di antaranya tentang alat pengamatan cuaca meteorologi maritim yang ada di laut agar nelayan mengetahui sekaligus ikut menjaga peralatan tersebut, serta cara membaca dan mengakses informasi cuaca maritim, termasuk tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin, serta arus laut.

Selain itu, nelayan juga diperkenalkan dengan aplikasi Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS), sistem daring milik BMKG yang dapat diakses melalui https://maritim.bmkg.go.id/inawis. Aplikasi ini menyediakan informasi prakiraan cuaca maritim hingga 10 hari ke depan serta lokasi daerah tangkapan ikan (fishing ground), sehingga nelayan dapat menentukan waktu dan lokasi melaut yang aman dan produktif.

"Dengan informasi dari BMKG, nelayan Prigi bisa merencanakan kegiatan melaut agar lebih efisien dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan laut jika cuaca buruk. Kondisi ekstrem memang bisa terjadi kapan saja, tapi lewat INA-WIS nelayan bisa tahu lebih awal," ujar Eko.

Ia juga mengingatkan agar nelayan tidak hanya mengandalkan ilmu titen atau pengalaman turun-temurun dalam membaca cuaca, karena metode tersebut tidak selalu akurat. 

"Angin, tinggi gelombang, dan sebagainya harus benar-benar dipahami. Jangan hanya berdasarkan perkiraan pribadi karena seringkali itu yang menyebabkan kecelakaan di laut," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga mengajak para nelayan untuk ikut menjaga berbagai perangkat teknologi cuaca yang terpasang di tengah laut, karena alat-alat itu memiliki fungsi vital dalam mendukung layanan informasi cuaca maritim.

Selain di Trenggalek, program SLCN tahun 2025 juga digelar di tiga lokasi di Jawa Timur, dengan Trenggalek menjadi daerah kedua. Hingga tahun 2025, SLCN Jawa Timur telah menghasilkan 1.940 alumni yang tersebar di wilayah pesisir dan menjadi agen literasi cuaca di daerah masing-masing.

Eko menambahkan, kegiatan SLCN tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi berlanjut dengan komunikasi aktif melalui Forum Grup Diskusi (FGD) antara alumni SLCN dan BMKG. Melalui forum tersebut, informasi cuaca dapat tersampaikan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus menjadi sarana bagi nelayan untuk memberi masukan terkait akurasi data cuaca yang diterima.

"BMKG akan terus memperluas kegiatan serupa dengan menyesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal. Misalnya untuk masyarakat pesisir yang berfokus pada budidaya rumput laut atau tambak garam, kami bantu dengan informasi cuaca dan iklim yang mendukung aktivitas mereka," pungkasnya.

Petugas Gabungan Razia Rutan Trenggalek, Ini Hasilnya

 

Trenggalek - Tim gabungan dari Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas), Polres Trenggalek dan Kodim 0806 menggelar razia di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Trenggalek.

Razia blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) digelar selama dua jam pada Jumat (10/10/2025) pukul 23.00 hingga Sabtu (11/10/2025) pukul 01.00 WIB. Petugas gabungan secara detail menyisir Blok Nakula dan Blok Sadewa. Bagian-bagian kecil dari ruangan tak luput dari pemeriksaan petugas. Bahkan sebelum menggeledah ruangan, seluruh narapidana dan tahanan juga dilakukan pemeriksaan badan. 

Razia dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek, Teddy Haryanto, digelar untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba maupun telepon genggam. Pihaknya memastikan proses razia tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia serta menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

"Ini merupakan bagian dari langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi peredaran barang-barang terlarang seperti handphone, pungutan liar, narkoba atau Halinar. Ini bentuk komitmen Rutan Trenggalek dalam mendukung program Zero Halinar," kata Teddy Haryanto, Sabtu (11/10/2025). 

Dari hasil pelaksanaan razia, tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di lingkungan penjara di antaranya kartu remi, domino, paku, korek api botol kaca, cermin, alat cukur dan beberapa barang lainnya. 

"Kami memastikan tidak ditemukan adanya indikasi peredaran handphone maupun narkoba di dalam blok hunian," ujarnya.

Seluruh barang temuan dari dalam kamar warga binaan telah diamankan sebagai barang bukti untuk diproses sesuai dengan prosedur pemasyarakatan yang berlaku.

Teddy mengaku pelaksanaan razia gabungan tersebut berjalan tertib, seluruh warga binaan mengikuti seluruh instruksi dari petugas terkait.

Lewat Program Mba Maya, PNM Tumbuhkan 1.550 Pemimpin Perempuan Tangguh

Tulungagung – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Tulungagung terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui program Membina dan Memberdaya (Mba Maya), yang diikuti oleh 1.550 Ketua Kelompok Mekaar. Program ini dilaksanakan di tiga kabupaten, yakni Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan.

Program Mba Maya yang merupakan agenda tahunan PNM dilaksanakan dalam tiga fase setiap tahun. Untuk tahun 2025 di Cabang Tulungagung, Fase 2 telah digelar pada 14–17 Juli dan berlangsung serentak di 31 kantor unit layanan PNM Mekaar yang tersebar di ketiga kabupaten tersebut.

Melalui program Mba Maya, PNM memberikan pelatihan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi kepada Ketua Kelompok Mekaar. Tujuannya adalah agar para ketua kelompok dapat menjadi agen pemberdayaan yang efektif dalam mendampingi anggotanya. Dalam pelaksanaannya, PNM Tulungagung menggunakan metode role play dan simulasi berbicara di depan kelompok sebagai bagian dari pendekatan praktis. Materi pelatihan mencakup soft skill kepemimpinan serta keterampilan komunikasi untuk membekali Ketua Kelompok dalam memimpin Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Pemimpin Cabang PNM Tulungagung, Fakmal Ali, menyampaikan bahwa, "Kami percaya, Ketua Kelompok adalah ujung tombak pemberdayaan di lapangan. Melalui program Mba Maya, kami ingin membekali mereka dengan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi agar bisa menjalankan PKM dengan lebih efektif, hangat, dan bermanfaat bagi seluruh anggota. Sebagai bentuk apresiasi, PNM juga rutin memberikan penghargaan kepada kelompok yang disiplin, mulai dari studi banding, pameran produk, bantuan sembako, hingga reward wisata religi. Karena bagi kami, setiap perjuangan layak ditemani," ujar Fakmal.

Melalui #PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM, PNM percaya bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Melalui penguatan peran Ketua Kelompok, PNM ingin menumbuhkan semangat saling menguatkan di antara para perempuan tangguh di pelosok negeri. Karena bagi PNM, pemberdayaan bukan sekadar program, melainkan komitmen untuk tumbuh bersama dan menghadirkan harapan di setiap sudut kehidupan.

Polemik Iuran Mobil Siaga Desa Sukowetan Tuai Polemik, Kades Janji Revisi

Trenggalek - Polemik muncul di Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, terkait surat pemberitahuan penggalangan dana untuk pengadaan Mobil Siaga. Surat tersebut menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @txt_jatim pada 13 Maret 2025. Dalam surat itu, warga diminta untuk berpartisipasi dengan iuran minimal Rp 50 ribu per Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah warga merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut. Seorang lansia, N (85), mengaku harus menjual dua tandan pisang seharga Rp 60 ribu demi bisa membayar iuran. "Saya menjual dua pohon pisang yang berbuah, karena warga-warga yang lain sudah membayar semua dan saya yang belum sendiri," ujarnya. Ia juga mengeluhkan ketidakjelasan mengenai penggunaan mobil tersebut serta aksesnya bagi warga yang tidak memiliki ponsel.

Keberatan serupa datang dari warga lain, P (65) dan T (55), yang mempertanyakan mengapa pengadaan mobil siaga tidak menggunakan anggaran dari pemerintah desa. "Seluruh warga telah membayar, namun tidak sedikit yang merasa resah dan terberatkan," ungkap P. Sementara itu, T menambahkan, "Anak-anak muda atau kelompok juga tidak ada yang menolak permintaan iuran tersebut, malah saya sempat dengar jika menggunakan mobil siaga masih harus membayar sopirnya."

Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Sukowetan, Sururi, menegaskan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela dan tidak wajib. "Itu tidak mengikat, tidak harus. Bagi warga yang menghendaki itu monggo, itu bukan iuran wajib," jelasnya. Namun, isi surat pemberitahuan dari panitia pengadaan mobil tidak secara jelas menyatakan bahwa iuran bersifat sukarela, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Sururi juga mengakui bahwa pengadaan mobil siaga bisa dianggarkan melalui Dana Desa (DD) atau APBDes, namun ada prosedur administratif yang harus dipenuhi. "Kita mencoba memberikan pemahaman kalau kita menggunakan dana desa, pengalaman di desa-desa di Jombang dan sebagainya. Kita cegeh dengan SPJ, SOP-nya dan lain sebagainya," jelasnya.

Setelah mendapat banyak masukan dari warga, panitia dan kepala desa sepakat untuk merevisi surat pemberitahuan tersebut. Revisi ini akan menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela dan tidak akan dipatok minimal Rp 50 ribu. "Sumbangan, nanti bahasanya seperti itu. Sebagai cara memperjelas dan mengantisipasi pemahaman yang keliru, kita siap meluncurkan surat yang isinya sumbangan dan juga tidak mematok," ujar Sururi.

Revisi surat akan dibahas dalam rapat desa yang dijadwalkan pada 17 Maret 2025. Rapat ini bertepatan dengan pertemuan tahunan menjelang Idulfitri, di mana seluruh Ketua RT dan RW akan dikumpulkan untuk membahas berbagai kebijakan desa. "Tiap mau melaksanakan Idulfitri, kita mengumpulkan RT/RW terkait dengan beberapa hal yang perlu dilaksanakan di desa. Alhamdulillah Senin itu bertepatan mengumpulkan RT/RW, sekaligus kita merembuk masalah itu," tambah Sururi.

Ketua Panitia Pengadaan Mobil Siaga, Purwito, menjelaskan bahwa penggalangan dana ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antarwarga. Ia menegaskan bahwa mobil siaga sebelumnya telah banyak membantu warga dalam keadaan darurat. "Ketika masyarakat ingin menjemput dari rumah sakit Tulungagung ke Trenggalek itu sudah berapa biayanya. Dengan adanya itu (mobil siaga, Red), itu untuk membantu warga. Memang kami tidak membantu secara uang, paling tidak ini membantu tenaga," jelasnya.

Meskipun sempat terjadi kesalahpahaman, panitia tidak keberatan untuk merevisi surat pemberitahuan. Purwito menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela, dan tidak ada kewajiban bagi warga yang tidak mampu untuk ikut serta. "Mobil siaga itu nantinya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Desa Sukowetan. Karena pengin kalau Desa Sukowetan itu kompak, rukun kegiatan-kegiatan sosialnya," pungkasnya.

Blangko Bahan KTP Elektronik di Trenggalek Kosong

Trenggalek - Sejak sepekan terakhir stok blangko atau bahan KTP elektronik di Trenggalek kosong. Untuk sementara pemohon diberikan biodata kependudukan. 

"Stok kosong itu sejak seminggu ini, di UPT Dispendukcapil Munjungan dan Panggul kemungkinan juga sama," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Trenggalek Ririn Eko Utoyo, Senin (3/1/2025). 

Kekosongan blangko tersebut mengakibatkan terganggunya pelayanan kependudukan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan KTP elektronik. Untuk sementara pemohon KTP mendapatkan surat berisi biodata pribadi. 

"Kami juga memfasilitasi untuk aktivasi aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). Fungsinya sama, bisa digunakan sebagai pengganti KTP elektronik untuk sementara waktu," jelasnya. 

Pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab tersendatnya pengiriman blangko KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tersendatnya pengiriman terjadi sejak akhir 2024. 

"Biasanya itu kami sekali mengajukan ke pusat itu 6.000 lembar, cuma di Desember kemarin hanya dapat 1.000 lembar. Mungkin stoknya memang menipis dan baru dilakukan pengadaan di awal 2025 ini," jelasnya. 

Ririn menambahkan dari hasil komunikasi dengan Kemendagri, pasokan blangko KTP saat ini mulai dikirim dari. Pihaknya memperkirakan dalam pekan ini pelayanan KTP elektronik akan kembali normal. 

"Hari ini dikirim sekitar 6.000 lembar. Pengiriman dari Jakarta itu biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga hari," kata Ririn. 

Dari data pelayanan di Dispendukcapil Trenggalek,  dalam sehari rata-rata menerbitkan 200 lembar KTP elektronik baru. "Tapi karena ada penumpukan jumlah pemohon dalam sepekan ini, ya yang pasti jumlah penerbitannya per hari akan naik," imbuhnya. 

Pentas DJ di Trenggalek Tuai Hujatan, Pihak EO Minta Maaf

 

Trenggalek - Pentas musik DJ yang digelar di Alun-alun Trenggalek pada 23 Desember 2024 menuai kontoversi dan hujatan di media sosial. Pihak Even Organizer (EO) pun menyampaikan permintaan maaf. 

Penampilan DJ tersebut merupakan bagian dari even Pesta Rakyat yang digelar untuk menyambut pergantian tahun. Namun, aksi para DJ perempuan yang berpakaian minim itu justru menjadi sorotan. 

Warganet banyak yang menilai, aksi DJ itu tidak senapas dengan budaya masyarakat Trenggalek, terlebih lokasi kegiatan berdekatan dengan tempat ibadah. 

"Acara yang seharusnya indoor jadi outdoor, sing genah ae to, itu banyak anak dibawah umur lo, miris. Secara tidak langsung di cekoki dugem," tulis akun @rinka_fadlXXX.

“Nek nggalek mengundang pakaian ngene iki endak banget min. Gak pantes. Kalau diluar negeri pakaian ngunu kui biasa, pamer kok udel, mbok yo di sesuaikan,” tulis akun Instagram @sairXXX. 

Terkait kontoversi itu pihak EO One Rich Vision mengaku tidak menyangka even tersebut akan menimbulkan pro kontra di media sosial. Sebab penampilan musik DJ berlangsung aman dan kondusif mulai awal hingga akhir. 

Meski demikian pihaknya menyadari terdapat beberapa penampilan DJ yang dinilai warganet kurang pantas. 

Direktur One rich vision, Lellyana Arine Kamiswari, mengatakan penampilan artis tersebut di luar kendali pihak EO. Meski demikian pihaknya menerima kritik dari masyarakat dan akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah daerah serta masyarakat. 

"Saya meminta maaf kepada Pemkab Trenggalek dan seluruh masyarakat Trenggalek untuk kejadian itu. Memang diluar kendali event organizer untuk ke depannya next event di alun alun Trenggalek akan menjadi bahan evaluasi kami, atas kejadian tersebut," ujarnya. 

Ekonomi Hijau : Pertanian Berkelanjutan Menuju Net Zero Carbon di Kabupaten Trenggalek

 

Oleh: Putu Aditya Ferdian Ariawantara

(Dosen Administrasi Publik, FISIP Universitas Airlangga)

Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 1.261,40 km², yang sebagian besar terdiri dari lahan hutan dan pertanian. Dengan 48,31% dari total luas wilayah adalah hutan negara, Trenggalek memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang berkelanjutan. Di sisi lain, lahan pertanian yang hanya mencapai 9,6% menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk peningkatan produktivitas pertanian dengan menerapkan praktik berkelanjutan. Pengembangan ekonomi hijau di Trenggalek tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga melestarikan lingkungan. Usaha pertanian yang ramah lingkungan, seperti agroforestri dan pertanian organik, bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi petani lokal. Namun, untuk mencapai potensi ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Ekonomi hijau adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil mengurangi risiko terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dalam definisi yang lebih spesifik, ekonomi hijau dapat diartikan sebagai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mengelola risiko sumber daya alam secara berkelanjutan (UNEP, 2011). Konsep ini berfokus pada penciptaan nilai ekonomi yang tidak hanya mengandalkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, ekonomi hijau juga mendorong penggunaan energi terbarukan dan praktik pertanian berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi jejak karbon serta melindungi keanekaragaman hayati (Bowen & Kuralbayeva, 2015). Dengan demikian, ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang harmonis dengan alam, memberikan manfaat ekonomi yang merata, dan memastikan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. 

Tantangan dalam implementasi ekonomi hijau dan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, diantaranya adalah 1). Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ekonomi hijau dan praktik pertanian berkelanjutan. Banyak petani yang masih mengandalkan metode pertanian konvensional yang kurang efisien dan berpotensi merusak lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat pertanian berkelanjutan sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap inovasi dalam bidang pertanian; 2). Banyak petani di Trenggalek yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal untuk berinvestasi dalam teknologi baru. Keterbatasan finansial ini menghalangi mereka untuk beralih dari praktik pertanian tradisional ke metode yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, akses terhadap teknologi pertanian modern yang sesuai dengan prinsip ekonomi hijau juga masih terbatas, sehingga petani tidak dapat memaksimalkan potensi hasil pertanian mereka; 3). Perubahan iklim menjadi tantangan global yang juga dirasakan di Trenggalek. Pola cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi waktu tanam dan hasil panen, yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan pangan. Petani perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan teknologi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem.

Pertanian Berkelanjutan dan Net Zero Carbon

Salah satu kritik utama selama ini terhadap pemerintah selama ini adalah kurangnya rencana yang jelas dan terperinci untuk mencapai target net zero carbon. Meskipun telah ada pernyataan komitmen, banyak pihak merasa bahwa pemerintah belum menyediakan langkah-langkah konkret atau roadmap yang terukur untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tanpa rencana yang jelas, petani dan pelaku usaha tidak memiliki pedoman yang tepat untuk beradaptasi dengan praktik pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan target pengurangan emisi.

Berbeda halnya di kawasan pedesaan, praktik pertanian berkelanjutan di Trenggalek berorientasi pada pemeliharaan ekosistem dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, penggunaan pupuk organik yang dihasilkan dari limbah pertanian dan ternak tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat berkontribusi terhadap pencemaran dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, petani di Trenggalek mulai beralih ke teknik pertanian konservasi, seperti penanaman tanaman penutup dan rotasi tanaman, yang dapat meningkatkan kesehatan tanah dan mengurangi erosi. Praktik-praktik ini tidak hanya bermanfaat bagi produktivitas pertanian, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan karbon di dalam tanah, sehingga membantu mengurangi jejak karbon. 

Hubungan antara pertanian berkelanjutan di Trenggalek dan pencapaian net zero carbon sangat erat. Pertanian berkelanjutan berpotensi mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas pertanian itu sendiri, serta dari rantai pasoknya. Dengan menerapkan teknik pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, Trenggalek dapat mengurangi emisi yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, pupuk kimia, dan pestisida. Selain itu, pengelolaan limbah pertanian yang baik, seperti komposting dan pemanfaatan biogas, juga dapat mengurangi emisi metana, salah satu gas rumah kaca yang paling berbahaya. Dengan demikian, pertanian berkelanjutan di Trenggalek berkontribusi pada pengurangan emisi karbon secara langsung. Salah satu best practice lain yang ada di Trenggalek adalah dengan mengembangkan sistem pertanian hemat air di lahan kering untuk mengantisipasi perubahan iklim yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir. Untuk membuat sawah hemat air tersebut, pertama adalah menggali tanah sedalam 50 cm. Tanah galian itu kemudian diberikan lembaran plastik UV, yang diharapkan bisa bertahan 8 -10 tahun. Kemudian, bekas galian itu kemudian dicampur dengan pupuk organik dan ditimbun. Setelah itu diberikan aliran air dan dilakukan penanaman.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi pertanian berkelanjutan di Trenggalek juga bergantung pada dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan partisipasi masyarakat. Program-program yang mendukung petani dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, seperti pelatihan, dan bantuan pupuk organik, sangat penting untuk memastikan bahwa petani dapat bertransisi dari praktik konvensional yang lebih berpolusi. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Ekonomi Hijau

Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam mewujudkan ekonomi hijau, terutama di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti Kabupaten Trenggalek. Ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada dan untuk mendorong implementasi praktik berkelanjutan di berbagai sektor, terutama pertanian. Beberapa peran kepemimpinan untuk mendukung ekonomi hijau dan pertanian berkelanjutan seperti : 1). Kepemimpinan yang baik dimulai dengan visi yang jelas dan strategis. Dalam konteks ekonomi hijau, pemimpin harus memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya keberlanjutan ekologis dan social; 2). Sebuah studi oleh Agyeman et al. (2003) mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang visioner dapat menciptakan kesadaran kolektif tentang isu-isu lingkungan dan sosial, yang pada gilirannya dapat memandu tindakan untuk mencapai tujuan ekonomi hijau. Kepemimpinan yang efektif juga melibatkan penguatan kebijakan dan regulasi untuk mendukung ekonomi hijau. Pemimpin harus mampu menciptakan kerangka hukum yang mendukung praktik berkelanjutan; 3). Menurut sebuah penelitian oleh Hodge (2015), kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi hijau harus mencakup insentif bagi perusahaan dan individu yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Di Kabupaten Trenggalek, hal ini bisa diterapkan melalui insentif bagi para petani yang beralih ke praktik pertanian organik atau penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi mereka; dan 4). Kepemimpinan yang sukses dalam mendorong ekonomi hijau memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut sebuah studi oleh Leal Filho (2015), kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan sinergi yang memperkuat inisiatif ekonomi hijau. Di Kabupaten Trenggalek, pemimpin dapat memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan proyek-proyek yang mendukung ekonomi hijau, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan praktik pertanian berkelanjutan. 

Peran kepemimpinan dalam mendorong ekonomi hijau di Kabupaten Trenggalek sangat krusial. Dengan visi yang jelas, penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, pemberdayaan, kolaborasi antar sektor, inovasi teknologi, serta sistem monitoring yang efektif, pemimpin dapat menciptakan perubahan yang signifikan untuk mencapai keberlanjutan. Melalui langkah-langkah ini, Kabupaten Trenggalek tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Oleh sebab itu untuk mengimplementasikan ekonomi hijau dan pertanian berkelanjutan salah satu kuncinya adalah dengan kepemimpinan yang baik dan visioner.

Pentingnya Mengatasi ‘Blind Spot’ Pemerintah Pusat pada Daerah dalam Mencegah Penyusutan Kelas Menengah

 

Oleh: 

Febby R. Widjayanto

(Dosen FISIP Universitas Airlangga)

Jumlah kelas menengah terus menurun dalam lima tahun terakhir. Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah yang semula jumlahnya 57,33 juta orang di tahun 2019 merosot menjadi 47,85 juta di tahun 2024. Data yang dihimpun dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia juga mengkhawatirkan, yakni hitungan kelas menengah yang turun telah mencapai lebih dari 8,5 juta orang semenjak tahun 2018. Artinya, jutaan orang kini hidup dengan penghasilan yang pas-pasan di mana sebagian dari mereka turun kasta menjadi kelompok calon menengah, sedangkan yang lain masuk kembali pada golongan kelompok miskin.

Kelompok kelas menengah sendiri lebih banyak bermukim di wilayah perkotaan. menurut data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2024, sebanyak 72,89 persen kelas menengah bertempat tinggal di kawasan perkotaan, sedangkan kelompok masyarakat yang tergolong menuju kelas menengah (aspiring middle class) berjumlah 58,68 persen. Sekalipun demikian, ini juga berarti bahwa bila kelompok tersebut terus mengalami tren penurunan secara jumlah, maka pertambahan penduduk yang disebut sebagai kaum miskin kota pun juga meningkat. Hal ini yang luput disadari oleh pemerintah betapa krusialnya mencegah semakin memburuknya kemerosotan jumlah kelas menengah.

Selama ini pemerintah memang memiliki target untuk mengembalikan kelas menengah dengan rencana-rencana besar seperti industrialisasi sektor-sektor padat karya dan modal. Kendati demikian, ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena penumbuhan kembali industri-industri ini memerlukan penanaman modal yang sangat besar dan ini tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan sepenuhnya investasi dari dalam negeri, melainkan juga perlu menarik investasi luar negeri. Problemnya, investasi asing ke depan terkendala rintangan akibat memburuknya Indeks Persepsi Korupsi. Skor IPK terus stagnan dari tahun 2022 hingga 2024 yang menandakan absennya usaha yang signifikan dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Rendahnya skor ini tentu berpengaruh langsung pada tingkat kepercayaan investor pada tata kelola perizinan, keamanan, serta keberlanjutan berbisnis di Indonesia. Dengan kata lain, apabila ini belum dapat segera terealisasi, maka pemerintah mesti menyiapkan langkah kontingensi sembari secara paralel mengatasi rintangan tersebut.

Lain halnya dengan kelas menengah di perdesaan yang selama ini justru kurang diperhatikan optimalisasinya. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan (2020) justru mencatat hal yang sedikit berbeda. Masyarakat kelas menengah di perdesaan bertumbuh meskipun secara perlahan. Hingga tahun 2018 misalnya, kelas menengah perdesaan tumbuh cukup signifikan hingga mencapai 61 persen dengan kategori lower middle income dan tren ini terus berlanjut hingga sebagian bertransisi menjadi kelompok berpenghasilan middle-middle. 

Karakteristik kelas menengah desa juga kian beragam. Bila sebelumnya kelas menengahnya ialah para elit, bangsawan, dan tuan tanah, dengan adanya pemerataan pendidikan dan akses terhadap informasi kini memunculkan kelas menengah yang berasal dari golongan bawah dan meningkat taraf hidupnya karena adanya peningkatan pendapatan. Sehingga bagi mereka yang mampu memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang baik atau memiliki kemampuan berwirausaha juga menjadi penyusun komposisi kelas menengah perdesaan.

Kabupaten Trenggalek menjadi contoh yang menarik dari bagaimana daerah yang memiliki masyarakat miskin, namun mampu menyiapkan tumbuhnya kelas menengah perdesaan dengan pendekatan multi-lini. Dengan sumber daya daerah yang dimiliki, penyiapan terbentuknya kelas menengah terlihat dari upaya-upaya ‘tweaking the policy’ seperti menumbuhkan 5,000 pengusaha perempuan, pemberian kredit tanpa agunan bagi UMKM seperti pedagang pasar dan pelaku wirausaha yang baru merintis usahanya. Selain itu, paket kebijakan lelang investasi serta kemudahan perizinan yang dilengkapi dengan adanya insentif-insentif juga bisa dinikmati secara inklusif seperti misalnya mereka kelompok difabel.

Dari upaya ini, Pemerintah Kabupaten menorehkan hasil yang cukup positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek mencapai 4,52 persen di tahun 2023, dan 3,90 persen di tahun 2024 berdasarkan statistik dari BPS yang telah diperbarui pada tahun 2024. Angka ini jauh lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Timur yang juga dicatat oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2023 sebesar 4,88 persen. Selain itu, sumber yang sama juga menyebutkan jika Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yakni dari 1,38 menjadi 1,26. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pun juga turun di tahun 2023 dari sebelumnya tahun 2022 dengan angka 0,21 dari sebelumnya 0,28. Hasil ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah yang mampu mengerahkan upaya dan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan dalam rangka memperbesar kelas menengah perdesaan perlu digandeng pemerintah pusat untuk mengembangkan best practice.

Persoalannya, menjaga keberlangsungan kelas menengah perdesaan dalam jangka panjang tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah daerah semata. Jika pemerintah daerah telah mengambil peran yang signifikan dalam penyiapan serta pembentukan awal generasi-generasi kelas menengah, maka proses selanjutnya memerlukan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya 48 Kementerian dan Lembaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Ada dua hal yang perlu menjadi catatan penting. 

Pertama, dengan berubahnya jumlah nomenklatur Kementerian dan Lembaga, pemerintah pusat perlu dengan sangat hati-hati memperhitungkan sinkronisasi kerja dengan pemerintah daerah terutama bila ini berkaitan dengan penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bertambahnya anggaran pembiayaan untuk pembentukan OPD baru akan berkonsekuensi pada pengurangan anggaran untuk program sosial dan kesejahteraan termasuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu dengan sangat cermat mengoordinasi pekerjaan dengan pemerintah daerah namun tanpa membebani penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini dapat dilakukan misalnya tanpa perlu menambah OPD karena pada dasarnya tugas dan fungsi sudah bisa tercakup oleh OPD yang ada dan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Kedua, pemerintah pusat dapat menyesuaikan jumlah transfer daerah melalui mekanisme yang berorientasi pada capaian kinerja. Bila capaian pengentasan kemiskinan dan penumbuhan kelas menengah pada sebuah daerah tergolong baik, maka transfer daerah dapat ditambah untuk keperluan pemeliharaan kelas menengah misalnya untuk memperbaiki transportasi umum atau pembayaran program-program inovatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek seperti memberikan insentif finansial bagi mereka yang dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Dengan kata lain, transfer daerah ini dapat digunakan untuk membiayai kreasi program penumbuhan kelas menengah seperti misalnya pelatihan kerja dan penambahan kompetensi bagi generasi muda. Pemerintah pusat juga sesungguhnya memiliki kewajiban moral untuk memberikan penghargaan bagi daerah yang mampu menyumbang pertumbuhan kelas menengah. Sebab, dengan adanya mekanisme demikian, ini dapat memacu daerah untuk semakin termotivasi meningkatkan daya saing sumber daya manusia mereka dari segi ekonomi.

Daerah menjadi ujung tombak dan sangat penting bagi pemerintah pusat untuk terus dilibatkan secara partisipatif untuk diakomodir kepentingan daerahnya dalam kerangka pembangunan nasional, utamanya dalam hal menjaga kelas menengah. Hal ketiga berkaitan dengan penegasan komitmen anti-korupsi pemerintah. Keseriusan dalam memberantas korupsi dari pemerintah pusat juga menjadi teladan yang perlu ditegakkan untuk memberikan arahan serta menegaskan sinergi antara pemerintah pusat agar kebijakannya patut diikuti oleh daerah. Pemberantasan korupsi menjadi hal nyata yang harus diatasi untuk mengembalikan kepercayaan investor. Artinya, pemerintah daerah melakukan kerja sesuai dengan porsinya untuk menciptakan kelas menengah perdesaan, sedangkan di saat yang sama pemerintah pusat juga harus berupaya keras untuk kembali melakukan industrialisasi dengan merealisasikan pemberantasan korupsi sebagai langkah pertama dan yang paling utama untuk memberikan jaminan pada investasi. Ini juga harus dilakukan untuk secara serius menjaga kontinuitas kelas menengah agar tidak semakin terpuruk.

Menjawab Lemahnya Visi Pertanian Berkelanjutan Pusat Melalui Pertanian Daerah Berbasis Lingkungan

 

Oleh:

Irfa’i Afham

(Dosen FISIP Universitas Airlangga)

Pelestarian lingkungan merupakan salah satu wacana yang terus naik di tingkat nasional Indonesia maupun global. Salah satu topik yang menjadi sorotan global adalah masalah deforestasi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas deforestasi (netto) Indonesia tahun 2021-2022 adalah seluas 104 ribu ha. Sementara deforestasi bruto nasional adalah seluas 119,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha. Faktor utama penyebab deforestasi diantaranya adalah perkebunan milik rakyat dan perusahaan, penebangan ilegal, kebakaran hutan, pengembangan infrastruktur, dan perluasan areal pertanian. Secara umum kerusakan hutan berdampak langsung pada kehilangan keanekaragaman hayati dan peningkatan emisi karbon. Pada jangka panjang kerusakan ekosistem lingkungan berdampak pada kerusakan perekonomian komunitas lokal. Upaya-upaya pembangunan ramah lingkungan yang bersifat top-down sulit untuk mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan aktif entitas sosial dan politik lokal. Pertanyaan kemudian muncul terkait bagaimana membangun basis agenda politik lingkungan yang mampu bersinergi dengan perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian.

Pada tingkat nasional, wacana Pertanian Berkelanjutan dikeluarkan oleh kementerian pertanian pada tahun 2022. Akan tetapi fokus pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian masih belum jelas dan tidak menemui kesuksesan. Ini terlihat dari pengelolaan dan pengintegrasian beragam aktor yang ada. Kebijakan nasional ini tidak menunjukkan hasil empiris dalam mengatasi kemiskinan dari sektor agraris. Di sisi lain, wacana lingkungan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang mendukung agenda lingkungan dalam wacana ini belum diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah pusat. 

Salah satu contoh nyata dapat diambil melalui sentralisasi perencanaan food estate nasional yang kacau dan gagal menuai panen yang memuaskan misalnya di Kalimantan dan Papua. Tidak sedikit di berbagai daerah, implementasi kebijakan food estate nasional tidak tepat guna pada urusan lahan. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomis bagi para petani, tetapi juga memiliki dampak destruktif pada lingkungan secara jangka pendek dan panjang. Keputusan pemerintahan baru Prabowo Subianto dalam melanjutkan agenda ini perlu dikritisi. Penguatan sektor pertanian perlu dilakukan secara bottom-up dengan pemerintah daerah sebagai aktor kunci.

Langkah Kabupaten Trenggalek dalam mengharmonisasi pembangunan khususnya di sektor pertanian patut diapresiasi. Berdasarkan ekosistem alami yang telah ada, sektor pertanian Trenggalek memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan perekonomian ramah lingkungan. Pada dasarnya wacana ini harus dikaitkan secara langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan para pekerja di sektor pertanian lainnya. Sektor pertanian Trenggalek memiliki posisi yang sangat penting sebagai sektor ekonomi rakyat. Sektor Pertanian bersama Kehutanan, dan Perikanan  merepresentasikan 25,98 persen pertumbuhan ekonomi daerah ini, kemudian disusul oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 18,51 persen. Di Trenggalek, para petani secara umum berfokus di beberapa komoditas diantaranya padi, jagung, dan hortikultura. Sektor pertanian sangat penting untuk dimajukan karena telah memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki ikatan yang sangat kuat secara sosio-kultural dengan Rakyat Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek di bawah kepemimpinan Bupati Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara berani menargetkan Net Zero Emisson di 2045. Langkah ini perlu dicermati secara positif sebagai upaya nyata pembangunan daerah berbasis lingkungan yang pada jangka panjang akan memperkuat realisasi agenda-agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Beberapa agenda pro lingkungan dalam SDGs diantaranya, Goal 6: Clean Water and Sanitation, Goal 7: Affordable and Clean Energy, Goal 11: Sustainable Cities and Communities, Goal 14: Life Below Water, dan Partnerships for the Goals (mendorong kerjasama global untuk mencapai environmental sustainability). Namun demikian, agenda ini tentu tidak akan bisa dicapai hanya melalui proses politik sentralistis pemerintah pusat yang berbasis di Ibukota, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Langkah awal Kabupaten Trenggalek Patut diapresiasi. Trenggalek menautkan berbagai aktor mulai dari praktisi hingga akademisi untuk memberikan pertimbangan dan menjadi aktor utama secara sinergis untuk mencapai Net Zero Carbon. Trenggalek mendorong beberapa upaya rintisan diantaranya penggunaan sepeda, penggunaan Renewable Energy, peningkatan energi hijau, skema fiskal berupa carbon trading, pembangunan kebun raya bambu di Kecamatan bendungan, dan penghijauan melalui penanaman mangrove. Melalui kepemimpinan Bupati Arifin, Trenggalek mewacanakan pertanian yang mempertimbangkan Net Zero Carbon dan wacana ini sangat penting. Agenda rintisan ini diwujudkan misalkan dalam bentuk promosi dan perluasan penggunaan pupuk organik dan promosi penggunaan metode lahan hemat air untuk pertanian.

Pada dasarnya Agenda ini tidaklah instan karena pada akhirnya akan melibatkan banyak aktor dan sumber daya untuk implementasi yang lebih luas dan besar, meski demikian langkah tersebut perlu diapresiasi dan menjadi contoh daerah-daerah lainnya. Keterbatasan sumber daya daerah bukanlah halangan, karena inti dari politik pembangunan adalah merealisasikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan mencakup sektor pertanian, politik lingkungan berbasis daerah akan menemukan nyawanya karena di situ akan menyangkut langsung kehendak umum rakyat Trenggalek yang didominasi oleh sektor agraris.

Sektor pertanian berbasis lingkungan akan lebih berdampak positif terhadap keberpihakan terhadap ekonomi rakyat dan peningkatan signifikansi agenda politik lingkungan secara bottom-up dibandingkan sektor ekstraktif seperti pertambangan dan pengeboran minyak yang tata kelolanya jauh dari aktor lokal terlebih setelah diadopsinya UU no. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba. Selain itu sektor-sektor ekstraktif juga sulit untuk memunculkan dampak langsung pada perekonomian rakyat. Sektor pertanian telah memiliki akarnya pada rakyat Trenggalek. 

Pada langkah lebih lanjut, konsolidasi untuk mendorong UMKM dan industri pengolahan akan sangat diperlukan guna menunjang pertanian. Pemerintah daerah tidak mungkin merealisasikannya sendiri. Selain petani dan pekerja di sektor pertanian, sektor swasta dapat memainkan peran krusial. Akan tetapi, Pemerintah harus mampu menyatukan berbagai visi dan agenda dengan berbagai aktor untuk merealisasikan perekonomian Net Zero Carbon berbasis pertanian. Selain itu, relasi baik antara pemerintah dan akademisi di lingkungan kampus akan sangat fundamental dalam menelurkan beragam inovasi kebijakan pertanian yang ramah lingkungan.

Pelibatan beragam aktor akan dapat memecahkan pula berbagai rintangan yang mungkin terus muncul. Strategi pembangunan ekonomi ini dapat menjadi jawaban atas tantangan pembangunan top-down pada perekonomian daerah yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan. Pelibatan aktif petani dalam inovasi ini akan meningkatkan signifikansi wacana ini. Peningkatan nilai tambah pertanian ramah lingkungan, tentu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan para pekerja di sektor pertanian, tetapi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara luas. 

Selain itu, sektor ekonomi rakyat ini dapat menjadi tulang punggung dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketersediaan nutrisi untuk rakyat. Pada tataran nasional akan menjawab masalah kelangkaan kebutuhan pangan dan berbagai potensi resiko yang mungkin muncul. Langkah ini akan membutuhkan penyusunan dan implementasi manajemen resiko pembangunan pertanian yang terencana. Penguatan pembangunan pertanian Trenggalek ini dengan berbasis pada lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang dan menjaga alam terus lestari. 

***

Mempertahankan Komitmen Antikorupsi dan Tata Kelola Inklusif

 

Agie Nugroho Soegiono

Dosen Kebijakan Publik Universitas Airlangga

Menyongsong pemilihan umum daerah serentak pada akhir November mendatang, salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana komitmen calon pimpinan daerah terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kasus korupsi masih menjadi masalah pelik yang menghiasi jalannya tata kelola sejumlah lembaga negara, baik di level pusat maupun daerah. 

Secara nasional, sejatinya Indonesia memperlihatkan stagnansi dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan nilai 34 dari 100 di tahun 2023. Perolehan nilai ini menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara. Yang menarik, nilai Indonesia tahun ini kembali ke kondisi pencegahan dan pemberantasan korupsi sepuluh tahun yang lalu ketika juga mendapatkan skor 34 di tahun 2014.

Di level nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sebenarnya memiliki pengukuran tersendiri, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI tidak hanya mengukur bagaimana praktik menjaga integritas tata kelola pemerintahan dari sudut pandang pegawai internal pemerintah. Dalam prosesnya, SPI juga melibatkan aktor eksternal, misalnya vendor/penyedia jasa yang menjadi mitra daerah, serta eksper di bidang antikorupsi. Sayangnya, hasil SPI tahun 2023 juga menunjukkan penurunan skor integritas yang mana secara nasional Indonesia hanya memperoleh skor 70,97% alias masuk dalam kategori rentan dibandingkan tahun 2020 sebesar 82,6% atau kategori terjaga.

Dalam konteks yang lebih lokal, tidak semua daerah di Indonesia mengalami penurunan skor yang berhubungan dengan kebijakan antikorupsi. Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu contoh positif di tengah stagnansi nasional terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil SPI Trenggalek berhasil memperoleh skor yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional di tahun 2023 yaitu sebesar 80,03% atau kategori terjaga. Perolehan ini tidak akan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanpa adanya komitmen kuat di level daerah dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan. 

Menurut pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi Prof. Daron Acemoglu, sejatinya proses demokrasi bukan hanya terjadi pada saat pemilihan umum saja. Sistem pemilihan umum yang demokratis harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang juga menganut asas-asas demokratis seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan integritas, terutama dalam mengawal semangat reformasi birokasi. Dalam bukunya yang berjudul Why Nations Fail, sebuah negara bisa saja gagal walaupun menerapkan sistem demokrasi dalam kontestasi politiknya, terutama apabila institusi ekonomi dan institusi politik yang ada menerapkan kebijakan yang ekstraktif dan tidak inklusif.

Dalam Why Nations Fail, institusi ekonomi dan insitutsi politik yang ekstraktif dirancang untuk mengambil sumber daya dari mayoritas masyarakat dan mengonsentrasikannya pada segelintir elit yang berkuasa. Institusi ekstraktif ini tidak mendorong partisipasi luas, akses yang adil terhadap sumber daya, atau insentif bagi masyarakat untuk berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Sebaliknya, mereka mempertahankan kekuasaan kelompok elit melalui kebijakan yang membatasi kesempatan ekonomi bagi masyarakat umum, sehingga meningkatkan ketergantungan mereka pada kekuasaan politik. Kebijakan ekstraktif cenderung menumbuhkan perilaku korupsi karena pengelolaan sumber daya sering kali tidak transparan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara mekanisme kontrol publik dan akuntabilitas ditekan atau dilemahkan. Akibatnya, korupsi menjadi bagian integral dari sistem, di mana kepentingan pribadi dan kelompok diprioritaskan di atas kepentingan masyarakat luas. Oleh karenanya diperlukan upaya pembangunan inklusif agar ada perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lantas bagaimana model kebijakan inklusif diterapkan di daerah? Kabupaten Trenggalek misalnya mencerminkan komitmen kuat pada tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan peningkatan Indeks Desa Membangun dari 0,72 menjadi 0,79 serta Indeks Reformasi Birokrasi dari 66,91 menjadi 78,24, Trenggalek memperlihatkan bagaimana institusi yang inklusif mampu memperluas akses dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini terlihat dari berbagai inisiatif, seperti penyederhanaan proses perizinan yang berhasil menerbitkan 2.000 izin dan 11.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) per tahun, serta memastikan seluruh penduduk memiliki KTP untuk menjamin akses layanan yang adil.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga berusaha melayani semua kalangan masyarakat melalui penyediaan mall pelayanan publik yang tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik yang sulit dijangkau masyarakat pegunungan dan pesisir. Konsep mall pelayanan publik juga tersedia secara digital juga memiliki mekanisme proaktif untuk menjemput bola ke desa. Hal ini akan memudahkan akses bagi masyarakat di wilayah terpencil. Langkah ini sejalan dengan prinsip inklusivitas yang mengutamakan transparansi dan partisipasi masyarakat, berlawanan dengan karakteristik kebijakan ekstraktif yang diuraikan oleh Acemoglu dalam Why Nations Fail. Kebijakan yang inklusif seperti ini menciptakan iklim ekonomi yang lebih terbuka dan mengurangi ketergantungan pada elite tertentu, sehingga meminimalkan peluang korupsi. Selain itu, dukungan bagi UMKM dan program beasiswa untuk masyarakat difabel memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk memberdayakan kelompok rentan secara merata, menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih bersih dan adil bagi seluruh warganya. Apabila hal ini dilaksanakan secara konsisten, niscaya tata kelola yang melayani, bersih, dan antikorupsi akan menguat.

Kesuksesan Trenggalek dalam pengukuran antikorupsi dapat menjadi salah satu praktik baik kebijakan inklusif dan tata kelola yang baik dalam upaya membangun pemerintahan bersih di level daerah. Dengan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan akses layanan publik, memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat, serta memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, akan tercipta menciptakan iklim pemerintahan yang berintegritas. Komitmen pimpinan pada antikorupsi dan tata kelola inklusif adalah benteng yang harus diperkuat untuk mengatasi upaya pemberantasan korupsi yang kian mengalami kemunduran di negeri ini. Semoga pimpinan daerah baru yang akan terpilih nanti berkomitmen dan akan menjalankan prinsip-prinsip tersebut.