PEMBANGUNAN BENDUNGAN DIMULAI, SEBAGIAN BESAR LAHAN BELUM DIBEBASKAN

Trenggalek, 30/1 - Meskipun proses pembangunan waduk/bendungan di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur telah dimulai, namun sebagian besar lahan yang terdampak belum dibebaskan. 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Jawa Timur Billy Parmono mengatakan, dari total 72 hektare lahan pihaknya baru berhasil membebaskan 5,6 hektare.

"Ada sekitar 5,6 hektare atau 38 bidang yang sudah 'clear', kalau sisanya masih banyak, karena totalnya kan 72 hektare, didaerah genangan 42 haktare sisanya di area kerja sini," kata Kepala BBWS Brantas Jawa Timur, Blilly Parmono. 

Billy menjelaskan, belum dibebaskannya lahan tersebut karena pihaknya masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat. Mengingat saat ini BBWS Brantas baru mendapatkan kucuran anggaran pembebasan lahan sebesar Rp10 miliar. 

Sedangkan sisanya sekitar Rp20 miliar masih belum dikucurkan. Pihaknya otimistis proses pembebasan lahan tersebut akan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.  

Kementerian Pekerjaan Umum mulai melakukan pembangunan Bendungan Tugu Trenggalek dengan nilai anggaran mencapai Rp650 miliar. 

Proyek yang berada dibawah kendali BBWS Brantas Jawa Timur tersebut diperkirakan akan rampung pada tahun 2017 mendatang.




RUAS JLS PRIGI-POPOH SEGERA DIBANGUN

RUAS JLS PRIGI-POPOH SEGERA DIBANGUN


Trenggalek, 29/1 - Kementerian Pekerjaan Umum mengaku terjadi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembanguan jalur lintas selatan (JLS) mulai Pacitan hingga Banyuwangi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak saat di Trenggalek mengatakan, salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah rumitnya pembebasan lahan, baik milik perorangan maupun  yang berada dibawah pengelolaan Perhutani.

Untuk itu pihaknya akan memperioritaskan pembangunan JLS pada beberapa ruas yang telah berhasil di bebaskan.

"Sifatnya kami mencoba untuk memperioritaskan (ruas) yang langsung bisa berfungsi dulu, salah satunya ruas jalan dari Prigi Trenggalek menuju ke Popoh Tulungagun, tahun ini akan kami anggarankan," kata Wamen PU, Hermanto Dardak.  

Hermanto Dardak menambahkan, selain itu saat ini kementeriannya juga tengah melakukan pengembangan jalur sirip yang menjadi penghubung menuju JLS. Kata dia pembangunan jalur sirip terebut akan berdampak besar terhadap roda perekonomian warga , utamanya di wilayah pesisir selatan Jawa. 

Pembangunan jalur litas selatan antara Pacitan hingga Banyuwangi tersebut diharapkan mampu mengurangi disparitas atau kesenjangan perekonomian dengan kawasan utara Jawa.


WAMEN PU MULAI PEMBANGUNAN BENDUNGAN TUGU TRENGGALEK

Trenggalek, 29/1 - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rabu melakukan "Grounbreaking" sebagai tanda dimulainya pembangunan Bendungan Tugu di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak mengatakan, proses pembangunan waduk tersebut ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3,5 tahun kedepan atau hingga 2017.
 
"Pengerjaannya kami lakukan secara 'multy years' dengan alokasi anggaran total sebesar Rp619 miliar, sedangkan untuk tahun ini dana yang dikucurkan sebesar Rp195 miliar," katanya.

Menurutnya, proyek yang berada dibawah kendali Balai Besar Wilayah SUngai (BBWS) Brantas, Jawa Timur ini dikerjakan oleh salah salah satu perusahaan BUMN, Wijaya Karya (Wika), selaku pemenang lelang.

Pria asli Trenggalek ini berharap, seluruh tahap pembangunaan dapat dilaksanakan secara tepat, baik waktu maupun kontruksinya, sehingga manfaat yang didapat sesuai dengan harapan masyarakat.

"Namun masyarakat juga harus mendukung secara penuh proses ini agar bisa selesai tepat waktu, karena faktor non teknis seperti sikap masyarakat ini akan berpengaruh terhadap pengerjaan," ujarnya.

Pihaknya mengaku berterimakasih kepada masyarakat Desa Nglinggis yang telah merelakan tanah dan rumahnya untuk dibeli pemerintah dan dijadikan lokasi pembangunan bendungan.   

Lebih lanjut Hermanto Dardak menambahkan, waduk yang memiliki keetinggian 80 meter tersebut nantinya akan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebegai pengendali banjir, irigasi, obyek wisata maupun sebagai pembangkit listrik.

"Wilayah genangan airnya sekitar 42 hektare, sedangkan pemanfaatan untuk pembangkit di sini sifatnya masih mikro, dengan kapsitas daya listrik yang dihasilkan sekitar 0,4 MW," katanya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mulyadi Wr optimistis, bendungan yang digagas sejak tahun 1984 tersebut mampu mengurangi potensi ancaman banjir hingga 50 persen.

"Ketika debit air tinggi maka akan dikendalikan di bendungan sini, sehingga potensi banjir seperti di wilayah kota bisa berkurang," jelasnya.

Sedangkan di saat musim kemarau, potensi air yang tersimpan dalam waduk akan dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah yang selama ini kerap mengalami kekeringan.

Pihaknya memperkirakan, luasan sawah yang bisa dilayani Bendungan Tugu bisa mencapai lebih dari 1200 hektare, mulai wilayah sekitar waduk hingga perbatasan Tulungagung.

"Bahkan nantinya air dari sini juga akan membantu sebagian persawahan di wilayah Tulungagung, yang jelas manfaatnya kuar biasa," paparnya.
   


JABATAN SEKRETARIS BPBD TRENGGALEK LOWONG PASCAPENAHANAN SUPRAPTO

JABATAN SEKRETARIS BPBD TRENGGALEK LOWONG PASCAPENAHANAN SUPRAPTO

Trenggalek, 28/1 - Posisi jabatan Sekretaris badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kosong pascapenahanan pejabat sebelumnya, Suprapto karena terjerat dugaan korupsi PDAM.
  
Kepala Bagian Humas Pemkab Trenggalek, Yuli Priyanto, Selasa mengatakan, untuk sementara tugas-tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan sekretaris kini ditangani langsung oleh kepala pelaksana BPBD. 

"Sedangkan untuk langkah pemerintah daerah terkait penahanan tersebut, Pak Bupati masih menunggu surat dari instansi yang menangi Suprapto maupun BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," katanya. 

Menurutnya, sesuai dengan prosedur, apabila salah satu pejabat pemerintah ada yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya akibat terjerat kasus hukum, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan surat pemberitahuan kepada BKD maupun bupati.

"Dalam surat tersebut juga harus disertakan informasi resmi terkait penahanan dari penegak hukum yang menangani," ujarnya. 

Selanjutnya, kepala daerah bakal melakukan kajian guna mengambil langkah, baik berupa pengangkatan pelaksana tugas (plt) maupun mutasi resmi. 

Namun Yuli enggan menyebutkan, langkah pasti yang bakal diambil bupati terkait penahanan maantan Direktur PDAM Trenggalek tersebut.

"Ini kan masih proses, yang jelas informasinya  hari ini (Selasa) BKD sudah mengirimkan surat pemberitahuan itu," kata Yuli.

Sebelumnya 23 Januari lalu Kejaksaan Negeri Trenggalek menahan menahan mantan Direktur PDAM Trenggalek karena diduga terlibat kasus korupsi proyek jalan pipa PDAM senilai Rp750 juta. 

Kasus dugaan korupsi proyek PDAM Trenggalek tersebut terjadi pada tahun 2007, saat itu PDAM  menunjuk kontraktor untuk melaksanakan proyek pembukaan akses jalan untuk pipa dikawasan Bayong, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan.

Proyek tersebut dinilai menyalahi aturan, karena dilakukan tanpa lelang, terlebih saat itu perusahaan penyedia air minum tersebut tidak memiliki anggaran yang  mencukupi.

Selain itu dalam kontrak kerjasama antara PDAM dengan kontraktor, tidak dicantumkan nilai proyek yang dikerjakan. Nominal baru ditentukan dengan cara menghitung volume yang telah dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaannya PDAM membayar kontraktor Rp754 juta, yang diambilkan dari dana penyertaan modal Rp4,5 miliar.

Sementara itu dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembaangunan (BPKP) Jatim, pelaksanaan proyek ini terjadi selisih antara volume pekerjaan dengan nilai yang dibayarkan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp450 juta
HARI LIBUR MINIMARKET TRENGGALEK BOLEH BUKA 24 JAM

HARI LIBUR MINIMARKET TRENGGALEK BOLEH BUKA 24 JAM


Trenggalek, 28/1 - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memberikan kelonggaran jam operasional minimarket/toko modern hingga 24 jam penuh khusus pada perayaan hari besar keagamaan dan libur nasional. 

Anggota Pansus II DPRD Trenggalek, Satya Kurniawan, Selasa mengatakan, penambahan jam operasional tersebut hanya khusus diperuntukkan bagi toko modern berskala kecil atau jenis minimarket. Sedangkan jam operasional supermarket pada hari besar diperbolehkan buka selama 14 jam (10.00 WIB - 24.00 WIB).

"Ini merupakan kesepakatan antara dewan dengan tim asistensi Pemkab Trenggalek, setelah usulan penambahan jam buka pasar dan toko modern pada hari biasa ditolak oleh gubernur," katanya.

Khusus untuk penambahan hingga 24 jam tersebut, rencananya bakal diatur secara khusus dalam peraturan bupati (perbup), selaku penjabaran perda tentang penataan pasar modern. 

Satya menjelaskan, sebelumnya dalam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan penataan Pasar Modern dan Toko Modern, DPRD berencana menambah jam operasional minimarket dari sebelumnya 13 jam menjadi 17 jam (09.00 WIB - 02.00 WIB)

"Perubahan perda tersebut sudah kami sahkan, namun belum diundangkan karena menunggu evaluasi gubernur ini dan ternyata ditolak," ujarnya.

Dalam evaluasinya, gubernur meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan jam operasional toko modern, karena dikhawatirkan dapat menganggu eksistensi pasar tradisional.

"Sehingga kami dan pemerintah kabupaten menyepakati untuk jam buka minimarket pada hari biasa tidak mengalami perubahan dan tetap seperti perda sebelumnya," imbuhnya.

Sedangkan untuk akhir pekan dan hari libur mengalami penambahan, hari Sabtu dan Minggu minimarket diberikan alokasi waktu buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.

"Semula kalau hari Sabtu dan Minggu itu, untuk minimarket hanya boleh buka mulai pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB atau selama 13 jam, berarti sudah ada tambahan," kata Satya.

Politikus PAN ini menambahkan, dengan penyempurnaan tersebut maka Perda Nomor 9 Tahun 2013 Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan penataan Pasar Modern dan Toko Modern yang merupakan perubahan atas perda sebelumnya bisa segera diundangkan. 

Pihaknya berharap, perubahan tersebut dapat membawa dampak yang positif terhadap pekembangan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Selain itu juga diharapkan dapat melindungi eksistensi pasar tradisional yang telah ada sejak lama. 

 

HARGA IKAN LAUT DI TRENGGALEK NAIK EMPAT KALI LIPAT

Trenggalek, 27/1 - Harga sejumlah ikan laut di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengalami kenaikan hingga empat kali lipat akibat, akibt sepinya tangkapan nelayan. 

Salah satu Nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi,   Yaidi mengatakan, ikan jenis tongol yang biasanya dijual dengan harga Rp5.000 kini dijual antara Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per kilogram. Menurutnya kondisi ini terjadi sejak dua bulan yang lalu. 

"Harga ikan ini lagi mahal dan mengalami kenaikan, saat ini harga ikan itu paling tidak Rp15 ribu, bahkan bisa sampai Rp20 ribu per kilogram. padahal kalau lagi ramai hanya Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilogramnya," kata Nelayan Prigi, Yaidi.   

Yaidi menambahkan, akibat minimnya tangkapan ikan tersebut, ratusan kapal nelayan di perairan Prigi, Trenggalek tidak digunakan untuk melaut. Para nelayan kini beralih ke pekerjaan lain menjadi petani dan buruh bangunan. Pihaknya mengaku, tangkapan ikan akan kembali normal pada bulan Juni mendatang.