Dana Desa Terpangkas Hingga 85 Persen, Program Masyarakat Terancam Gagal

Trenggalek -Kebijakan pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat dinilai telah memukul keberlangsungan pembangunan di tingkat desa. Pemangkasan anggaran membuat sebagian besar program yang diusulkan masyarakat tidak dapat direalisasikan.

Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Puryono, mengatakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember dan tidak boleh melewati tahun anggaran. Namun kondisi saat ini justru diwarnai ketidakpastian akibat pemotongan dana desa secara drastis.

"Dana desa yang sebelumnya rata-rata sekitar Rp1 miliar per desa, sekarang tinggal Rp200 sampai Rp300 juta. Ini sangat menyakitkan bagi desa, karena kami sudah menyusun program berdasarkan musyawarah desa dan kebutuhan masyarakat," kata Puryono, Rabu (1/1/2026).

Ia menjelaskan, sisa dana desa yang diterima saat ini sebagian besar habis untuk memenuhi program mandatori pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta operasional posyandu. Akibatnya, program prioritas yang lahir dari aspirasi warga terpaksa terhenti.

"Dengan dana Rp200 sampai Rp300 juta itu, praktis tidak ada ruang untuk program pembangunan desa. Semua habis untuk kewajiban mandatori dari pusat," ujarnya.

Puryono menyebut pemotongan dana desa ini berkaitan dengan kebijakan nasional Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan bagian dari Astacita pemerintah pusat. Dana desa, kata dia, dipotong untuk pembangunan gerai dan pengisian produk KDMP di seluruh Indonesia.

"Secara nasional, dana desa dipotong hingga 85 persen. Dampaknya, selama satu tahun kemarin desa hampir tidak membangun apa pun karena uangnya tidak ada. Usulan masyarakat hanya menjadi tumpukan arsip," tegasnya.

Pengalihan anggaran sesuai PMK 81/2025 berdampak langsung terhadap program kerja pemerintah desa. Pur menyebut terdapat 42 desa terpaksa menjalankan program dengan skema dana talangan. Hal itu terjadi karena saat program telah berjalan, tiba-tiba dana desa dipangkas dan dialihkan, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran program. 

"Anggaran dipotong, tapi program sudah berjalan. Akibatnya desa menanggung utang. Sementara PADes tidak mungkin cukup untuk menutup utang-utang program itu," katanya.

Ia juga menyoroti skema pembiayaan KDMP yang dibebankan ke desa dalam jangka panjang. Menurutnya, angsuran program tersebut berlangsung hingga enam tahun, dengan besaran pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp3 miliar per desa.

"Tahun depan dengan dana desa yang sudah dipotong, target pembangunan dari usulan masyarakat hampir mustahil tercapai. Sudah tidak ada lagi anggaran untuk infrastruktur desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah mengamanatkan alokasi minimal 10 persen dari APBN untuk desa. Namun kebijakan program mandatori dari pusat dinilai justru mengorbankan kebutuhan riil masyarakat desa.

"Kami mendukung KDMP karena itu bagian dari Astacita presiden. Tapi desa juga punya masyarakat dengan kebutuhan yang beragam dan itu harus diprioritaskan," kata Puryono.

Sebagai harapan, Puryono meminta pemerintah pusat mengembalikan kebijakan dana desa sesuai amanat undang-undang.

"Kami berharap 10 persen APBN benar-benar diprioritaskan untuk dana desa dan tidak dipotong untuk program lain yang justru mempengaruhi transfer ke desa. Kalau terus seperti ini, desa yang paling dirugikan," pungkasnya.

Blangko Bahan KTP Elektronik di Trenggalek Kosong

Trenggalek - Sejak sepekan terakhir stok blangko atau bahan KTP elektronik di Trenggalek kosong. Untuk sementara pemohon diberikan biodata kependudukan. 

"Stok kosong itu sejak seminggu ini, di UPT Dispendukcapil Munjungan dan Panggul kemungkinan juga sama," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Trenggalek Ririn Eko Utoyo, Senin (3/1/2025). 

Kekosongan blangko tersebut mengakibatkan terganggunya pelayanan kependudukan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan KTP elektronik. Untuk sementara pemohon KTP mendapatkan surat berisi biodata pribadi. 

"Kami juga memfasilitasi untuk aktivasi aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). Fungsinya sama, bisa digunakan sebagai pengganti KTP elektronik untuk sementara waktu," jelasnya. 

Pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab tersendatnya pengiriman blangko KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tersendatnya pengiriman terjadi sejak akhir 2024. 

"Biasanya itu kami sekali mengajukan ke pusat itu 6.000 lembar, cuma di Desember kemarin hanya dapat 1.000 lembar. Mungkin stoknya memang menipis dan baru dilakukan pengadaan di awal 2025 ini," jelasnya. 

Ririn menambahkan dari hasil komunikasi dengan Kemendagri, pasokan blangko KTP saat ini mulai dikirim dari. Pihaknya memperkirakan dalam pekan ini pelayanan KTP elektronik akan kembali normal. 

"Hari ini dikirim sekitar 6.000 lembar. Pengiriman dari Jakarta itu biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga hari," kata Ririn. 

Dari data pelayanan di Dispendukcapil Trenggalek,  dalam sehari rata-rata menerbitkan 200 lembar KTP elektronik baru. "Tapi karena ada penumpukan jumlah pemohon dalam sepekan ini, ya yang pasti jumlah penerbitannya per hari akan naik," imbuhnya. 

Layani Daerah Pesisir Pemkab Trenggalek Bentuk Tiga UPT Dispendukcapil

Trenggalek - Pemerintahan Kabupaten Trenggalek membentuk tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispendukcapil di kawasan pesisir untuk melayani adminstrasi kependudukan. 

Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, mengatakan tiga UPT tersebut berada di Kecamatan Munjungan, Panggul dan Kecamatan Watulimo. Seluruhnya berada di kawasan pesisir selatan dan merupakan wilayah yang jauh dari kota maupun pusat layanan kependudukan. 

"UPT ini untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan selatan. Sehingga warga tidak perlu datang ke Dispendukcapil untuk mengurus beberapa dokumen," kata Arifin, Rabu (26/6/2019). 

Pembentukan kantor dispendukcapil di tingkat kecamatan ini merupakan implementasi dari rencana yang telah digagas sejak dua tahun lalu. Pihaknya berharap, dengan layanan tersebut akan mempermudah masyarakat dan lebih efisien. 

"Dokumen kependudukan itu oenting, karena kalau bicara hak-hak sipil, belum diakui sebelum masyarakat ini tercatat dalam administrasi kependudukan," jelasnya. 

Meskipun telah terbentuk tiga UPT pihaknya meminta Dispendukcapil Trenggalek tidak menghentikan layanan jemput bola yang selama ini dilalukan. 

Sementara itu Kepala Dispendukcapil Trenggalek, Joko Wasono, mengatakan terdapat sembilan layanan dasar aminduk yang dapat dilakukan di UPT, yakni  penerbitan KTP Elektronik,  penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan penduduk muslim, penerbitan akta cerai penduduk non muslim, akta hak pengakuan anak, akta pengesahan anak serta legalisasi dikumen administrasi kependudukan. 

"Memang belum seluruh dokumen aminduk dapat dilayani, akan tetapi sembilan layanan dasar itu kami rasa cukup membantu masyarakat," kata Joko Wasono. 

Di sisi lain salah seorang warga Munjungan Agus Setyawan mengaku mengapresiasi Dispendukcapil UPT Munjungan, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengurus surat. 

"Kami rasa ini lebih efektif, karena apabila ke kota perjalanan saja minimal membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Di sini kan lebih enak, kalaupun ada kekurangan dokumen juga lebih dekat bolak-baliknya," ujar Agus. 

Genjot Pengembangan Wisata, Pemkab Trenggalek Permudah Investasi

Trenggalek - Pengembangan sektor pariwisata terus digenjot oleh berbagai daerah dengan inovasi dan strategi. Di Trenggalek, pemerintah setempat menggelar lelang investasi serta pengenalan potensi wisata. 

Berbagai tawaran menarik diberikan kepada para investor. Dalam lelang investasi, pemerintah daerah memberikan kemudahan investasi, salah satunya adalah penyediaan lahan oleh Pemkab Trenggalek. Investor yang akan menanamkan usahanya tidak harus membeli tanah, namun disediakan dengan sistem kerjasama. 

"Trenggalek ini 70 persen adalah pegunungan, sehingga memang agak susah untuk mencari tanah sendiri. Untuk itulah kami (pemerintah) akan memfasilitasi sehingga investor tidak perlu beli tanah," kata M Nur Arifin, Senin (29/4/2019). 

Lelang investasi itu ditawarkan langsung oleh Wakil Bupati Arifin pada gelaran Jakarta Marketing Week dua hari lalu, kepada para calon investor serta berbagai perusahaan ternama di Ibukota. 

Tak hanya kemudahan untuk mendapatkan lokasi investasi, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan pajak daerah selama 2 hingga 3 tahun pertama investasi.  Bahkan pihaknya juga siap memberikan kemudahan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

"Saya pastikan tidak ada gratifikasi atau macam-macam," ujar Arifin. 

Daya tarik lainnya, Pemkab Trenggalek membuka peluang investasi tanpa perjanjian bangun guna serah alias Build Operate Transfer (BOT) di lahan milik pemerintah daerah. "Mau investasi seratus tahun pun tidak masalah," imbuhnya.

Namun, ia meminta agar ada pelibatan masyarakat lokal dalam investasi yang bakal ditanam. Ini wajib dilakukan agar perkembangan sektor pariwisata selaras dengan peningkatan perekomonian masyarakat sekitarnya. 

"Kami akan undang 10 perusahaan ke Trenggalek untuk melihat secara langsung potensi investasi di wilayah kami," ujarnya. 

Serap Aspirasi Millenial dan Gen Z, Gubernur Khofifah Adakan Giveaway Instagram

Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar giveaway di akun Instagram miliknya @khofifah.ip. Kontes tersebut diadakan guna menyerap aspirasi dan harapan generasi millenial dan gen z tentang Jawa Timur. Sebanyak 100 paket hadiah bertajuk "Kejutan Cettar Khofifah" dipersiapkan untuk komentar dan harapan terkreatif. 

"Tulis komentar serumu sekreatif mungkin "Apa yang paling kamu suka dari Jawa Timur dan harapanmu tentang Jawa Timur kedepan," tulis Khofifah dalam caption instagram miliknya, Sabtu (13/4). 

Meski berstatus sebagai Gubernur Jawa Timur, tapi Khofifah tidak membatasi peserta kontes "bagi-bagi hadiah" tersebut. Khofifah mempersilahkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) ikut serta dalam gelaran giveaway itu. Syarat utamanya adalah komentar tidak mengandung SARA dan Politik. 

"Peserta terbuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Pemenang akan dipilih secara acak dan akan diumumkan tanggal 18 April 2019. Ayo ikutan dan semoga beruntung," tambah Khofifah. 

Saat dikonfirmasi, Khofifah mengatakan lewat kontes tersebut dirinya ingin lebih banyak lagi menerima masukan dari generasi millenial dan gen z. Selain itu, ia ingin menghilangkan jarak antara pejabat publik dengan masyarakat. 

Oleh Khofifah, Instagram dianggap efisien dalam menampung setiap masukan dari masyarakat terkait pembangunan Jawa Timur yang tengah gencar dilakukan olehnya dan juga Emil Dardak. Menurut Khofifah, menerima dan menyerap aspirasi tidak hanya dilakukan di kantor ataupun forum diskusi saja. Melalui media sosial, dirinya bisa berinteraksi dengan seluruh masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. 

"Saya bisa bekomunikasi langsung dengan masyarakat. Tidak hanya di kolom komentar, namun juga lewat pesan langsung atau direct massage (DM). InsyaAllah Saya pasti baca, meskipun tidak seluruhnya saya balas," tambahnya.

Ditanya soal isi "Kejutan Cettar" tersebut, Khofifah enggan menyebutkannya. Namun demikian ia memastikan bahwa kontes seperti itu akan rutin digelar olehnya untuk menampung lebih banyak lagi masukan dan juga kritik dari masyarakat. Masukan serta kritik tersebut menjadi salah satu pijakannya untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Apalagi, kata dia, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Kalau saya kasih tahu (hadiah-red), namanya bukan kejutan. Kalau mau tahu, monggo ikutan dan harus jadi pemenang," canda Khofifah. 

Menurut Khofifah menerima aspirasi tidak hanya dilakukan melalui kantor ataupun forum diskusi saja. Di kantor dan diskusi sangat terbatas oleh waktu, sementara di instagram bebas kapan saja masyarakat ingin memberikan masukan dan kritikan.

Lewat Instagram, Khofifah kerap mengunggah foto rutinitas sehari-hari lengkap dengan sejumlah pesan khusus. Mulai dari kegiatan resminya sebagai Gubernur Jatim, hingga kegiatan-kegiatan pribadinya. Tidak jarang caption yang ditulisnya pun berisi candaan dan juga nasihat. Khofifah diketahui mengelola secara pribadi akun @khofifah.ip tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Khofifah memiliki kurang lebih 173.000 pengikut di Instagram. (Tim)

Keren, Trenggalek Gelar Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas

Trenggalek - Sebuah terobosan dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menentukan arah pembangunan, yakni dengan menggelar Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Keompok Rentan (Musrena Keren).

Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, mengatakan Musrena Keren digagas sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kaumn marjinal serta untuk meningkatkan partisipai perempuan dalam rencana pembangunan. 

Pihaknya menilai selama ini aspirasi kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam belum rencana penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan mulai dari jenjang desa hingga kabupaten berlum berjalan dengan maksimal. 

"Di era modern seperti ini bukan zamannya lagi perempuan itu suarga nunut neraka katut, bukan zamannya membatasi ruang perempuan, sehingga menutup akses mereka dalam partisipasi perencanaan pembangunan," kata Arifin, Rabu (14/3/2019). 

Suara atau aspirasi dari kelompok peremp[uan, anak, disabilitas maupun kaum rentan lainnya memiliki hak yang sama untuk didengarkan oleh perumus kebijakan pembangunan di Pemkab Trenggalek. Pihaknya berharap apa yang menjadi usulan mereka dapat terakomodir dengan baik. terlebih perempuan banyak bersinggungan langsung dengan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. 

"Ini yang ingin kita coba jembatani, ada keperpihakan terhadap kelompok tersebut. Namun ini bukan berarti semuanya untuk perempuan, melainkan memberikan peluang kepada mereka agar suaranya terwadahi," imbuhnya. 

Sementara itu Koordinator Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk kesejahteraan (Kompak) Jawa Timur, Nurul Afandi, mengtakan Musrena Keren ini merupakan yang pertama di Jawa Timur. Munculnya ide penyelenggaraan Musrena Keren dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi kaum perempuan dan marjinal menyuarakan aspirasi mulai dari tataran desa hingga kabupaten. Bahkan ia menyebut tak hanya kalah suara, aspirasi kaum perempuan terkadang kalah sebelum bermusyarwwah lantaran tidak terakomodir.

"Padahal bila berbicara kemiskinan, pertama kali yang paling rentan terhadap hal ini adalah kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan tersebut, belum lagi masalah kesehatan, pernikahan anak usia dini, kekerasan pada anak dan berbagai permasalahan lainnya," kata Nurul. 

Pihaknya mengaku bersyukur karena di Trenggalek telah memiliki wadah tersendiri dalam penyerapan aspirasi, bahkan Pemkab Trenggalek telah menelurkan produk hukum tentang Musrena Keren melalui Peraturan Bupati (Perbup) nomor 1 tahun 2019. 

Amankan Pilkades Serentak, Ratusan Aparat Gabungan Digeser ke TPS

Trenggalek - Kepolisian Resort Trenggalek melakukan pergeseran pasukan pengamanan  ke tingkat TPS menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 132 desa.   Pengamanan juga dibantu dari Satuan Brimob Polda Jatim dan jajaran polres sekitar. 

Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra, mengatakan 725 aparat gabungan dari kepolisian dan TNI hari ini langsung ditempatkan diseluruh TPS. Ratusan tim gabungan tersebut terdiri dari  531 personil Polres Trenggalek, TNI 264 personil serta 31 on call.

"Kami juga dibantu dari Satuan Brimob Polda Jatim sebanyak 100 personil, dari Polres Tulungagung 31 personil, Polres Ponorogo 31 personil, serta Polres Blitar Kota 31 personil. Kemudian di luar itu juga ada Linmas 2.520 personil yang bertugas di seluruh TPS," kata Didit Bambang Wibowo, Kamis (8/2/2019). 

Dijelaskan seluruh petugas keamanan yang diterjunkan ke masing-masing desa penyelenggara pilkades disesuaikan dengan tingkat kerawanan di masing-masing lokasi pemilihan. 

"Jadi sudah kami pilah menjadi dua kategori, yakni wilayah aman dan rawan, nah rawan di sini indikatornya tidak hanya rawan perselisihan, namun ada berbagai pertimbangan diantaranya tingkat gangguan kambtibmas, jarak tempuk atau lokasi desa, kemudian kondisi alam artinya rawan bencana serta potensi konflik," ujarnya. 

Dari 132 desa penyelenggara pilkades, menurut Kapolres terdapat 78 desa yang masuk kategori aman, sedangkan 73 desa sisanya masuk kategori rawan. Sistem pengamanannya Didit siapkan 254 personil yang bertugas patroli di desa-desa penyelenggara, sedangkan yang berada di titik pemungutan suara sebanyaj 371 personil.

"Tapi rawan berbagai gangguan mulai dari alam hingg keamanan. Masyarakat kami harap tetap menjaga kerukunan diantar sesasama warga. Beda pilihan adalah hal yang wajar, yang paling penting persaudaraan tetap terjaga," ujarnya. 

Sementara itu Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan, mengatakan sampai masa tenang hari ini seluruh tahapan berjalan dengan lancar. Pihaknya berharap hingga proses pemilihan selesai tidak ada gangguan yang berarti. 

"Masa kampanye sampai masa tenang ini aman-aman saja, lancar. Ini tidak lepas dari kerja keras aparat keamanan yang sudah bekerja jauh-jauh hari dalam mengawal pilkades," ujarnya. 

Pihaknya mengaku telah memberikan pengarahan kepada seluruh panitia pilkades, untuk meluruskan aturan dalam pelaksanaan pemilihan termasuk aturan main kampanye. 

Pilkades serentak di Trenggalek Sabtu besok dilselenggarakan di 132 desa, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 151 unit. Sedangkan calon kepala desa yang berkompetisi dalam pilkade serentak kali ini mencapai 327 orang.

Pesan Khusus Jokowi Terkait Penggunaan Dana Desa

Trenggalek - Presiden Joko Widodo menginstruksikan masing-masing pemerintah desa untuk serius dalam memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Proses pembangunan diharapkan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa.

Dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan Dana Desa di Alun-alun Trenggalek, Jokowi mengatakan pembelian berbagai kebutuhan barang dan jasa seharusnya lebih mengutamakan masyarakat lokal. 

"Membuat jalan desa atau membuat irigasi desa, atau membuat jembatan desa. usahakan yang namanya material-material itu dibeli dari desa itu sendiri, misalnya batu, beli dari situ, kalau di desa itu tidak ada beli dari desa tetangga, Kalau tidak ada beli dalam lingkup kecamatan," katanya dihadapan ribuan peserta sosialisasi, Jumat (4/1/2019). 

Dijelaskan dengan memanfaatkan penyedia barang dari desa setempat dinilai akan lebih memberikan manfaat terhadap pergerakan sektor ekonomi kerakyatan. Bahkan Presiden tidak mempersoalkan apabila harga barang di desa tersebut lebih tinggi dari luar desa. 

"Dana yang sampai Rp 257 triliun sampai akhir tahun ini dibelikan terus di desa-desa, jangan sampai keluar dari desa itu. Beli semen usahakan beli di desa itu, ada yang ngomong ke saya, di desa itu harganya Rp 3.000 lebih mahal, tidak apa-apa beli dari desa itu," imbuhnya. 

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini juga menekankan, penggunaan jasa atau tenaga kerja dalam pembangunan bersumber dari Dana Desa harus 100 persen memanfatkan tenaga lokal desa. Dengan semain tingginya perputaran uang di desa tersebut maka ekonomi masyrakat akan semakin terangkat. 

Jokowi menambahkan, menginjak tahun kelima penggelontoran dana desa, pihaknya juga mengimbau para aparatur pemerintahan desa untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan dana desa. Presiden menyarankan agar penggelontoran dana desa saat ini lebih digeser pada sektor pemberdayaan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. 

"Kemarin dalam empat tahun kita lebih konsentrasi ke infrastruktur, saluran irigasi, jembatan desa, jalan desa atau embung, silakan. tetapi mulai tahun ini geserlah, mulai digeser pada pemberdayaan ekonomi, digeser pada inovasi yang baru. Misalnya pengembangan wisata desa," kata Joko Widodo. 

Ia mencontohkan salah satu desa di Klaten, Jawa Tengah mampu memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan sektor pariwisata. Hasilnya, pariwisata Umbul Ponggok tersebut saat ini mampu menyumbangkan pemasukan untuk desa sebesar Rp 14 miliar/tahun. 

Hal itu bisa tercapai atas kerja keras dan serius dari pemerintah desa dalam menggarap sektor wisata. Bahkan di objek wisata itu juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, sehingga mampu memanjakan wisatawan yang datang. 

Penyelesaian Bendungan Tugu Trenggalek Molor

Tulungagung - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian pembangunan Bendungan Tugu di Trenggalek akan rampung antara tahun 2020/2021. Terget ini molor dari estimasi sebelumnya yang sempat diprediksi selesai 2017. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan progres pembangunan Bendungan Tugu di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek tersebut saat ini baru mencapai 35 persen. 

Pihaknya mengakui terget penyelesaian pembangunan molor dari prediksi sebelumnya, hal tersebut terjadi karena pada tahap awal pelaksanaan proyek, terkendala oleh proses pembebasan lahan. 

"Tugu itu dulu pembebasan lahannya susah, jadi sekarang baru 35 persen progresnya, kita terus kerjakan untuk diselesaikan. Kalau (waduk) Bendo yang ada di Ponorogo sekarang sudah 75 persen," kata Basuki, Jumat (4/1/2019). 

Dengan kondisi tersebut pihaknya menargetkan penyelesaian pembangunan bendungan baru akan selesai antara tahun 2020 atau 2021. Meski demikian pihaknya berkomitmen akan terus menuntaskan mega proyek di Trenggalek tersebut. 

"Itu kan multiyears, jadi tergantung progresnya, nanti disediakan anggarannya. Tergetnya ada, sekitar 2020 atau 2021," ujarnya. 

Proses pembangunan Bendungan Tugu, Trenggalek telah dilakukan selama hampir lima tahun terakhir sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada awal masa pemerintahan, Presiden Jokowi sempat melakukan peninjauan langsung, saat itu pemerintah menargetkan proyek tersebut akan selesai pada tahun 2017. 

Sementara itu anggaran pembangunan Bendungan Tugu juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari proyeksi awal hanya setengah triliun rupiah melonjak menjadi lebih dari Rp 1 triliun. 

Proyek di perbatasan Trenggalek dengan Ponorogo tersebut diharapkan akan mampu mengurangi 50 persen potensi banjir di wilayah Trenggalek kota. Selain itu juga mampu mengairi puluhan ribu area persawahan di wilayah Trenggalek dan Tulungagung. 

Foto : Humas Pemkab Trenggalek 

Dinas Pariwisata Trenggalek Terseok-seok Penuhi Terget PAD

Trenggalek - Dinas Periwista dan Kebudayaan (Disparibud) Trenggalek mengaku kewalahan untuk memenuhi terget Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2018. Dari terget Rp8,7 miliar baru tercapai 70 persen. 

Kepala Disparibud Trenggalek, Joko Irianto, mengatakan kemungkikan besar target Rp8,7 miliar tersebut untuk terpenuhi, mengingat saat ini mulai terjadi musim penghujan. Sehingga jumlah kunjungan wisata juga akan mengalami penurunan. 

"Yang sekarang kelihatannya memang sulit, tapi ya kita optimistis saja dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi di sisa dua bulan ini," kata Joko Irianto usai rapat di DPRD Trenggalek, Selasa (13/11/2018). 

Dijelaskan, berbagai persoalan juga masih mengiringi sektor pariwisata di Trenggalek, sehingga pendapatan yang diperoleh belum bisa maksimal. Persoalan tersebut mulai dari sistem penarikan retribusi, fasilitas wisata serta strategi promosi yang belum sempurna. 

"Seperti tadi disampaikan oleh angota dewan terkait retribusi, memang ada benarnya, jadi kalau malam hari banyak wisatawan yang tidak dikenakan retribusi. Karena jumlah personil kami sangat terbatas. Inilah yang ke depan akan kami penuhi," jelasnya. 

Joko menambahkan, selain sektor retribusi tiket masuk lokasi wisata, pendapatan di dinas pariwisata juga ditunjang oleh berbagai sektor lain, termasuk hotel hingga sewa lahan. 

"Nah terkait dengan retribusi sewa lahan sendiri, kami akui masih banyak diantara penyewa yang belum membayar. Inilah yang saat ini kami terus lakukan penagihan, semoga bisa menambah PAD," ujar Joko. 

Terget PAD 2019 Kembali Naik 

Sementara itu meskipun terget PAD sektor wisata tahun ini belum terpenuhi, namun pada proyeksi tahun anggaran 2019 mendatang Pemerintah Daerah Trenggalek justru kembali menaikkan terget pendapatan dari semula Rp8,7 miliar menjadi Rp12,5 miliar. 

Joko Irianto mengakui peningkatan proyeksi yang sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019 tersebut cukup berat untuk diwujudkan. Bahkan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPRD Trenggalek pihaknya meminta untuk dilakukan revisi, namun tetap ditolak. 

"Seperti yang kita lihat bersama, sebetulnya itu terlalu besar, namun karena sudah masuk dalam KUA-PPAS maka tidak bisa direvisi. Kami tentu hanya akan berusaha untuk memenuhi itu dengan berbagai program dan strategi khusus,' kata Joko. 

Strategi pemenuhan peningkatan PAD tersebut yakni dengan menaikkan harga tiket masuk di sejumlah sektor wisata, seperti Pantai Pasir Putih yang sebelumnya Rp10 ribu akan dinaikkan menjadi Rp15 ribu, sedangkan Pantai Prigi dari Rp7.500 naik menjadi Rp10 ribu, demikian halnya dengan beberapa destinasi wisata lain yang dikelola dinas pariwisata. 

"Tidak hanya itu saja, kami juga akan melakukan kerjasama pengelolaan aset wisata milik Perhutani, seperti Pantai Konang, Pantai Cengkrong, Pemandian Tapan dan beberapa obyek lain, kemudian juga akan kami genjot melalui even," ujarnya. 

Joko mengaku hal itu saja tidak akan cukup, karena untuk menarik tingkat kunjungan wisata dibutuhkan penambahan fasilitas maupun strategi promosi yang mumpuni. Dikatakan terget Rp12,6 miliar PAD akan terpenuhi apabila tingkat kunjungan wisata yang datang mencapai 700 ribu dalan satu tahun. 

"Sedangkan  tingkat kunjungan tahun ini masih pada angka 650 ribu/ tahun, dengan jumlah tersebut kalau diterget untuk Rp12,5 miliar memang terlalu tinggi," jelasnya. 

Hasil Tes CPNS Trenggalek Jeblok, Hanya 140 Yang Lolos Passing Grade

Trenggalek - Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Trenggalek tahap pertama yang dilakukan di Kediri beberapa hari yang lalu hasilnya dibawah ekspektasi, karena dari 3.573 pelamar hanya 140 yang lulus passing grade. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, Pariyo mengatakan, angka kelulusan yang hanya mencapai 4 persen tersebut jauh dari jumlah lowongan yang telah di alokasikan oleh pemerintah pusat 389 kursi. 

"Untuk pelaksanaan tes CAT (computer assisted test) di Kediri berjalan dengan lancar, kami dari Trenggalek hanya membantu petugas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya memang rendah sekali, sesuai Permen PAN (Peraturan Memteri) 37 hanya ada 140 yang lulus," kata Pariyo, Selasa (13/11/2018). 

Kondisi tersebut dinilai cukup mengejutkan, lantaran jumlah kelulusan hanya kurang dari lima persen. Pantauan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilakukan BKD Trenggalek, dari tiga jenis soal yang diujikan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), sebagian besar peserta gagal dalam TKP. 

"TKP soalnya 35 soal, ini nilainya 1 sampai 5, ini kalau mereka yag mengikuti dengan nilai mendekati sempurna saja tidak akan lolos pasing grade. 35 x 4 saja 140 sedangkan batas minimalya 143, sehingga harus ada tiga soal yang dapat nilai sempurna 5," ujarnya. 

Terkait kondisi tersebut pihaknya belum mengetahui langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforasi Birokrasi (PANRB), apakah akan melakukan tes ulang atau ada ketentuan lainnya. 

"Ini yang tentunya yang kami komunikasikan dengan BKN Surabaya, BKN Surabaya sendiri juga akan koordinasi dengan BKN pusat. Yang menajadi persoalan, sebentar lagi bagi peserta yang lulus SKD akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sedangkan minimal harus 1 : 3 artinya kalau lowongan Trenggalek 300 maka harus ada 900 peserta," ujarnya. 

Sedangkan saat ini dari kuota 389 lowongan pegawai negeri, hanya 140 peserta yang lulus passing grade seleksi kemampuan dasar. Pihaknya masih menunggu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat. 

"Untuk tes SKB aka dilaksanakan antara tanggal 23 sampai dengan 28 November mendatang. Semoga solusi dari pemerintah pusat bisa tepat, sehingga tidak menimbilkan persoalan lain," imbuhnya. 

Ratusan Pedagang Mengais Sisa-sisa Kebakaran Pasar Pon Trenggalek

Trenggalek - Pascapenghentian penyidikan yang dilakukan Polres Trenggalek terhadap peristiwa kebakaran Pasar Pon dua bulan lalu, ratusan pedagang diperbolehkan memasuki area pasar untuk mengais barang-barang yang bisa terselamatkan. 

Dengan pengawalan petugas pasar, kepolisiaan, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Trenggalek para pedagang Pasar Pon membongk puing-puing kios dan lapak yang ludes terbakar pada 25 Agustus 2018 lalu. Proses pembukaan akses ini diberikan kepada masing-masing pemilik lapak dan kios. 

"Proses ini kami lakukan dengan ketat, mereka yang bisa masuk hanya pedagang dan karyawannya, mereka juga mendapatkan identitas atau kartu pengenal saat memasuki area pasar," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag) Trenggalek, Siswanto, Senin (29/10/2018) di Pasar Pon. 

Pelaksanaan pencarian sisa barang-barang pedagang tersebut dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Para pedagang dipersilahkan untuk membawa barang miliknya yang dinilai masih bermanfaat. 

"Berlakunya mulai hari ini sampai Rabu mendatang, setelah itu Dinas Komindag akan melakukan pembersihan sisa-sisa kebakaran. Ini kami lakukan setelah Polisi memastikan bahwa kebakaran bukan dari unsu kesengajaan, tapi korsleting listrik," ujarnya. 

Sementara itu dari pantauan detikcom, beberapa pedagang masih menemukan sisa-sisa dagangan yang tidak terbakar. Seperti yang terjadi di lapak milik Alfiah warga Lingkungan Pucung, Kelurahan Tamanan., di sembilan lapak miliknya ia masih menemukan beberapa benda yang tidak sempat terbakar, seperti dagangan sabun cuci, rokok serta benda-benda berbahan besi. 

"Itu ada ketumbar, kopi, sabun, untuk pompa air, kompor barangnya masih ada tapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, mungkin nanti dirongsokkan saja. Kalau melihat ini saya jadi ingat kejadian (kebakaran) itu, habis semua di situ kios bahan kue habis," imbuhnya sambil meneteskan air mata. 

Alfiah menambahkan, sejumlah anak buahnya juga mencari uang tunai Rp20 juta yang tersimpan di dalam lapak. Namun pihaknya mengaku pasrah apabila uang tersebut hilang atau hangus terbakar. 

"Dari sembilan kios ini kerugiannya kalau Rp500 juta. Saat ini saya sewa kios di Gotong Royong," jelasnya. 

Para pedagang lain juga melakukan pembongkaran sisa-sisa material pasar yang terbakar, mereka menemukan sejumlah benda yang masih bisa dimanfaatkan, mulai dari piring, gelas, timbangan dan beberapa barang lainnya. 

Setiap keluarnya barang dari dalam pasar dilakukan pendataan oleh petugas pasar, proses ini dilakukan untuk mencegah aksi pencurian maupun penyalahgunaan dari orang yang tidak bertanggung jawab. 

Sebelumnya, Polres Trenggalek memastikan kasus kebakaran Pasar Pon terjadi akibat korlseting arus listrik. Kepastian itu didapatkan setelah dilakukan uji laboratorium forensik serta pemeriksaan para saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara. 

Emil Prihatin Lowongan Dokter Spesialis Minim Peminat

Trenggalek - Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengaku prihatin atas terkait tidak adanya peminat dua lowongan dokter spesialis di RSUD dr Soedomo pada rekrutmen Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) tahun ini. 

Disela-sela kunjungannya ke RSUD dr Seodomo Trenggalek Kamis malam, Emil mengatakan sepinya peminat dua lowongan dokter spesialis urogoli dan dokter spesialis kandungan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya menyangkut kondisi wilayah. Sebagian orang masih menganggap Trenggalek sulit untuk dijadikan tempat berkarir dalam bidang dokter spesialis. 

"Ayolah kami beri kesempatan bagi para dokter spesialis untuk berkarir di sini, Trenggalek ini sudah beda dengan yang dulu, sekarang sudah enak. Yang kedua memang batasan usia 35 tahun itu cukup berpengaruh, karena rata-rata dokter spesialis di atas 35 tahun," kata Emil Dardak, Kamis (25/10/2018) malam. 

Padahal pihaknya berharap banyak pada rekrutmen tahun ini seluruh kekurangan tenaga medis bisa terpenuhi. Melihat kondisi tersebut pihaknya berencana akan melaporkan fakta-fakta yang terjadi di daerah kepada pemerintah pusat, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perekrutan berikutnya. 

"Kita sebetulnya ingin memenuhi kekurangan dokter spesialis, karena saat ini tantangan kita, dokter itu sesuai undang-undang harus menjaga dan meningkatkan profesinya. Sedangkan kalau terbatas jumlah dokternya, mereka harus membagi waktu antara investasi di peningkatan profesi dan juga melayani pasien, makanya kalau dokternya ada dua atau tiga kan ada cadangan," imbuhnya. 

Untuk menutupi kekurangan dokter spesialis, pihaknya melakukan berbagai langkah dan upaya, diantaranya dengan merekrut dokter dengan status tenaga kontrak BLUD (badan Layanan Umum Daerah). Para dokter spesialis non PNS tersebut juga memiliki kompensasi yang sepadan. 

"Sekarang ada sembilan dokter dengan status tenaga kontrak atau non PNS. Kami juga sudah ngomong ke para dokter untuk kompensasi kepada beberapa dokter spesialis tertentu memang kompensasinya berbeda-beda, ini memang untuk menarik peminat agar rumah sakit ini lebih komprehensif lagi pelayanannya ," jelas Emil. 

Sementara itu Direktur RSUD dr Soedomo Trenggalek, Saeroni, membenarkan kondisi tersebut. Pihaknya mengaku pada dasarnya ada beberapa dokter spesialis yang ingin bergagung dan menjadi CPNS di Trenggalek, namun persoalannya mereka terkendala persyaratan batas maksimal usia yakni 35 tahun. 

"Sebetulnya ada, hanya memang usianya sudah di atas 35 tahun, kemudian untuk dokter urologi sebetulnya juga ada satu yang mau daftar, tapi kelihatannya bimbang antara daftar di Trenggalek atau kembali ke Tulungagung," jelas Saeroni. 

Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait batasan maksimal usia, selain itu ia juga tidak bisa memaksa keinginan dari masing-masing dokter spesialis. Namun pihaknya memastikan pemerintah akan terus berupaya agar pelayanan di rumah sakit bisa maksimal. 

"Rumah sakit ini akan menuju tipe B, nah sedangkan kekurangan kami adalah dokter sub pesialis, kemudian dokter spesialis gigi dan yang ketiga adalah dokter rehap medik. Kalau dengan adanya para dokter itu maka rumah sakit ini sudah masuk kelas B, artinya semua persoalan yang masuk adalah kelas B sehingga bisa ditangani semuanya di sini," imbuhnya.  

Hari Dokter Nasional, Emil Kirim Kue Ultah ke Dokter IGD

Trenggalek - Peringatan Hari Dokter Nasional ke-68 menjadi perhatian Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, disela-sela kesibukannya ia menyempatkan diri mengunjungi RSUD dr Seodomo dan memberikan kado kepada para dokter berupa kue ulang tahun. 

Di rumah sakit milik pemerintah tersebut Emil langsung menuju ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan menemui sejumlah dokter yang tengah menjalankan tugas. Ia memilih langsung ke IGD karena dinilai sebagai salah satu garda terdepan dalam melayani para pasien. 

Para dokter dan perawat tampak sumringah dengan kedatangan kepala daerah tersebut, selanjutnya Emil langsung menyerahkan dua kue tart yang telah dibawa dari kantornya kepada para dokter yang bertugas. 

"Para dokter ini adalah manusia biasa juga, di tengah terget pelayanan yang maksimal serta berbagai kritik dari masyarakat, kami tetap memberikan apresiasi kepada para dokter karena sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat," kata Emil Dardak. 

Pihaknya berharap dengan peringatan Hari Dokter Nasional tersebut para dokter di Trenggalek terus berusaha meningkatkan profesionalismenya, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi Trenggalek. 

"Kritik dan saran adalah hal yang biasa, jangan diambil hati, itu adalah salah satu cara masyarakat agar kita semua bisa menjadi yang terbaik," ujarnya. 

Usai menyapa para dokter, calon Wakil Gubernur Jatim terpilih ini juga menyempatkan diri untuk membesuk sejumlah pasien yang berada di Yellow Zone IGD RSUD dr Seodomo Trenggalek. 

Hari Dokter Nasional ditetapkan para tahun 1950 dan diperingati setiap tanggakl 24 Oktober. Tahun 2018 ini merupakan peringatan yang ke-68 Hari Dokter Nasional. 

Ini Penyebab Pasti Kebakaran Pasar Pon Trenggalek

Trenggalek - Kepolisian Resort Trenggalek memastikan kebakaran Pasar Pon yang terjadi Agustus lalu bukan akibat unsur kesengajaan, namun sesuai hasil laboratorium forensik diketahui bersumber dari gangguan instalasi listrik. 

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo, mengatakan sesuai dengan hasil uji Laboratoriun Forensik Polri Cabang Surabaya, lokasi titik api pertama berasal dari lapak gerabah milik Usman di sisi sebelah utara. 

"Sedangkan penyebab kebakaran adalah akumulasi panas atau heat accumulation akibat kebocoran arus listrik pada kabel instalasi jenis NYM 3x2.5 mm. Sehingga melelehkan dan menyulut isolasi kabel, kemudian membakar barang yang ada di sekitarnya," kta Didit, Senin (22/10/2018). 

Hasil uji laboratorium tersebut juga dikuatkan dengan keterangan sejumlah saksi mata yang mengetahui kejadian awal kebakaran. Dengan hasil tersebut Polisi akan segera melakukan langkah tindak lanjut dengan menghentikan proses penyidikan. 

"Hasil uji lab tersebut hanya salah satu bagian dari proses penyelidikan, kami juga memiliki sejumlah keterangan saksi, barang bukti maupun hasil olah TKP. Nanti akan segera kami lakukan penghentian proses penyidikan melalui SP3,"  ujarnya. 

Didit memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut, sehingga bukan peristiwa pidana. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak perspekulasi lain, karena hasil pemeriksaan laboratorium sudah jelas. 

Hal senada disampaikan Kasatreskrim Polres Trenggalek AKP Sumi Andana. Pihaknya menjelaskan dengan hasil tersebut, kepolisian juga segera melakukan pengembalian status pasar kepada pemerintah daerah untuk proses selanjutnya. 

"Untuk saat ini masih status quo, nanti sebentar lagi akan kami serahkan ke pemerintah. Setelah itu hak sepenuhnya kami serahkan ke pengelola pasar, pedagang juga boleh masuk ke lokasi, tapi nanti setelah diserahkan," jelas Andana. 

Sementara itu Kabag Protokol dan Rumah Tanga Pemkab Trenggalek menyambut baik keluarnya hasil penyidikan tersebut, karena dengan kepastian itu pemerintah memiliki pijakan yang jelas untuk melangkah, termasuk dalam memberikan santunan kepada para pedagang yang menjadi korban. 

"Kami terimakasih banyak kepada Polres dan Labfor Mabes Polri yng sudah melakukan tugas dengan baik. Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan surat ke Polres Trenggalek untuk meminta pengamanan terkait akan adanya pengeluaran barang-barang dari lokasi kejadian," ujarnya. 

Pihaknya bersyukur dengan kesimpulan para penyidik, sehingga bisa mematahkan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat yang seolah-olah peristiwa kebakaran tersebut ada unsur kesengajaan. 

Sebelumnya kebakaran hebat meludeskan sebagian besar kios dan lapak Pasar Pon di jalan Soekarno-Hatta Trenggalek. Peristiwa yang terjadi pada dini hari tersebut mengakibatkan kerugian puluhan miliar rupiah. 

Pungli Jaspel Sejak Awal 2018, Terkumpul Ratusan Juta

Trenggalek - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Trenggalek menduga praktik dugaan pungutan liar (pungli) terhadap jasa pelayanan (jaspel) para pegawai Puskesmas Pule telah dilakukan sejak awal 2018.

Kanit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Trenggalek, Iptu Eko Widiantoro, mengatakan dari hasil pemeriksaan awal diketahui proses pungutan iuran dari potongan anggaran jasa pelayanan telah terjadi mulai awal tahun. Itu dibuktikan melalui catatan yang disita Polisi.

"Untuk triwulan pertama tahun ini terkumpul Rp72.425.904, kemudian triwulan kedua sebanyak Rp41.336.000. Sementara itu pada triwulan ketiga ini baru terkumpul Rp28.719.000," kata Eko Widiantoro, Jumat (19/10/2018).

Dari tiga kali proses pungutan itu terkumpul anggaran senilai Rp142.480.904. Uang hasil pungutan itu selanjutnya digunakan untuk berbagai kegiatan yang tidak semestinya serta diduga juga untuk kepentingan pribadi.

Perwira pertama ini menambahkan, proses pemotongan anggaran jasa pelayanan itu tidak dikakukan saat penyerahan kepada pegawai, namun dipungut ke masing-masing penerima jaspel setelah anggaran masuk rekening.

"Jadi setelah anggaran diterima oleh masing-masing pegawai, selanjutnya mereka menyetorkan potongan 10 persen kepada tim teknis, sesuai dengan nominal yang ada dalam amplop kosong," jelas Eko.

#polrestrenggalek #ottpungli #beritatrenggalek

Polisi Trenggalek OTT Pungli Jaspel Puskesmas, Sita Puluhan Juta

Barang bukti dugaan pungli Puskesmas Pule Trenggalek (www.trenggalekkita.com)

Trenggalek - Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Trenggalek melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tujuh pegawai Puskesmas Pule terkait dugaan pungutan liar (pungli) dana jasa pelayanan (Jaspel).

Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra, mengatakan OTT dilakukan pada 17 Oktober lalu. Dalam kasus ini pihaknya mengamankan barang bukti uang tunai Rp 28.719.000 dari dua pegawai.

"Selain itu ada juga barang bukti berupa buku catatan pengelolaan iuran jasa pelayanan, komputer dan beberapa barang bukti lain," kata Didit, Jumat (19/10/2018).

Menurutnya, dugaan pungli dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Anggaran jaspel yang berasal dari dana kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan anggaran pemerintah lainnya, yang seharusnya diterimakan kepada 65 pegawai diduga dipotong 10 persen.

Nominal pemotongan berbeda-beda disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan masing-masing pegawai. Saat dilakukan penyitaan, uang tunai tersebut dimasukkan dalam 48 amplop lengkap dengan identitas pegawai yang menyetorkan, termasuk nominal potongan.

"Jadi modusnya, uang jaspel ditransfer ke masing karyawan yang menerima, kemudian di Puskesmas tersebut ada tujuh orang pegawai yang menamakan dirinya tim teknis bertugas melakukan pemungutn kepada masing-masing karyawan," ujar Didit.

Proses pengumpulan pungutan dana 10 persen dari jaspel itu dilakukan secara terang-terangan. Tim teknis menyediakan amplop kosong yang bertuliskan nama pegawai, NIP, besaran jaspel serta nominal 10 persen yang harus disetor.

Selanjutnya amplop tersebut diedarkan kepada para penerima untuk diisi dengan uang sesuai dengan nominal yang tertera. Dana potongan tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu dan digunkaan untuk berbagai kegiatan diluar peruntukan semestinya dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus ini, Polisi masih belum menetapkan tersangka karena masih dalam tahap pemeriksaan para saksi. "Kami masih mencari siapa sebetulnya orang yang menginisiasi atau memerintahkan," kata Kapolres Trenggalek Didit.


#trenggalek #polrestrenggalek #OTTtrenggalek #beritatrenggalek

Kementerian PUPR Tambah Armada Tangki Untuk Atasi Kekeringan Trenggalek

Trenggalek - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan bantuan dua unit mobil tangki untuk menambah armada distribusi bantuan air bersih kepada ribuan warga yang terdampak bencana kekeringan. 

Penata Badan Negara Satker Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Catrina Doris, mengatakan bantuan tersebut merupakan respon cepat dari instansinya  terhadap tanggap darurat kekeringan yang melanda puluhan desa di Trenggalek. Pihaknya berharap dua armada tangki yang diserahkan tersebut dapat menunjang proses pengiriman bantuan air. 

"Sesuai dengan proposal yang disampaikan oleh Pak Bupati Emil, kami dari Dirjen Cipta Karya langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan dua unit mobil tangki ini," kata Catrina Doris, Kamis (18/10/2018). 

Pihaknya mengaku, kondisi krisis air di Indonesia tahun ini cukup banyak, sehingga kementerian harus memilah alokasi bantuan truk tangki disesuaikan dengan kondisi daerah mengalami kekeringan. 

 

Sementara itu Bupati Trenggalek, Emil Elestianto, mengatakan bantuan mobil tangki tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di wilayahnya, mengingat saat ini kondisi kekeringan semakin parah dan menyebar di 43 desa di 13 kecamatan. 

"Kami bersyukur karena mendapatkan perhatian langsung dari Kementerian PUPR. Nanti kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, anggaran, tenaga dan sebagainya. Kami jamim truknya tidak akan menganggur akan memutar terus untuk melakukan pelayanan kekeringan," ujar Emil. 

Bupati menjelaskan, distribusi bantuan air bersih ke puluhan desa di Trenggalek selama ini membutuhkan perjuangan ekstra, karena jumlah armada yang dimiliki PDAM maupun BPBD tidak sebanding dengan jumlah daerah yang terdampak krisis air. 

Saat ini proses pelayanan bantuan air dikirim oleh PDAM menggunakan 10 armada tangki, terdiri delapan unit milik PDAM dan dua unit pinjaman sari BPBD. Dengan tambahan dua unit tersebut jumlah armada distribusi menjadi 12 unit. 

"Sebelumnya kami sudah berupaya untuk menyewa tangki dari swasta tapi tidak ada, kemudian kami juga memodifikasi mobil pickup dengan tandon air, tapi juga kurang maksimal, karena keamanannya kurang apabila untuk daerah sulit,"  jelas Emil Dardak. 

Untuk memaksimalkan pengiriman bantuan air bersih, pihaknya melakukan zonasi dengan titik layanan yang telah ditentukan oleh PDAM. Beberapa titik zonasi adalah Watulimo, Panggul, Munjungan dan Trenggalek. 

"Jadi ada dua mobil yang standby di Panggul untuk melayani Panggul dan Kecamatan Dongko, kemudian ada yang di Watulimo, sedangkan di wilayah utara juga standby beberapa armada untuk melayani wilayah Kecamatan Trenggalek, Bendungan, Tugu, Suruh maupun daerah sekitarnya" imbuh suami pesohor Arumi Bachsin ini. 

Dengan pembagian wilayah itu diharapkan akan mempercepat proses pengiriman bantuan. Sedangkan terkait anggaran, pemerintah memastikan telah memanfaatkan Biaya Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2018, besarannya diperkirakan mencapai Rp1,02 miliar. 

#Trenggalek #kekeringantrenggalek #krisisair

Pembinan Kolaboratif Ciptakan 77 Wirausaha Baru Trenggalek

Trenggalek - 77 wirausaha muda baru di Trenggalek mendapatkan pendampingan kolaboratif dari berbagai lembaga nasional dan internasional untuk mengembangkan strategi bisnis dan pemasaran selama setahun terakhir. 

Dalam program pembinaan usaha Jadi Pengusaha Mandiri (Japri) ini, pemerintah daerah menggandeng langsung sejumlah lembaga seperti United States Agency for International Development (USAID), Institute of International Education (IIE), Indonesia International Education Foundation (IIEF) serta Prestasi Junior Indonesia (PJI). 

"77 wirausaha tersebut adalah anak-anak muda Trenggalek yang kurang mampu secara ekonomi, namun mereka memiliki bakat dan kepiawaian dalam menggali potensi lokal untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha," kata USAID Senior Education Advisor, Cercel, Kamis (27/9/2018). 

Wirausaha muda tersebut telah digembleng selama setahun terakhir oleh para mentor profesional. Mereka dibekali dengan pengetahun tentang membangun strategi bisnis melalui berbagai pelathan dan lokakarya kewirausahaan. 

"Bukan hanya itu saja, para peserta ini juga mendapatkan dukungan dana untuk menjalankan bisnis mereka," ujarnya. 

Hasil pembinaan secara kolaboratif tersebut saat ini mulai dapat terlihat, sebagian peserta telah mampu mengembangkan bisnis yang dirintis dari awal, bahkan beberapa diantaranya telah memiliki omset hingga puluhan juta rupiah. 

"Dengan pendampingan kolaboratif dan terus menerus, anak-anak muda ini mampu membuka cakrawala baru dalam menjalankan sebuah bisnis atau wirausaha mandiri," jelas Cernel. 

Cernel menambahkan, keberhasilan program pembinaan wirausaha juga tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah yang telah bekerjasama dan memberikan dukungan penuh implementsi program. 

"77 wirausaha ini kami serahkan kepada Pemkab Trenggalek, semoga akan terus mendapatkan pembinaan, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan perekonomian di wilayah Trenggalek. 

Sementara itu Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengaku kagum dengan program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga internasional tersebut, karena dalam kurun waktu yang relatif singkat, para peserta mampu berdikari dan mengembangangkan usahanya mulai dari awal.

"Ya tadi kita lihat sendiri, Japri ini sangat rapi dan teliti, mulai dari memilih siapa yang boleh ikut, kemudian membina dan memang ada juga yang berguguran. 77 ini terus dipantau mana yang berkembang dan mana yang sulit berkembang," kata Emil. 

Pihaknya berharap capaian yang telah diraih selama program berlangsung, terus dikembangkan melalui stategi bisnis yang telah diberikan. Ini dinilai menjadi inspirasi bagi para pemuda Trenggalek untuk bisa meraih kesuksesan dengan menjadi pengusaha.

"Cukup luar biasa karena dalam waktu tidak lama mereka sudah mampu menghasilkan dan terus berkembang dengan kualitas yang meningkat. Terlebih mereka datang dari keluarga yang kurang berada," imbuh Bupati. 

wirausaha yang digarap para peserta Japri bervariasi, mulai dari bidang konveksi, kerajinan tangan, pertanian, makanan hingga peternakan.  

Ratusan Jemaah Haji Tiba di Trenggalek, Satu Dilarikan ke Rumah Sakit

Trenggalek - Seorang jemaah haji asal Trenggalek tertinggal di Arab Saudi karena mengalami sakit keras, sementara itu seorang jemaah terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit saat tiba di Trenggalek. 

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Trenggalek, Agus Prayitno, mengatakan jemaah yang tertinggal di Arab Saudi adalah Kodi (77) warga Kecamatan Munjungan, yang bersangkutan akan dipulangkan ke tanah air apabila kondisi kesehatannya kembali pulih. 

"Dia usianya sudah tua dan mengalami sakit stroke, informasi dari PPIH Pak Kadi masih belum sadar. Nanti kalau sudah membaik dan layak terbang maka akan dipulangkan ke Indonesia," kata Agus, Jumat (14/9/2018). 

Menurutnya, dari total 501 jemaah haji 497 diantara telah dipulangkan ke Trenggalek dalam dua tahap pada Jumat pagi dan malam sesuai dengan kloter masing-masing. Dalam proses pemulangan kali ini satu jemaah harus dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan, namun saat ini kondisinya mulai membaik. 

"Jadi dari 501 jemaah itu, dua dipulangkan lebih awal karena sakit, kemudian satu meninggal dunia atas nama Sukinah warga Krandegan Gandusari dan satu tertinggal karena sakit, yang lain Alhamdulillah sehat," ujarnya. 

Sementara itu, kedatangan ratusan jemaah haji di Pendapa Manggala Praja Nugraha berlangsung haru, para keluarga langsung memeluk jemaah haji yang baru turun dari dalam bus. 

Di sisi lain, meskipun hampir seluruh jemaah telah dipulankan ke Trenggalek, namun masih terdapat 67 koper jemaah yang masih tertahan di Arab Saudi. Hal itu terjadi karena saat proses pengangkutan, pesawat mengalami kelebihan muatan, sehingga terpaksa harus dilakukan pengurangan beban. 

"Jangan khawatir, nanti akan dikirim oleh PPIH Arab Saudi," ujarnya.