Recent Posts

Sambut HUT Ke-75 RI, Polres Trenggalek Kibarkan Bendera Raksasa

Trenggalek - Menyambut perayaan Haruli Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, Polres Trenggalek membentangkan bendera raksasa berukuran 9x60 meter di Bukit Tunggangan. Proses pembentangan dilakukan oleh tim gabungan dari kepolisian, TNI, Pramuka dan berbagai instansi lain. 

Bendera raksasa tersebut dibawa secara bergotong-royong oleh puluhan personil gabungan ke puncak Bukit Tunggangan atau yang dikenal puncak Kromo Dipo. Lokasi pembentangan ini biasanya digunakan untuk tempat take off olah raga paralayang. 

Proses pembentangan bendera ini dipimpin oleh Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo dan dihadiri langsung Komandan Kodim 0806 Trenggalek Letkol inf Dodik Novianto.  Diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, secara perlahan sang saka merah putih dibentangkan di atas puncak bukit. 

Bukit Tunggangan dipilih sebagai lokasi pengibaran bendera, karena memiliki lokasi yang strategis dan berada di samping jalan nasional Trenggalek-Tulungagung atau jalur masuk menuju Trenggalek. 

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo S, mengatakan pembentangan bendera raksasa menjadi agenda rutin tahunan. Tahun lalu pembentangan bendera dilakukan di atas Gunung Kebo Trenggalek. 

Pihaknya berharap, pengibaran bendera ini menjadi momen untuk membangkitkan jiwa patriotisme sekaligus sebagai perwujudan rasa syukur atas perjuangan para pahlawan sehingga mampu mewujudkan kemerdekaan. 

"Semoga menumbukan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang kita lakukan ini tidak sebanding dengan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan hingga mmengorbankan harta maupun nyawa demi tegaknnya NKRI." katanya.

foto : istimewa

Jelang Akhir Jabatan, DPRD Trenggalek Kebut Pembahasan APBD Perubahan

 Trenggalek -  DPRD Trenggalek mengebut proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 menjelang sisa masa jabatan yang kurang setengah bulan. Parlemen menargetkan maksimal 23 Agustus APBD-P telah ditetapkan. 

Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan saat ini proses APBD-P telah sampai pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya pihaknya akan menunggu nota dan penjelasan terkait rancangan APBD-P yang akan disampaikan oleh bupati dalam rapat paripurna. 

"Pengajuan itu akan kami tindaklanjuti dengan pembahasan tingkat satu, dua, tiga dan pengambilan keputusan. Seluruh proses itu kami targetkan akan selesai sebelum masa jabatan habis," kata Samsul Anam, Rabu (7/8/2019). 

Untuk itu parlemen khususnya anggota Badan Anggaran akan melakukan kerja keras untuk merampungkan pembahasan dalam kurin waktu kuranh dari 15 hari. Sebab masa jabatan para wakil rakyat akan berakhir pada 23 Agustus mendatang. 

"Untuk APBD-P harus diselesaikan oleh anggota dewan periode sekaranf, karena sesuai dengan tahapan, tiga bulan sebelum berakhirnya masa anggaran, APBD-P sudah harus ditetapkan," ujarnya. 

Selain itu penyelesaian tersebut juga sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang meminta APBD Perubahan diselesaikan oleh anggota dewan periode saat ini. Di sisi lain, penyelesaian pembahasan juga mempertimbangkan kinerja parlemen baru yang akan dilantik akhir Agustus mendatang. 

"Kalau anggota dewan yang baru nanti tidak mungkin akan langsung bekerja, karena harus melakukan pembentukan alat kelengkapan dewan terlebih dahulu. Sehingga apabila diserahkan dewan baru maka APBD-P dipastikan akan molor," imbuhnya. 

Sementara iti terkait proyeksi APBD-P Trenggalek 2019, dipastikan akan mengalami peningkatan dibanding APBD induk. Pada anggaran perubahan APBD diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 2 triliun, sedangkan pada APBD induk Rp 1,7 triliun. 

"Selain itu untuk postur APBD sendiri akan lebih proporsional, karena antara belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah hampir imbang," politikus PKB ini. 

Pesta 3.000 Nasi Gegok Tutup TMMD Trenggalek

Trenggalek - Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 di Trenggalek resmi ditutup oleh Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaya. Pemutupan ditandai dengan pesta kuliner khas Trenggalek nasi Gegok. 

Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Inf Dodik Novianto, mengatakan dalam penutupan tersebut pihaknya menyediakan 3.000 bungkus nasi Gegok yang merupakan kuliner khas Kecamatan Bendungan, Trenggalek untuk disantap beramai-ramai oleh aparat TNI, polisi, warga dan jajaran pemerintah. 

"Kami memilih kearifan lokal masyarakat Bendungan, kebetulan di sini yang khas adalah nasi Gegok," kata Dodik Novianto, Kamis (8/8/2019). 

Santap bersama nasi Gegok tersebut sambutan meriah dari seluruh peserta TMMD maupun masyarakat sekitar. 3.000 bungkus nasi Gegok yang disediakan langsung ludes disantap beramai-ramai. 

"Kami harapkan ini menjadi bentuk kebersamaan TNI, dengan masyarakat maupun jajaran lainnya," ujarnya di Lapangan Surenlor Trenggalek. 

Nasi Gegok merupakan makanan khas daerah Bendungan Trenggalek, makanan tersebut merupakan perpaduan antara nasi dengan sambal teri yang dimasak menjadi satu dan dibungkus daun pisang. Rasanya yang pedas dan gurih menjadi ciri khas nasi Gegok. 

Selain pesta kuliner lokal, penutupan TMMD juga disuguhi oleh atraksi 200 pesilat dari berbagai perguruan yang ada di Trenggalek. Kolaborasi ini menjadi hal menarik, sebab Trenggalek selama ini sering terjadi gesekan antar perguruan. 

"Hari ini mereka kami kolaborasikan, ternyata mereka cukup kompak dan mampu memberikan penampilan yang menarik. Semangat kebersamaan inilah yang kami bagun, bahwa perdamaian itu indah," ujarnya. 

Sementara itu Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, mengaku puas dengan TMMD yanag dilaksanakan di Trenggalek. 

Menurutnya titik sasaran TMMD telah dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sasaran TMMD berdasarkan usulan, button up dari desa maupun kecamatan sampai terus ke tingkat kabupaten. 

"Kemudian usulan tersebut dibicarakan, dilakukan pembahasan disana. Sedangkan di Trenggalek ini  akhirnya diputuskan TMMD dilaksanakan di Dua Desa di Kecamatan ini (Sumurup dan Dompyong)," ujarnya. 

TMMD merupakan kolaborasi antara TNI bersama pemerintah daerah serta masyarakat sekitar, sebab anggaran pembangunan disediakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pembiayaan anggota yang diterjunkan ke lokasi TMMD sepenuhnya dibiayai oleh mabes TNI. 

Di Trenggalek sendiri, program yang dulu dikenal ABRI Masuk Desa melakukan berbagai kegiatan pembangunan, diantaranya pengecoran jalan desa, pembangunann Rumah Tidal Layak Huni (RLTH), pembangunan tembok penahan hingga renovasi tempat ibadah. (am)

128 Pasang Warga Trenggalek Jalani Isbat Nikah Masal

Trenggalek - 128 pasangan suami istri di Trenggalek mengikuti prosesi sidang isbat nikah massal guna mendapatkan surat nikah dan ketetapan hukum. Para peserta rata-rata adalah pasangan yang menikah pada rentang 1980 hingga 1990an. 

Camat Dongko Trenggalek, Teguh Sri Mulyanto, mengatakan sidang isbat yang digelar di Balai Desa/Kecamatan Dongko tersebut digelar secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi yang berwenang, diantaranya Pengadilan Agama, Kementerian Agama Trenggalek, KUA, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Baznas Trenggalek. 

"Total peserta yang mengikuti sidang ini 128 pasangan, mereka rata-rata adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1980 hingga 1990an, karena di masa itu pencatatan pernikahan belum sebaik sekarang," kata Teguh, Kamis (25/7/2019). 
 
Seluruh peserta isbat nikah yang diajukan ke persidangan tersebut telah melalui serangkaian pemeriksan persayaratan administrasi, selain mereka juga menyiapkan saksi untuk menyampaikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Trenggalek. 

"Proses isbat nikah ini ya dihadapkan di meja persidangan, majelis hakim didatangkan langsung ke Dongko bersama instansi lain," ujarnya. 

Pengesahan status perkawinan ini sengaja dilakukan oleh pemerintah daerah karena dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pasangan suami istri yang hanya melakukan pernikahan secara siri atau tanpa pencatatan di KUA. 

Hal itu terjadi karena proses pencatatan di tahun 1980 hingga 1990 dinilai masih kurang baik dan membutuhkan biaya tinggi. Akibatnya banyak masyarakat yang memilih nikah secara siri dan tanpa dilengkapi surat resmi dari pemerintah. 

"Jadi dulu itu masyarakat kita juga masih belum terlalu peduli terhadap pencatatan pernikahan. Namun saat ini ternyata surat-surat itu dibutuhkan untuk berbagai kepentingan, mulai naik haji, mencarikan akta kelahiran anak, hingga pendaftaran sekolah," imbuh Teguh. 

Pihaknya mengaku pada proses pendaftaran sebelumnya, isbat nikah tersebut mendapatkan kuota 150 pasang, namun dari proses verifikasi, terdapat beberapa pasangan yang telah mendaftarkan pernikahanya kala itu ke KUA namun belum diberi surat nikah. 

"Kalau yang sudah teregister namun belum dapat buku nikah maka tidak perlu sodang, mereka nanti langsung akan mendapatkan salinan buku nikah," imbuhnya. 

Yang menarik, pada saat proses persidangan ada salah satu peserta isbat yang syok dan nyaris pingsan, karena kaget dengan jalannya isbat yang harus dihadapkan di depan majelis hakim. Peserta tersebut akhirnya diminta untuk beristirahat menenangkan diri dan selanjutnya bisa mengikuti sidang dengan lancar. 

"Kami berharap tahun depan masih digelar lagi, karena ini sangat penting untuk warga yang belum melakukan pencatatan perkawinan. Kami selaku Pemerintah Kecamatan Dongko sangat berterimakasih kepada Pemkab Trenggalek khususnya Dinsos dan instansi lain yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini," imbuh Teguh. 

Layani Daerah Pesisir Pemkab Trenggalek Bentuk Tiga UPT Dispendukcapil

Trenggalek - Pemerintahan Kabupaten Trenggalek membentuk tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispendukcapil di kawasan pesisir untuk melayani adminstrasi kependudukan. 

Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, mengatakan tiga UPT tersebut berada di Kecamatan Munjungan, Panggul dan Kecamatan Watulimo. Seluruhnya berada di kawasan pesisir selatan dan merupakan wilayah yang jauh dari kota maupun pusat layanan kependudukan. 

"UPT ini untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan selatan. Sehingga warga tidak perlu datang ke Dispendukcapil untuk mengurus beberapa dokumen," kata Arifin, Rabu (26/6/2019). 

Pembentukan kantor dispendukcapil di tingkat kecamatan ini merupakan implementasi dari rencana yang telah digagas sejak dua tahun lalu. Pihaknya berharap, dengan layanan tersebut akan mempermudah masyarakat dan lebih efisien. 

"Dokumen kependudukan itu oenting, karena kalau bicara hak-hak sipil, belum diakui sebelum masyarakat ini tercatat dalam administrasi kependudukan," jelasnya. 
Meskipun telah terbentuk tiga UPT pihaknya meminta Dispendukcapil Trenggalek tidak menghentikan layanan jemput bola yang selama ini dilalukan. 

Sementara itu Kepala Dispendukcapil Trenggalek, Joko Wasono, mengatakan terdapat sembilan layanan dasar aminduk yang dapat dilakukan di UPT, yakni  penerbitan KTP Elektronik,  penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan penduduk muslim, penerbitan akta cerai penduduk non muslim, akta hak pengakuan anak, akta pengesahan anak serta legalisasi dikumen administrasi kependudukan. 

"Memang belum seluruh dokumen aminduk dapat dilayani, akan tetapi sembilan layanan dasar itu kami rasa cukup membantu masyarakat," kata Joko Wasono. 

Di sisi lain salah seorang warga Munjungan Agus Setyawan mengaku mengapresiasi Dispendukcapil UPT Munjungan, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengurus surat. 

"Kami rasa ini lebih efektif, karena apabila ke kota perjalanan saja minimal membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Di sini kan lebih enak, kalaupun ada kekurangan dokumen juga lebih dekat bolak-baliknya," ujar Agus.