Recent Posts

Layani Daerah Pesisir Pemkab Trenggalek Bentuk Tiga UPT Dispendukcapil

Trenggalek - Pemerintahan Kabupaten Trenggalek membentuk tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispendukcapil di kawasan pesisir untuk melayani adminstrasi kependudukan. 

Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, mengatakan tiga UPT tersebut berada di Kecamatan Munjungan, Panggul dan Kecamatan Watulimo. Seluruhnya berada di kawasan pesisir selatan dan merupakan wilayah yang jauh dari kota maupun pusat layanan kependudukan. 

"UPT ini untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan selatan. Sehingga warga tidak perlu datang ke Dispendukcapil untuk mengurus beberapa dokumen," kata Arifin, Rabu (26/6/2019). 

Pembentukan kantor dispendukcapil di tingkat kecamatan ini merupakan implementasi dari rencana yang telah digagas sejak dua tahun lalu. Pihaknya berharap, dengan layanan tersebut akan mempermudah masyarakat dan lebih efisien. 

"Dokumen kependudukan itu oenting, karena kalau bicara hak-hak sipil, belum diakui sebelum masyarakat ini tercatat dalam administrasi kependudukan," jelasnya. 
 
Meskipun telah terbentuk tiga UPT pihaknya meminta Dispendukcapil Trenggalek tidak menghentikan layanan jemput bola yang selama ini dilalukan. 

Sementara itu Kepala Dispendukcapil Trenggalek, Joko Wasono, mengatakan terdapat sembilan layanan dasar aminduk yang dapat dilakukan di UPT, yakni  penerbitan KTP Elektronik,  penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan penduduk muslim, penerbitan akta cerai penduduk non muslim, akta hak pengakuan anak, akta pengesahan anak serta legalisasi dikumen administrasi kependudukan. 

"Memang belum seluruh dokumen aminduk dapat dilayani, akan tetapi sembilan layanan dasar itu kami rasa cukup membantu masyarakat," kata Joko Wasono. 

Di sisi lain salah seorang warga Munjungan Agus Setyawan mengaku mengapresiasi Dispendukcapil UPT Munjungan, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengurus surat. 

"Kami rasa ini lebih efektif, karena apabila ke kota perjalanan saja minimal membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Di sini kan lebih enak, kalaupun ada kekurangan dokumen juga lebih dekat bolak-baliknya," ujar Agus. 

PT KAI Daop 7 Madiun, Gelontorkan Bantuan CSR

 Tulungagung - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggelontorkan bantuan kepada sejumlah kelompok masyarakat , sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kepada lingkungan. 

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko, bantuan program Bina Lingkungan (BL) tersebut diberikan kepada dua kelompok masyarakat, yakni perangkat alat kesenian untuk warga binaan di Lapas Kelas IIB Tulungagung serta pembangunan paving halaman SDN Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. 

Bantuan senilai puluhan juta rupiah yang dikucurkan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat maupun organisasi yang membidangi. Pada pemberian bantuan CSR tersebut Lapas Kelas IIB Tulungagung memperoleh bantuan senilai Rp 30 juta, sedangkan SDN Ngaglik 2 menerima bantuan pembangunan halaman sekolah senilai Rp 21,48 juta. 

"Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar," kata Ixfan. 

Pada saat penyerahan bantuan Ixfan mengaku ikut serta dalam menyampaikan sosialisasi tentang keselamatan perjalanan kereta api, sehingga warga juga berperan serta dalam upaya keselamatan perjalanan KA, dengan cara berhati hati saat melewati perlintasan KA sebidang. 

"Kemudian tidak melakukan pelemparan dan vandalisme terhadap KA," jelasnya

Komsos Kodim 0806, Forkopimda Siap Dukung Trenggalek Meroket


Trenggalek - Komandan Kodim (Dandim) 0806 Trenggalek memastikan, jajarannya siap mendukung penuh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Dandim 0806 Kabupaten Trenggalek, Letkol Inf Dodik Novianto, menyatakan dalam melakukan pembangunan daerah mengatakan Bupati Trenggalek tidak bisa bekerja sendiri, namun dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, kepolisian, kejaksaan serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang lain. Karena seluruhnya memiliki visi yang sama untuk menyukseskan program pembangunan. 

"Apalagi Trenggalek mempunyai jargon meroket, mari kita dukung agar Trenggalek tidak salah lepas landas untuk meroket," kata Dodik dalam kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Rabu (26/6/2019). 

Dukungan terhadap program pembangunan tersebut diwujudkan dalam berbagi kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. Dikatakan, prajurit TNI selain bertugas menjalankan tugas menjaga kedaulatan NKRI juga memiliki fungsi untuk memperlancar pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah, khususnya di wilayah Trenggalek. 

"Jadi, selain berperang, tugas TNI adalah membantu aparat pemerintah dan menjamin kelancaran pembangunan. Semua unsur pimpinan menginginkan Trenggalek ini maju, kita memiliki komitmen yang sama untuk Trenggalek," jelasnya. 

Sementara beberapa unsur pimpinan lainnya, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, kapolres hingga ketua DPRD Trenggalek juga sepakat dengan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. 

Kepala Kejari Trenggalek, Lulus Mustofa mengatakan, sebagai aparatur penegak hukum pihaknya juga memiliki fungsi yang penting dalam melalukan pengawasan pembangunan melalui TP4D, sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyelewengan. Kajari menegaskan tidak akan sungkan sungkan menindak kontraktor rekanan pemerintah yang nakal meskipun dalam kegiatan pembangunan fisiknya didampingi TP4D.

"Bentuk dukungan lain Kejaksaan terhadap Pemerintah Trenggalek, dengan menjadi pengacara Pemerintah untuk menghadapi gugatan terhadap pemerintah," kata Lulus. 

Sementara itu Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, mengapresiasi dukungan dari TNI maupun seluruh jajaran lain dalam mengawal maupun mengawasi program pembangunan, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. 

"Terlalu banyak menjabarkan cita-cita Trenggalek, untuk meringkas hal tersebut dengan jargon meroket. Meroket ini berasal dari kata MER yang artinya maju ekonomi rakyatnya, ini cita-cita utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yaitu memajukan ekonomi masyarakat," kata Arifin. 

Dikatakan, dari hasil evaluasi kepemimpinannya bersama bupati pendahulu Emil Dardak, persoalan peningkatan ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. 

"Nah salah satu upaya kami dengan melakukan lekang investasi, harapannya nanti akan menjadi motor penggerak bagi ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya," ujarnya. 

Genjot Pengembangan Wisata, Pemkab Trenggalek Permudah Investasi

Trenggalek - Pengembangan sektor pariwisata terus digenjot oleh berbagai daerah dengan inovasi dan strategi. Di Trenggalek, pemerintah setempat menggelar lelang investasi serta pengenalan potensi wisata. 

Berbagai tawaran menarik diberikan kepada para investor. Dalam lelang investasi, pemerintah daerah memberikan kemudahan investasi, salah satunya adalah penyediaan lahan oleh Pemkab Trenggalek. Investor yang akan menanamkan usahanya tidak harus membeli tanah, namun disediakan dengan sistem kerjasama. 

"Trenggalek ini 70 persen adalah pegunungan, sehingga memang agak susah untuk mencari tanah sendiri. Untuk itulah kami (pemerintah) akan memfasilitasi sehingga investor tidak perlu beli tanah," kata M Nur Arifin, Senin (29/4/2019). 

Lelang investasi itu ditawarkan langsung oleh Wakil Bupati Arifin pada gelaran Jakarta Marketing Week dua hari lalu, kepada para calon investor serta berbagai perusahaan ternama di Ibukota. 

Tak hanya kemudahan untuk mendapatkan lokasi investasi, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan pajak daerah selama 2 hingga 3 tahun pertama investasi.  Bahkan pihaknya juga siap memberikan kemudahan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

"Saya pastikan tidak ada gratifikasi atau macam-macam," ujar Arifin. 

Daya tarik lainnya, Pemkab Trenggalek membuka peluang investasi tanpa perjanjian bangun guna serah alias Build Operate Transfer (BOT) di lahan milik pemerintah daerah. "Mau investasi seratus tahun pun tidak masalah," imbuhnya.

Namun, ia meminta agar ada pelibatan masyarakat lokal dalam investasi yang bakal ditanam. Ini wajib dilakukan agar perkembangan sektor pariwisata selaras dengan peningkatan perekomonian masyarakat sekitarnya. 
 
"Kami akan undang 10 perusahaan ke Trenggalek untuk melihat secara langsung potensi investasi di wilayah kami," ujarnya. 

Pemilihan Ulang Trenggalek, Jokowi Menang Mutlak

Trenggalek - Pemungutan ulang yang berlangsung di salah satu TPS di Trenggalek berlangsung pancar, jumlah pemilih yang datang mencapai 79 persen. Yang menarik hasil perolehan suara antara Jokowi dan Prabowo tetap. 

Ketua PPK Kampak, Abu Sofyan mengatakan, dari 248 Daftar Pemilih Tetap (DPT) si TPS 3 Desa Timahan tingkat kehadiran kali ini mencapai 195 atau 79 persen. Sedangkan pada pemungutan sebelumnya jumlah yang hadir 203 pemilih. 

"Kalau hasilnya sama persis, Jokowi-Ma'ruf 191 suara dan Prabowo-Sandi 3 suara. Yang beda adalah jumlah suara tidak sah, kali ini hanya satu sedangkan yang sebelumnya ada 11," ujarnya. 

Pihaknya memastikan seluruh tahapan yang harus dijalankan dalam PSU telah dilaksanakan dengan baik oleh KPPS. Selain itu kondisi keamanan di lokasi pemungutan suara juga cukup kondusif. 

"Sesuai rekomendasi Bawaslu, kami melakukan PSU untuk pemilihan presiden serta DPD," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengaku bersyukur karena proses pemungutan berlangsung lancar, selain itu tingkat kehadiran juga relatif tinggi. 

"Alhamdulillah lancar, saya ke sini hanya memantau pelaksanaannya saja, kekhawatiran jumlah pemilih yang datang akan sedikit ternyata tidak terbukti, kemudian logistik juga aman," kata Arifin. 

Sebelumnya, TPS 3 Timahan, Kecamatan Kampak harus melakukan pemungutan suara ulang lantaran pada saat pencoblosan yang lalu terdapat dua warga dari luar daerah yang menggunakan hak suaranya tanpa formulir A5 dan hanya membawa KTP Elektronik. 

Yang fatal, petugas KPPS langsung menerima warga tersebut dan justru memasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus, padahal pemilih khusus harus warga lokal yang beralamat satu lokasi dengan TPS.