Jokowi Geram Dituding Jadi Kader PKI

Trenggalek - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar miring yang sering berembus seiring dengan musim pemilihan umum, termasuk isu yang menyebutnya sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Saat melakukan sosialisasi tentang Dana Desa di Alun-alun Trenggalek, Presiden Jokowi sempat menjelaskan isu yang menyerang dirinya. Ia menunjukkan sebuah foto ketua PKI DN Aidit saat berpidato dihadapan simpatisannya. Dalam fotu terdapat gambar yang mirip dengan Jokowi. 

"Coba digambar seperti itu, itu ketua PKI namanya DN Aidit, itu pidato tahun 1955 saat Pemilu, saya cek ini tahun berapa ? 1955 dia pidato, kok dibawahnya ada saya . Coba gambar-gambar seperti ini kalau tidak diluruskan berbahaya sekali. Orangnya lahir saja belum kok sudah di dekat podium," kata Jokowi dihadapan peserta sosialisasi Dana Desa, Jumat (4/1/2019). 

Jokowi mengaku, berbagai isu tentang keterlibatannya dalam organisasi PKI juga banyak tersebar melalui media massa dengan berbagai versi dan foto. Bahkan ada kabar hoaks yang menyebut dirinya adalah aktivis partai terlarang tersebut. 

"Ada itu di medsos banyak sekali, Presiden Jokowi itu PKI, padahal waktu PKI dibubarkan tahun 65/66, saya lahir tahun 61, umur saya baru empat tahun. Kok dibilang aktivis PKI itu dari mana ? Logiknya tidak masuk, tapi ada yang percaya," ujarnya. 

Bahkan dari sebuah survei jumlah warga yang mempercayai kabar bohong tersebut mencapai sembilan juta orang. Kondisi masyarakat yang mudah mempercayai kabar bohong dinilai cukup berbahaya, karena bisa memicu terjadinya konflik dan perselisihan. 

"Empat tahun ini saya diam saja, diomongi kaya gitu diam saja sudah, sabar-sabar. Tapi sekarang saya harus ngomong, saya kaget juga bahwa yang percaya segitu banyaknya, gara-gara di medsos," imbuh Jokowi. 

Pihaknya mengajak masyarakat untuk berpolitik yang cerdas dan tetap menjaga persatuan dan kerukunan diantara masyarakat. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah. 

Pesan Khusus Jokowi Terkait Penggunaan Dana Desa

Trenggalek - Presiden Joko Widodo menginstruksikan masing-masing pemerintah desa untuk serius dalam memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Proses pembangunan diharapkan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa.

Dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan Dana Desa di Alun-alun Trenggalek, Jokowi mengatakan pembelian berbagai kebutuhan barang dan jasa seharusnya lebih mengutamakan masyarakat lokal. 

"Membuat jalan desa atau membuat irigasi desa, atau membuat jembatan desa. usahakan yang namanya material-material itu dibeli dari desa itu sendiri, misalnya batu, beli dari situ, kalau di desa itu tidak ada beli dari desa tetangga, Kalau tidak ada beli dalam lingkup kecamatan," katanya dihadapan ribuan peserta sosialisasi, Jumat (4/1/2019). 

Dijelaskan dengan memanfaatkan penyedia barang dari desa setempat dinilai akan lebih memberikan manfaat terhadap pergerakan sektor ekonomi kerakyatan. Bahkan Presiden tidak mempersoalkan apabila harga barang di desa tersebut lebih tinggi dari luar desa. 

"Dana yang sampai Rp 257 triliun sampai akhir tahun ini dibelikan terus di desa-desa, jangan sampai keluar dari desa itu. Beli semen usahakan beli di desa itu, ada yang ngomong ke saya, di desa itu harganya Rp 3.000 lebih mahal, tidak apa-apa beli dari desa itu," imbuhnya. 

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini juga menekankan, penggunaan jasa atau tenaga kerja dalam pembangunan bersumber dari Dana Desa harus 100 persen memanfatkan tenaga lokal desa. Dengan semain tingginya perputaran uang di desa tersebut maka ekonomi masyrakat akan semakin terangkat. 

Jokowi menambahkan, menginjak tahun kelima penggelontoran dana desa, pihaknya juga mengimbau para aparatur pemerintahan desa untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan dana desa. Presiden menyarankan agar penggelontoran dana desa saat ini lebih digeser pada sektor pemberdayaan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. 

"Kemarin dalam empat tahun kita lebih konsentrasi ke infrastruktur, saluran irigasi, jembatan desa, jalan desa atau embung, silakan. tetapi mulai tahun ini geserlah, mulai digeser pada pemberdayaan ekonomi, digeser pada inovasi yang baru. Misalnya pengembangan wisata desa," kata Joko Widodo. 

Ia mencontohkan salah satu desa di Klaten, Jawa Tengah mampu memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan sektor pariwisata. Hasilnya, pariwisata Umbul Ponggok tersebut saat ini mampu menyumbangkan pemasukan untuk desa sebesar Rp 14 miliar/tahun. 

Hal itu bisa tercapai atas kerja keras dan serius dari pemerintah desa dalam menggarap sektor wisata. Bahkan di objek wisata itu juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, sehingga mampu memanjakan wisatawan yang datang. 

Penyelesaian Bendungan Tugu Trenggalek Molor

Tulungagung - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian pembangunan Bendungan Tugu di Trenggalek akan rampung antara tahun 2020/2021. Terget ini molor dari estimasi sebelumnya yang sempat diprediksi selesai 2017. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan progres pembangunan Bendungan Tugu di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek tersebut saat ini baru mencapai 35 persen. 

Pihaknya mengakui terget penyelesaian pembangunan molor dari prediksi sebelumnya, hal tersebut terjadi karena pada tahap awal pelaksanaan proyek, terkendala oleh proses pembebasan lahan. 

"Tugu itu dulu pembebasan lahannya susah, jadi sekarang baru 35 persen progresnya, kita terus kerjakan untuk diselesaikan. Kalau (waduk) Bendo yang ada di Ponorogo sekarang sudah 75 persen," kata Basuki, Jumat (4/1/2019). 

Dengan kondisi tersebut pihaknya menargetkan penyelesaian pembangunan bendungan baru akan selesai antara tahun 2020 atau 2021. Meski demikian pihaknya berkomitmen akan terus menuntaskan mega proyek di Trenggalek tersebut. 

"Itu kan multiyears, jadi tergantung progresnya, nanti disediakan anggarannya. Tergetnya ada, sekitar 2020 atau 2021," ujarnya. 

Proses pembangunan Bendungan Tugu, Trenggalek telah dilakukan selama hampir lima tahun terakhir sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada awal masa pemerintahan, Presiden Jokowi sempat melakukan peninjauan langsung, saat itu pemerintah menargetkan proyek tersebut akan selesai pada tahun 2017. 

Sementara itu anggaran pembangunan Bendungan Tugu juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari proyeksi awal hanya setengah triliun rupiah melonjak menjadi lebih dari Rp 1 triliun. 

Proyek di perbatasan Trenggalek dengan Ponorogo tersebut diharapkan akan mampu mengurangi 50 persen potensi banjir di wilayah Trenggalek kota. Selain itu juga mampu mengairi puluhan ribu area persawahan di wilayah Trenggalek dan Tulungagung. 

Foto : Humas Pemkab Trenggalek