Bulog Tulungagung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

 Tulungagung — Perum BULOG Cabang Tulungagung terus memperkuat langkah stabilisasi pangan dengan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras serta mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar harga beras tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat di wilayah Tulungagung, Blitar Raya, hingga Trenggalek tetap terpenuhi.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, menyampaikan bahwa berbagai langkah antisipatif terus dijalankan pemerintah dalam menghadapi potensi fluktuasi harga beras. Dua fokus utama saat ini adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke berbagai kanal distribusi seperti pasar tradisional, ritel modern, serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ia menuturkan, hingga awal Juni 2026, total stok beras yang dikelola Bulog secara nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sementara untuk Cabang Tulungagung sendiri tersedia sekitar 85 ribu ton stok beras yang dinilai sangat memadai untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan dan stabilisasi harga di daerah.

Per 8 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan di empat wilayah kerja telah mencapai 55,72 persen atau sekitar 260 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 465 ribu PBP. Khusus wilayah Tulungagung, penyaluran sudah menyentuh sekitar 85 ribu PBP dari target 150 ribu PBP dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir Juni 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus memperluas distribusi beras SPHP melalui jalur resmi pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kombinasi kedua program ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

“Stok yang tersedia sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kami bersama pemerintah akan terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras,” ujar Yonas.

Hilirisasi Industri Karet Dinilai Belum Optimal, Novita Hardini Minta Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas

 

Trenggalekkita.com— Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai program hilirisasi industri di Indonesia, khususnya pada sektor karet, masih jauh dari kata optimal. Ia menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan ekspor dan volume produksi, tetapi harus berdampak nyata pada nilai tambah dalam negeri dan kesejahteraan petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Novita usai Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama Kementerian Perindustrian dan Bridgestone Group ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi ini, menurutnya, membuat nilai tambah ekonomi belum maksimal dirasakan di dalam negeri, khususnya oleh petani karet.

“Ini harus menjadi catatan kritis bagi Kementerian Perindustrian, bagaimana menambah nilai tambah bagi Indonesia, terutama bagi petani dan masyarakat sekitar industri,” ujar Novita kepada Parlementaria.

Selain menyoroti aspek ekonomi, Novita juga menekankan pentingnya pemberdayaan lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industri. Dalam diskusi dengan manajemen BSRE, terungkap bahwa produksi karet mengalami penurunan akibat faktor cuaca dan dinamika geopolitik global.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga memengaruhi penerimaan negara serta nilai tambah ekonomi domestik. Karena itu, Kunspek Komisi VII DPR RI bertujuan menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan strategis yang perlu segera didorong untuk memperkuat industri karet nasional.

Novita juga menegaskan pentingnya pemberian insentif bagi industri yang telah bertransformasi menuju industri hijau. Namun, ia mengingatkan agar insentif tersebut terintegrasi dengan pemberdayaan petani dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.

“Saya mengapresiasi PT Bridgestone dan para pelaku usaha karet yang sudah bertransformasi ke industri hijau. Tapi yang tak kalah penting, insentif itu harus berdampak langsung pada petani, masyarakat sekitar, peningkatan kreativitas, serta daya saing nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus mengejar target ekspor, tetapi juga memperkuat pasar domestik terlebih dahulu. Menurutnya, ekspor bahan mentah dan setengah jadi tanpa nilai tambah justru berpotensi menjadi kebocoran ekonomi bagi Indonesia.

“Kita harus bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dampak kebijakan industri harus nyata dirasakan masyarakat dan petani,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Dana Desa Terpangkas Hingga 85 Persen, Program Masyarakat Terancam Gagal

Trenggalek -Kebijakan pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat dinilai telah memukul keberlangsungan pembangunan di tingkat desa. Pemangkasan anggaran membuat sebagian besar program yang diusulkan masyarakat tidak dapat direalisasikan.

Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Puryono, mengatakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember dan tidak boleh melewati tahun anggaran. Namun kondisi saat ini justru diwarnai ketidakpastian akibat pemotongan dana desa secara drastis.

"Dana desa yang sebelumnya rata-rata sekitar Rp1 miliar per desa, sekarang tinggal Rp200 sampai Rp300 juta. Ini sangat menyakitkan bagi desa, karena kami sudah menyusun program berdasarkan musyawarah desa dan kebutuhan masyarakat," kata Puryono, Rabu (1/1/2026).

Ia menjelaskan, sisa dana desa yang diterima saat ini sebagian besar habis untuk memenuhi program mandatori pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta operasional posyandu. Akibatnya, program prioritas yang lahir dari aspirasi warga terpaksa terhenti.

"Dengan dana Rp200 sampai Rp300 juta itu, praktis tidak ada ruang untuk program pembangunan desa. Semua habis untuk kewajiban mandatori dari pusat," ujarnya.

Puryono menyebut pemotongan dana desa ini berkaitan dengan kebijakan nasional Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan bagian dari Astacita pemerintah pusat. Dana desa, kata dia, dipotong untuk pembangunan gerai dan pengisian produk KDMP di seluruh Indonesia.

"Secara nasional, dana desa dipotong hingga 85 persen. Dampaknya, selama satu tahun kemarin desa hampir tidak membangun apa pun karena uangnya tidak ada. Usulan masyarakat hanya menjadi tumpukan arsip," tegasnya.

Pengalihan anggaran sesuai PMK 81/2025 berdampak langsung terhadap program kerja pemerintah desa. Pur menyebut terdapat 42 desa terpaksa menjalankan program dengan skema dana talangan. Hal itu terjadi karena saat program telah berjalan, tiba-tiba dana desa dipangkas dan dialihkan, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran program. 

"Anggaran dipotong, tapi program sudah berjalan. Akibatnya desa menanggung utang. Sementara PADes tidak mungkin cukup untuk menutup utang-utang program itu," katanya.

Ia juga menyoroti skema pembiayaan KDMP yang dibebankan ke desa dalam jangka panjang. Menurutnya, angsuran program tersebut berlangsung hingga enam tahun, dengan besaran pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp3 miliar per desa.

"Tahun depan dengan dana desa yang sudah dipotong, target pembangunan dari usulan masyarakat hampir mustahil tercapai. Sudah tidak ada lagi anggaran untuk infrastruktur desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah mengamanatkan alokasi minimal 10 persen dari APBN untuk desa. Namun kebijakan program mandatori dari pusat dinilai justru mengorbankan kebutuhan riil masyarakat desa.

"Kami mendukung KDMP karena itu bagian dari Astacita presiden. Tapi desa juga punya masyarakat dengan kebutuhan yang beragam dan itu harus diprioritaskan," kata Puryono.

Sebagai harapan, Puryono meminta pemerintah pusat mengembalikan kebijakan dana desa sesuai amanat undang-undang.

"Kami berharap 10 persen APBN benar-benar diprioritaskan untuk dana desa dan tidak dipotong untuk program lain yang justru mempengaruhi transfer ke desa. Kalau terus seperti ini, desa yang paling dirugikan," pungkasnya.

Novita Hardini Dorong UMKM Trenggalek Naik Kelas Menjadi IKM Hijau

 

Trenggalek - Upaya mendorong ekonomi mikro di Kabupaten Trenggalek kembali ditunjukkan Novita Hardini. Bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI dan Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, Novita berhasil mengantarkan salah satu pelaku usaha lokal, Aby Culinary “Fish Miracle Trenggalek”, naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) hijau.

Aby Culinary dikenal sebagai produsen olahan ikan dengan slogan “Cara Keren Makan Ikan”. Melalui pendampingan BSPJI, limbah berupa tulang dan kulit ikan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomis seperti bahan pakan ternak.

Saat mengunjungi usaha tersebut, Novita menyampaikan rasa bangganya atas transformasi yang terjadi. Ia menyebut Aby Culinary kini bukan hanya berkembang dari UMKM menjadi IKM, tetapi juga mampu memenuhi standar IKM hijau. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan berkelanjutan yang dilakukan BSPJI.

Novita menjelaskan, pengolahan limbah menjadi salah satu indikator IKM hijau. Limbah ikan yang semula berpotensi mencemari lingkungan kini dapat diproses menjadi bahan bernilai jual melalui alat bantuan yang difasilitasi program kerja sama Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah. “Peralatan ini tidak mahal, tapi sangat membantu UMKM meningkatkan nilai ekonomis dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pembangunan ekonomi yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Menurutnya, banyak UMKM di Trenggalek yang berpotensi naik kelas menjadi IKM hijau apabila mendapatkan pendampingan dan fasilitas serupa.

Kepala BSPJI Surabaya, Ransi Pasae, menjelaskan bahwa program pendampingan tersebut merupakan bagian dari Program Dapati, inisiatif Kementerian Perindustrian yang bertujuan meningkatkan kualitas IKM di daerah. “Limbah yang sebelumnya tidak bermanfaat bahkan merugikan, kini bisa memberikan nilai ekonomis. Ini bisa menjadi contoh bagi IKM lain untuk dikembangkan,” katanya.

Ransi menilai Aby Culinary memiliki keunggulan pada inovasi dan kemauan belajar. Menurutnya, hal itu menjadi faktor penting hingga usaha tersebut dapat naik kelas. “Tidak banyak IKM yang aktif mencari riset dan referensi untuk terus berkembang. Ini yang membuat Aby Culinary istimewa,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik Aby Culinary, Sri Utami Dewi, menceritakan usaha yang dirintis sejak 2017 itu berawal dari pengetahuan yang sangat terbatas. Seiring waktu, usaha ini berkembang berkat dukungan berbagai dinas serta pendampingan yang diterimanya tahun ini melalui Program Dapati. “Program ini membantu kami mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomis tanpa merusak lingkungan,” jelasnya.

Sri Utami menegaskan pentingnya inovasi bagi pelaku usaha mikro agar mampu mengikuti kebutuhan pasar. Ia juga menyinggung pentingnya strategi pemasaran sebagai kunci keberlanjutan usaha. “Yang terpenting adalah strategi marketing, termasuk ‘strategi marketing langit’. Jangan abaikan itu,” pesannya.

Gelar Pelatihan Wirausaha Baru, Novita Hardini Dorong Pengentasan Pengangguran di Trenggalek

 

Trenggalek - Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk memberikan pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM, kini ia menggandeng Kementerian Perindustrian untuk menggelar Pelatihan Wirausaha Baru (WUB). Kegiatan yang berlangsung empat hari ini digelar mulai Senin (17/11) sebagai upaya mengatasi angka pengangguran di daerah.

Pelatihan WUB tersebut difokuskan pada tiga bidang, yakni kerajinan barongan, pembuatan paving blok, dan servis kendaraan bermotor roda dua. Lewat pelatihan ini diharapkan lahir wirausaha-wirausaha baru yang mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Membuka kegiatan di Hotel Ja’as Permai Trenggalek, Novita Hardini menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari bimbingan teknis aspirasi Anggota DPR RI. “Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengentasan pengangguran di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menggerakkan perekonomian daerah. “IKM adalah jantung penopang perekonomian nasional. Dengan pelatihan ini, kualitas kerajinan barongan dapat meningkat sehingga pemasarannya bukan hanya domestik atau Jawa saja, tetapi bisa menjangkau pasar nasional,” imbuhnya.

Selain kerajinan, pelatihan paving blok dan servis sepeda motor juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta. Bahkan, Novita berencana mengusulkan pemenuhan kebutuhan peralatan kerja melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Program apa yang bisa kami lakukan bersama akan terus kita koordinasikan,” tegasnya.

Terkait pemilihan Trenggalek sebagai lokasi kegiatan, Novita menyebut karena wilayah ini merupakan daerah pemilihannya. “Masyarakat Trenggalek menjadi alasan kenapa saya harus berjuang. Ini pertama kali dilaksanakan khusus di bidang IKM, dan saya berharap ke depan bimbingan teknis dapat diperluas,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang turut mendampingi kegiatan menegaskan bahwa sektor kerajinan (crafting) menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal. Ia menyebut, selain kerajinan dan F&B, sektor jasa juga penting dikembangkan. “Ke depan bukan hanya bengkel biasa, tapi bisa menjadi bengkel konversi kendaraan listrik yang membutuhkan lisensi khusus,” jelasnya.

Menurutnya, beberapa pelaku industri kerajinan di Trenggalek telah memiliki pasar ekspor, namun masih belum merata. Pelatihan ini diharapkan mampu mengangkat kemampuan para perajin serta memenuhi kebutuhan konstruksi seperti paving blok melalui peningkatan kualitas produk.

Di kesempatan lain, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian, Dini Hanggandari, menyampaikan bahwa pada hari pertama peserta dikenalkan pada konsep dasar wirausaha baru dan akses KUR untuk modal kerja. Selama tiga hari berikutnya, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok pelatihan sesuai bidang masing-masing.

“Kami melakukan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan bonus demografi yang besar, membuka wirausaha baru dan meningkatkan skill menjadi penting agar dapat menyerap tenaga kerja di Trenggalek,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Komisi VII DPR RI berdasarkan aspirasi dari Novita Hardini. “Karena itu kami laksanakan pelatihan ini di Trenggalek,” pungkasnya.

BMKG Gelar Sekolah Cuaca Ajak Nelayan Trenggalek Manfaatkan Teknologi Maritim

Trenggalek – Kondisi cuaca di lautan yang tidak menentu sering kali menyebabkan kecelakaan laut hingga anjloknya hasil tangkapan ikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengajak para nelayan di Kabupaten Trenggalek memanfaatkan teknologi informasi cuaca maritim agar dapat melaut dengan lebih aman dan efisien.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang digelar BMKG Tanjung Perak di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Trenggalek. Sebanyak 70 nelayan dan penyuluh perikanan mengikuti pelatihan tersebut. SLCN merupakan program edukasi BMKG yang telah berjalan sejak tahun 2017 di 22 lokasi dan bertujuan meningkatkan literasi cuaca dan iklim bagi masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim serta cuaca ekstrem.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, mengatakan, kegiatan SLCN tahun ini mengusung konsep "Goes to Field" dengan tema "Mewujudkan Nelayan dengan Hasil Tangkapan Meningkat dan Aman Berbasis Info Cuaca". Melalui program ini, BMKG berupaya mendekatkan informasi cuaca dan iklim kepada para pelaku kegiatan di laut agar lebih siap dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah.

"Dengan SLCN ini seluruh peserta akan dipahamkan dan diedukasi untuk memperoleh informasi cuaca maritim yang mudah diakses dan cepat dipahami. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung lagi untuk mendapatkan informasi cuaca untuk kegiatannya sehari-hari," kata Eko, Sabtu (1/11/2025).

Para peserta dibekali sejumlah materi, di antaranya tentang alat pengamatan cuaca meteorologi maritim yang ada di laut agar nelayan mengetahui sekaligus ikut menjaga peralatan tersebut, serta cara membaca dan mengakses informasi cuaca maritim, termasuk tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin, serta arus laut.

Selain itu, nelayan juga diperkenalkan dengan aplikasi Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS), sistem daring milik BMKG yang dapat diakses melalui https://maritim.bmkg.go.id/inawis. Aplikasi ini menyediakan informasi prakiraan cuaca maritim hingga 10 hari ke depan serta lokasi daerah tangkapan ikan (fishing ground), sehingga nelayan dapat menentukan waktu dan lokasi melaut yang aman dan produktif.

"Dengan informasi dari BMKG, nelayan Prigi bisa merencanakan kegiatan melaut agar lebih efisien dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan laut jika cuaca buruk. Kondisi ekstrem memang bisa terjadi kapan saja, tapi lewat INA-WIS nelayan bisa tahu lebih awal," ujar Eko.

Ia juga mengingatkan agar nelayan tidak hanya mengandalkan ilmu titen atau pengalaman turun-temurun dalam membaca cuaca, karena metode tersebut tidak selalu akurat. 

"Angin, tinggi gelombang, dan sebagainya harus benar-benar dipahami. Jangan hanya berdasarkan perkiraan pribadi karena seringkali itu yang menyebabkan kecelakaan di laut," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga mengajak para nelayan untuk ikut menjaga berbagai perangkat teknologi cuaca yang terpasang di tengah laut, karena alat-alat itu memiliki fungsi vital dalam mendukung layanan informasi cuaca maritim.

Selain di Trenggalek, program SLCN tahun 2025 juga digelar di tiga lokasi di Jawa Timur, dengan Trenggalek menjadi daerah kedua. Hingga tahun 2025, SLCN Jawa Timur telah menghasilkan 1.940 alumni yang tersebar di wilayah pesisir dan menjadi agen literasi cuaca di daerah masing-masing.

Eko menambahkan, kegiatan SLCN tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi berlanjut dengan komunikasi aktif melalui Forum Grup Diskusi (FGD) antara alumni SLCN dan BMKG. Melalui forum tersebut, informasi cuaca dapat tersampaikan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus menjadi sarana bagi nelayan untuk memberi masukan terkait akurasi data cuaca yang diterima.

"BMKG akan terus memperluas kegiatan serupa dengan menyesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal. Misalnya untuk masyarakat pesisir yang berfokus pada budidaya rumput laut atau tambak garam, kami bantu dengan informasi cuaca dan iklim yang mendukung aktivitas mereka," pungkasnya.