Novita Hardini Sukses Gelar Uprintis Futsal League, Bidik Lahirkan Talenta Futsal Trenggalek

 

Trenggalek - Anggota DPR RI Novita Hardini berhasil menggelar Uprintis Futsal League yang diikuti pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Trenggalek. Kompetisi ini menjadi ajang pencarian bakat sekaligus upaya mendorong lahirnya atlet futsal berprestasi. 

Founder Uprintis sekaligus Ketua TP PKK Trenggalek itu, mengatakan pertandingan yang digelar di GOR Gajah Putih tersebut cukup sukses menarik minat para pelajar. Diakui selama ini ajang kompetisi futsal di tingkat daerah masing cukup minim, sehingga membutuhkan dorongan dari berbagai sektor. 

"Futsal di Trenggalek sejauh ini belum terwadahi secara utuh, padahal talenta-talenta di desa dan sekolah sangat banyak. Semoga melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan potensi luar biasa anak-anak Trenggalek," kata Novita Hardini, Rabu (17/6/2026). 

Dijelaskan, Uprintis Futsal League bukan sekadar menjadi ajang kompetisi biasa. Namun, juga sebagai sarana pembentukan karakter anak agar memiliki mental juara. Novita mengaku terkesan dengan antusiasme dan kemampuan para peserta untuk menguji kompetisi ini. 

"Mereka memiliki kerja sama tim dan kualitas permainan yang bagus meski masih berusia dini," imbuhnya. 

Istri Bupati Trenggalek Mochamad Nur ini berharap dengan kompetisi mampu melahirkan atlet futsal yang mampu berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Dukungan dari pemerintah dan seluruh pihak dinilai penting, sehingga talenta muda Trenggalek mendapatkan pembinaan dan fasilitas yang memadai dan layak. 

"Anak-anak ini punya modal awal untuk bisa kita kirimkan ke ajang kompetisi yang lebih besar. Nah, tugas kami di sini adalah mendukung, mendorong serta memberikan fasilitas agar mereka bisa meraih mimpi dan berprestasi," jelasnya. 

Bulog Tulungagung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

 Tulungagung — Perum BULOG Cabang Tulungagung terus memperkuat langkah stabilisasi pangan dengan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras serta mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar harga beras tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat di wilayah Tulungagung, Blitar Raya, hingga Trenggalek tetap terpenuhi.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, menyampaikan bahwa berbagai langkah antisipatif terus dijalankan pemerintah dalam menghadapi potensi fluktuasi harga beras. Dua fokus utama saat ini adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke berbagai kanal distribusi seperti pasar tradisional, ritel modern, serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ia menuturkan, hingga awal Juni 2026, total stok beras yang dikelola Bulog secara nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sementara untuk Cabang Tulungagung sendiri tersedia sekitar 85 ribu ton stok beras yang dinilai sangat memadai untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan dan stabilisasi harga di daerah.

Per 8 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan di empat wilayah kerja telah mencapai 55,72 persen atau sekitar 260 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 465 ribu PBP. Khusus wilayah Tulungagung, penyaluran sudah menyentuh sekitar 85 ribu PBP dari target 150 ribu PBP dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir Juni 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus memperluas distribusi beras SPHP melalui jalur resmi pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kombinasi kedua program ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

“Stok yang tersedia sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kami bersama pemerintah akan terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras,” ujar Yonas.

Menjawab Lemahnya Visi Pertanian Berkelanjutan Pusat Melalui Pertanian Daerah Berbasis Lingkungan

 

Oleh:

Irfa’i Afham

(Dosen FISIP Universitas Airlangga)

Pelestarian lingkungan merupakan salah satu wacana yang terus naik di tingkat nasional Indonesia maupun global. Salah satu topik yang menjadi sorotan global adalah masalah deforestasi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas deforestasi (netto) Indonesia tahun 2021-2022 adalah seluas 104 ribu ha. Sementara deforestasi bruto nasional adalah seluas 119,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha. Faktor utama penyebab deforestasi diantaranya adalah perkebunan milik rakyat dan perusahaan, penebangan ilegal, kebakaran hutan, pengembangan infrastruktur, dan perluasan areal pertanian. Secara umum kerusakan hutan berdampak langsung pada kehilangan keanekaragaman hayati dan peningkatan emisi karbon. Pada jangka panjang kerusakan ekosistem lingkungan berdampak pada kerusakan perekonomian komunitas lokal. Upaya-upaya pembangunan ramah lingkungan yang bersifat top-down sulit untuk mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan aktif entitas sosial dan politik lokal. Pertanyaan kemudian muncul terkait bagaimana membangun basis agenda politik lingkungan yang mampu bersinergi dengan perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian.

Pada tingkat nasional, wacana Pertanian Berkelanjutan dikeluarkan oleh kementerian pertanian pada tahun 2022. Akan tetapi fokus pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian masih belum jelas dan tidak menemui kesuksesan. Ini terlihat dari pengelolaan dan pengintegrasian beragam aktor yang ada. Kebijakan nasional ini tidak menunjukkan hasil empiris dalam mengatasi kemiskinan dari sektor agraris. Di sisi lain, wacana lingkungan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang mendukung agenda lingkungan dalam wacana ini belum diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah pusat. 

Salah satu contoh nyata dapat diambil melalui sentralisasi perencanaan food estate nasional yang kacau dan gagal menuai panen yang memuaskan misalnya di Kalimantan dan Papua. Tidak sedikit di berbagai daerah, implementasi kebijakan food estate nasional tidak tepat guna pada urusan lahan. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomis bagi para petani, tetapi juga memiliki dampak destruktif pada lingkungan secara jangka pendek dan panjang. Keputusan pemerintahan baru Prabowo Subianto dalam melanjutkan agenda ini perlu dikritisi. Penguatan sektor pertanian perlu dilakukan secara bottom-up dengan pemerintah daerah sebagai aktor kunci.

Langkah Kabupaten Trenggalek dalam mengharmonisasi pembangunan khususnya di sektor pertanian patut diapresiasi. Berdasarkan ekosistem alami yang telah ada, sektor pertanian Trenggalek memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan perekonomian ramah lingkungan. Pada dasarnya wacana ini harus dikaitkan secara langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan para pekerja di sektor pertanian lainnya. Sektor pertanian Trenggalek memiliki posisi yang sangat penting sebagai sektor ekonomi rakyat. Sektor Pertanian bersama Kehutanan, dan Perikanan  merepresentasikan 25,98 persen pertumbuhan ekonomi daerah ini, kemudian disusul oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 18,51 persen. Di Trenggalek, para petani secara umum berfokus di beberapa komoditas diantaranya padi, jagung, dan hortikultura. Sektor pertanian sangat penting untuk dimajukan karena telah memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki ikatan yang sangat kuat secara sosio-kultural dengan Rakyat Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek di bawah kepemimpinan Bupati Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara berani menargetkan Net Zero Emisson di 2045. Langkah ini perlu dicermati secara positif sebagai upaya nyata pembangunan daerah berbasis lingkungan yang pada jangka panjang akan memperkuat realisasi agenda-agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Beberapa agenda pro lingkungan dalam SDGs diantaranya, Goal 6: Clean Water and Sanitation, Goal 7: Affordable and Clean Energy, Goal 11: Sustainable Cities and Communities, Goal 14: Life Below Water, dan Partnerships for the Goals (mendorong kerjasama global untuk mencapai environmental sustainability). Namun demikian, agenda ini tentu tidak akan bisa dicapai hanya melalui proses politik sentralistis pemerintah pusat yang berbasis di Ibukota, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Langkah awal Kabupaten Trenggalek Patut diapresiasi. Trenggalek menautkan berbagai aktor mulai dari praktisi hingga akademisi untuk memberikan pertimbangan dan menjadi aktor utama secara sinergis untuk mencapai Net Zero Carbon. Trenggalek mendorong beberapa upaya rintisan diantaranya penggunaan sepeda, penggunaan Renewable Energy, peningkatan energi hijau, skema fiskal berupa carbon trading, pembangunan kebun raya bambu di Kecamatan bendungan, dan penghijauan melalui penanaman mangrove. Melalui kepemimpinan Bupati Arifin, Trenggalek mewacanakan pertanian yang mempertimbangkan Net Zero Carbon dan wacana ini sangat penting. Agenda rintisan ini diwujudkan misalkan dalam bentuk promosi dan perluasan penggunaan pupuk organik dan promosi penggunaan metode lahan hemat air untuk pertanian.

Pada dasarnya Agenda ini tidaklah instan karena pada akhirnya akan melibatkan banyak aktor dan sumber daya untuk implementasi yang lebih luas dan besar, meski demikian langkah tersebut perlu diapresiasi dan menjadi contoh daerah-daerah lainnya. Keterbatasan sumber daya daerah bukanlah halangan, karena inti dari politik pembangunan adalah merealisasikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan mencakup sektor pertanian, politik lingkungan berbasis daerah akan menemukan nyawanya karena di situ akan menyangkut langsung kehendak umum rakyat Trenggalek yang didominasi oleh sektor agraris.

Sektor pertanian berbasis lingkungan akan lebih berdampak positif terhadap keberpihakan terhadap ekonomi rakyat dan peningkatan signifikansi agenda politik lingkungan secara bottom-up dibandingkan sektor ekstraktif seperti pertambangan dan pengeboran minyak yang tata kelolanya jauh dari aktor lokal terlebih setelah diadopsinya UU no. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba. Selain itu sektor-sektor ekstraktif juga sulit untuk memunculkan dampak langsung pada perekonomian rakyat. Sektor pertanian telah memiliki akarnya pada rakyat Trenggalek. 

Pada langkah lebih lanjut, konsolidasi untuk mendorong UMKM dan industri pengolahan akan sangat diperlukan guna menunjang pertanian. Pemerintah daerah tidak mungkin merealisasikannya sendiri. Selain petani dan pekerja di sektor pertanian, sektor swasta dapat memainkan peran krusial. Akan tetapi, Pemerintah harus mampu menyatukan berbagai visi dan agenda dengan berbagai aktor untuk merealisasikan perekonomian Net Zero Carbon berbasis pertanian. Selain itu, relasi baik antara pemerintah dan akademisi di lingkungan kampus akan sangat fundamental dalam menelurkan beragam inovasi kebijakan pertanian yang ramah lingkungan.

Pelibatan beragam aktor akan dapat memecahkan pula berbagai rintangan yang mungkin terus muncul. Strategi pembangunan ekonomi ini dapat menjadi jawaban atas tantangan pembangunan top-down pada perekonomian daerah yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan. Pelibatan aktif petani dalam inovasi ini akan meningkatkan signifikansi wacana ini. Peningkatan nilai tambah pertanian ramah lingkungan, tentu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan para pekerja di sektor pertanian, tetapi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara luas. 

Selain itu, sektor ekonomi rakyat ini dapat menjadi tulang punggung dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketersediaan nutrisi untuk rakyat. Pada tataran nasional akan menjawab masalah kelangkaan kebutuhan pangan dan berbagai potensi resiko yang mungkin muncul. Langkah ini akan membutuhkan penyusunan dan implementasi manajemen resiko pembangunan pertanian yang terencana. Penguatan pembangunan pertanian Trenggalek ini dengan berbasis pada lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang dan menjaga alam terus lestari. 

***

Keren, Kinerja PNM Berdayakan Ekonomi Perempuan Lampaui Grameen Bank

 

Kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat telah menembus 15,2 juta nasabah di Indonesia. Kinerja ini bahkan melampaui Grameen Bank, lembaga pembiayaan  Bangladesh penerima hadiah Nobel Perdamaian di tahun 2006.

Lembaga pembiayaan milik negara ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hingga akhir tahun 2023, PNM telah menyalurkan pembiayaan kepada 19,5 juta pelaku usaha ultra mikro dan mikro dan memiliki 15,2 juta nasabah aktif. Sementara di tahun yang sama, jumlah nasabah Grameen Bank tercatat 10,45 juta orang. 

Padahal program Grameen Bank sudah berjalan sejak tahun 1976, sedangkan PNM baru memulai program pembiayaan yg sama dengan Grameen Bank sejak tahun 2016, melengkapi program PNM lainnya yang didirikan tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Lompatan besar kinerja PNM terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana jumlah nasabah aktif PNM yang semula 443 ribu orang  di tahun 2016, telah menjadi 15,2 juta nasabah di akhir tahun 2023. 

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang diluncurkan PNM di tahun 2015 telah membantu memberikan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke. Program ini menjangkau pelaku usaha ultramikro dan UMKM di 6.165 kecamatan, 435 kabupaten dan kota di 35 provinsi di Indonesia.

Jumlah pembiayaan yang dikucurkan dalam dalam lima tahun terakhir mencapai hampir Rp195 triliun; Tahun 2019 sebesar Rp24,06 triliun, Tahun 2020 sebesar Rp23,72 triliun, Tahun 2021 sebesar Rp34,52 triliun, Tahun 2022 sebesar Rp42,59 triliun, dan Tahun 2023 sebesar Rp70 triliun.

Dengan kelebihan tersebut, PNM benar-benar menjadi program pemberdayaan UMKM dan perempuan paling strategis saat ini. Presiden Jokowi pun dengan bangga menceritakan keberhasilan program PNM Mekaar di side event di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia, pada 30 Oktober 2021. Di mana pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara maju itu membahas pemberdayaan UMKM dan peran perempuan.

Tak heran jika sejak tahun 2021, Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa PNM sudah lebih besar dari pada Grameen Bank. Hal yang sama disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut Dirut PT PNM Arief Mulyadi, nonperforming loan (NPL) dari pembiayaan Mekaar berada di kisaran 0,5 persen gross. Keberadaan PNM sebagai bagian dari holding pembiayaan ultramikro bersama BRI dan PT Pegadaian telah memudahkan masyarakat mengakses lembaga pembiayaan dengan cepat dan efisien. 

Selepas didirikannya Holding Ultra Mikro oleh Pemerintah pada September 2021, dimana PNM menjadi salah satu bagiannya, PNM menjadi lebih mampu mengatrol kinerjanya sebagai lembaga pembiayaan dari konvensional menjadi digital. Saat ini jumlah debitur digital melalui UMi Corner telah mencapai 64 ribu nasabah dari target 60 ribu nasabah. Database nasabah yang sudah terintegrasi sebanyak 15,1 juta dan pencairan cashless sudah 98,38%.

“Nasabah PNM yg memiliki rekening Simpedes UMi sebanyak 13,5 juta orang,” kata Arief Mulyadi.

Nasabah BUMN pembiayaan kini dengan mudah mendapatkan dan mengaktivasi rekening tabungan. Menurut data PNM, posisi saldo di rekening Simpedes sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp1,55 triliun dengan rata-rata saldo Rp115 ribu per rekening.

Tak hanya akses pembiayaan, melalui holding ultramikro, nasabah Mekaar bisa mendapat penghasilan tambahan dengan menjadi Agen BRILink Mekaar. Sampai akhir tahun lalu, jumlah agen BRILink Mekaar sudah mencapai 152 ribu agen. Hal ini tentu membantu transaksi keuangan usaha sesama nasabah dan masyarakat sekitarnya.

PNM juga tak sekedar menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan berbentuk kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) Nasabah. 

Selama tahun 2023 PNM telah membentuk 20 Kampung Madani dan 537 klasterisasi dengan 249,514 orang Ketua Kelompok sebagai Mitra Pemberdayaan. Lembaga ini juga telah membantu lebih dari 1 juta nasabah untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Demi Tambah Stamina, Pria ini Nekat Konsumsi Sabu-Sabu

Trenggalek - Seorang pekerja serabutan asal Kediri nekat mengkonsumsi sabu-sabu demi menambah kekuatan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Selain dikonsumsi, ia juga mengedarkan sabu untuk orang lain. 

"Saya menggunakan untuk doping bekerja dan yang tiga paket (sabu-sabu) itu sebenarnya bukan diedarkan, tapi hanya berdasarkan pesanan saja," kata tersangka Slamet Arifin (43) warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, saat konferensi pers di Polres Trenggalek, Kamis (6/8/2020). 

Slamet mengaku aktivitas pekerjaan yang dijalani bergonta-ganti, mulai dari sopir hingga kuli. Ia mengkonsumsi sabu-sabu selama dua bulan terakhir. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan di Polres Trenggalek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. 

Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring, mengatakan dari tangan tersangka Slamet Arifin, polisi mengamankan barang bukti tiga paket sabu, masing-masing seberat 0,73 gram, 0,7 gram dan 0,7 gram. Narkotika golongan satu tersebut disembunyikan dalam bungkus rokok dan dimasukan dalam kantong celana. 

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dari mendapatkan sabu tersebut dari rekannya MR warga Kalidawir, Tulungagung. Selanjutnya tiga paket sabu-sabu itu dijual kepada pemesan UT. "Tersangka kami tangkap saat hendak melakukan transaksi sabu-sabu di pinggir jalan di Desa Baruharjo, Kecamatan Durenan, Trenggalek," kata AKBP Doni. 

Menurutnya, tersangka membeli setiap paket sabu-sabu dari MR seharga Rp 1,2 juta dan dijual kembali kepada konsumennya Rp 4,5 juta. Dengan penjualan barang haram itu, tersangka mendapat keuntungan sekitar Rp 1 juta. 

"Jadi sabu-sabu ini akan diedarkan di wilayah Trenggalek melalui perantaranya saudara UT. Saat ini kami juga masih melakukan upaya pengembangan,"   jelasnya. 

Akibat perbuatannya tersangka ditahan di Polres Trenggalek dan dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baliho Kader PKB Trenggalek Syah M Natanegara Dicorat-coret

Trenggalek - Suhu politik menjelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Trenggalek mulai memanas, baliho kader PKB Syah M Natanegara yang dikabarkan mendapat rekomendasi dari PDIP sebagai calon wakil bupati dicorat-coret oleh sejumlah orang. 

Pencoretan baliho yang terjadi di berbagai lokasi itu tersebar di media sosial. Dalam aksinya, sejumlah orang berseragam organisasi sayap PKB, Garda Bangsa menutup paksa logo PKB menggunakan cat hitam. Selain logo, sejumlah orang tersebut juga menutup tulisan "FPKB" pada kalimat "Anggota DPRD FPKB DPRD Trenggalek". 

Coretan itu tejadi hampir di seluruh baliho yang terpasang di ruas jalan protokol di Trenggalek. Terkait kondisi itu Sekretaris DPC PKB, Samsul Anam belum bisa dikonfirmasi, nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif. 

Sementara itu, kader PKB Syah M Natanegara  mengakui adanya pencoretan pada balihonya. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti pelaku maupun motif dibalik aksi pencoretan baliho tersebut. 

Syah menyayangkan adanya pencoretan tersebut, terlebih yang ditutup adalah logo PKB. Padahal ia merupakan kader sekaligus anggota Fraksi PKB di DPRD Trenggalek. Selain itu ia menilai pemasangan baliho itu juga tidak melanggar aturan partai, sebab ia hanya menyebut pribadinya sebagai anggota Fraksi PKB. 

"Kalau yang dicoret logo PKB, kami sangat menyayangkan, kecuali kalau pribadi saya yang dicoret. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan, tapi karena partai ya itu yang saya sayangkan, karena itu adalah upaya saya untuk membesarkan partai," kata Syah M Natanegara, Senin (29/6/2020). 

Meski demikian, Syah tidak terlalu mempersoalkan aksi perusakan pada balihonya, pihaknya menyerahkan persoalan itu ke jajaran DPC dan DPP PKB untuk mengambil sikap. "Biarkan DPC dan DPP yang menilai dan juga kami kembalikan ke masyarakat, ketika ada oknum yang bertindak seperti itu," ujarnya. 

Sebelumnya Syah M Natanegara disebut-sebut mendapatkan rekomendasi PDIP sebagai bakal calon wakil bupati untuk mendampingi kandidat petahana Mochammad Nur Arifin. Turunnya rekomendasi itu disebut langsung oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur Kusnadi di sela-sela Haul Bung Karno di Blitar. 

Di sisi lain DPC PKB Trenggalek kini menggadang-gadang pasangan lain, Totok-Ponco untuk maju dalam Pilkada 2020 dengan menggandeng Partai Golkar. Bahkan Ketua DPC PKB Trenggalek Kholiq optimistis pasangan tersebut 99 persen akan mendapatkan rekomendasi DPP PKB.