Peristiwa itu terjadi, Selasa sesaat sebelum rapat berlangsung. Beberapa anggota Satpol PP Trenggalek berbicara dengan anggota dewan yang hendak menemui kepala desa.
"Setelah itu satpol pp tadi langsung meminta wartawan untuk keluar dari ruang rapat dengan alasan rapat tertutup," kata salah satu wartawan Memorandum, Karyanto.
Menururtnya, pengusiran wartawan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas, padahal pembahasan yang dilakukan menyangkut anggaran publik.
"Kalau sudah tertutup seperti ini sama dengan membungkam informasi publik, apa alasan mereka bertindak seperti itu," ujarnya.
Anggota PWI Tulungagung ini menjelaskan, pelarangan yang dilakukan kalangan DPRD dan satpol PP Trenggalek tersebut bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi publik (KIP).
"Kami merasa tidak ada dasar yang kuat untuk melarang kalangan wartawan untuk meliput anggaran," ujarnya.
Ia mensinyalir ada hal-hal yang disembunyikan dari masyarakat, sehingga wakil rakyat memilih untuk "selintutan".
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Miklasiati mambantah telah melakukan pengusiran terhadap kalangan jurnalis, pihaknya berdalih rapat tertutup itu dilakukan agar lebih fokus dalam pembahasan.
"Kami juga tidak melarang wartawan untuk meliput, buktinya setelah acara bisa konfirmasi seperti ini," katanya.
Sebelumnya puluhan, kepala desa di Trenggalek, mengadu ke DPRD Trenggalek terkait rencana pemotongan sejumlah anggaran yang bakal dialokasikan pada APBD 2014.
"Karena untuk beberapa program itu sudah melalui tahapan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan)," kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek, Rebo.
Bahkan pihak kecamatan dan pemerintah desa terlanjur melakukan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat langsung.
Pihaknya khawatir apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Makanya kami pertanyakan, jangan sampai masyarakat merasa dibohongi, katanya mau dapat program ini itu, namun kenyataannya tidak," ujarnya.
Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD, Miklasiati akan melakukan pembahasan bersama badan anggaran dan eksekutif.
Menurutnya, beberapa anggaran dalam rancangan APBD 2014 memang terancam dipangkas, karena dana alokasi yang dikucurkan pemerintah pusat mengalami penyusutan.
"Yang jelas untuk anggaran di desa ataupun kecamatan akan kami perhatikan, kami yakin akan tetap ada alokasinya, meskipun mengalami pengurangan," tandasnya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Terima Kasih telah mampir di www.trenggalekkita.com, silakan untuk menuliskan komentar pada kolom di bawah ini. Penulisan komentar tidak boleh mengandung kata-kata kotor, SARA serta berbau pornografi. Kami juga tidak mengzinkan pencantuman link. EmoticonEmoticon