PEMINAT SMA DI TRENGGALEK TURUN DRASTIS


Trenggalek - Jumlah pendaftar siswa baru di beberapa SMA di Trenggalek, Jawa Timur turun drastis sejak tiga tahun terakhir, sebagian besar calon siswa baru saat ini lebih memilih untuk mendaftar ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Kondisi ini tampak terlihat di lokasi pendaftaran siswa baru di SMA Negeri 2 Trenggalek. meskipun saat ini telah memasuki hari ketiga masa pendaftaran siswa baru, namun jumlah calon siswa yang datang tidak seramai beberapa tahun yang lalu. bahkan hingga jumlah calon siswa yang mendaftar melalui jalur reguler kurang dari 200 anak. 

Kepala SMA Negeri 2 Trenggalek, Supriyanto mengakui , saat ini animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMA menurun drastis. prosesntase penyusutan pendaftar mencapai lebih dari 40 persen. 

"Kondisi ini terjadi sekitar tiga tahun terakhir, kalau dulu, masa pendaftaran seperti ini sekolah kami selalu dipadati calon siswa baru," katanya.

Menurutnya sebagian besar calon siswa baru saat ini lebih memilih mendaftar ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. Terlebih saat ini bermunculan SMK Negeri dan swasta di sejumlah kecamatan. 

Turunnya minat calon siswa baru menyebabkan sejumlah SMA di Trenggalek kesulitan mendapatkan siswa baru, terlebih untuk sekolah-sekolah yang ada di kawasan pinggiran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya mengaku terus melakukan inovasi guna menarik minat masyarakat. 

Salah satu langkah yang diambil dengan dengan menggelar penerimaan siswa baru melalui jalur MIPA, cara ini dinilai cukup efektif untuk mejading siswa baru sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 

"Total pagu siswa baru di SMA kami adalah 324, dari jumlah tersebut 188 sudah terisi melalui jalur MIPA, sisanya kami isi melalui jalur reguler," imbuhnya

Selain itu sekolah juga terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang ada termasuk fasilitas untuk ekstrakurikuler, sehingga diharapkan dapat menarik perhatian dari masyarakat.

"Kalau di SMA 2 Trenggalek, meskipun ada penurunan peminat tapi masih relatif mudah untuk mendapatkan murid, yang sulit itu adalah SMA yang ada di kawasan pinggiran," kata pria yang akrab disapa Supri ini.

Menurutnya di sejumlah SMA pinggiran di Trenggalek, beberapa guru terpaksa patungan untuk menyediakan seragam gratis bagi siswa baru yang mau mendaftar di sekolah tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan agar sekolah tersebut tetap mendapatkan murid sesuai dengan alokasi pagu yang telah ditetapkan dinas pendidikan.  


AKHIRNYA PANWASLIH TRENGGALEK TANDATANGANI NPHD

Trenggalek - Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur akhirnya mendapat kejelasan terkait dana hibah untuk pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015.

Ketua Panwaslih Trenggalek, Farid Wajdi mengatakan, dari anggaran Rp2,1 miliar yang ada dalam APBD 2015 dicairkan melalui dua tahap, untuk tahap pertama panwaslih menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan nominal Rp1,5 miliar. Sedangkan sisanya senilai Rp600 juta akan dicairkan melalui NPHD kedua.

"Alhamdulillah NPHD pertama sudah kami tandatangani tanggal 30 Juni kemarin, sekarang masih proses untuk pencairan," katanya. 

Farid mengaku, skema pencairan anggaran melalui dua tahap ini tidak sesuai dengan keinginnan dari panwalih, yang meminta seluruh anggaran Rp2,1 miliar dijasikan satu NPHD. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena saat ini tahapan pemilu sudah mulai berjalan.

"Yang paling penting saat ini kami bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Panwalih yang lain, Undarwati menjelaskan, selain anggaran Rp2,1 miliar tersebut, Panwaslih Trenggalek masih membutuhkan lagi tambahan anggaran untuk pengawasan pemilihan kepala daerah.

Menurutnya, besaran anggaran tambahan yang dibutuhkan mencapai Rp1,2 miliar, dana tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan honorarium 1300 pengawas tempat pemungutan suara (Panwas TPS) yang tersebar di 157 desa dan kelurahan. Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan pengawasan atribut kampanya calon bupati dan waki bupati serta bimbingan teknis.

"Sehingga total anggaran yang kami butuhkan itu sebesar Rp3,4 miliar, ini nanti rencananya akan kami ajukan melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan)," jelasnya.

Wanita yang sehari-sehari menjadi guru SMP ini berharap, pemerintah daerah berkomitmen untuk menyukseskan agenda pemilukada, dengan memenuhi seluruh kebutan anggaran penyelenggaran maupun pengawasan.

"Karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran," imbuhnya. 

Sebelumnya, anggaran pengawasan untuk Panwaslih Trenggalek sempat terkatung-katung beberapa bulan, kondisi ini menuai sorotan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, mengingat dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggaran pemilukada serentak, hanya Kabupaten Trenggalek yang belum mendapatkan kejelasan. 


BAHAYAKAN JEMBATAN DARURAT, POLISI TINDAK KENDARAAN BERMUATAN LEBIH


Trenggalek - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur menindak tegas sejumlah kendaraan yang nekat melintasi jembatan darurat antar kabupaten di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, karena melebihi batas maksimal tonase yang diijinkan. 

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek, AKP Heru Sujio Budi Santoso, Kamis 2/7 mengatakan, dari  razia tersebut pihaknya menjaring enam unit truk yang mengangkut berbagai jenis material, seperti batu, tanah liat maupun hasil tambang gaian C.

"Seluruh kendaraan yang terjaring razia langsung dilakukan penindakan dengan ditilang," katanya. 

Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Bupati Trenggalek dengan jajaran Kepolisian, guna mempersiapkan jalur mudik lebaran 2015. Menurutnya, selama ini, meskipun telah dipasang rambu peringatan batas berat maksimal kendaraan yang melintas, ternyata masih banyak ditemukan truk-truk bertonase besar yang nekat menerobos.

Lanjut Heru, pemasangan jembatan darurat tersebut sifatnya hanya sementara dan tidak layak digunakan untuk kendaraan dengan tonase besar atau lebih dari 6 Ton. Sehingga apabila tidak dilakukan penertiban, pihaknya khawatir akan berpengaruh terhadap konstruksi jembatan.

"Untuk itu kami akan terus melakukan pemantauan dan penindakan kepada kendaraan yang melanggar," ujarnya kepada sejumlah wartawan. 

Kata dia, untuk kendaraan yang bermuatan berat, seharusnya tidak melewati jembatan Nglongsor, namun harus memutar melalui jalur Kecamatan Karangan dan Suberingin. 

Sebelumnya, Bupati Trenggalek, Mulyadi Wiryono mengeluhkan banyaknya kendaraan berat yang melintasi jembatan utama yang menghubungkan antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabuaten Ponorogo tersebut.  Orang nomor satu di Pemkab Trenggalek ini meminta pihak kepolisian menindak tegas seluruh kendaraan yang melanggar. 

Karena apabila dibiarkan jembatan besi yang dipasang Dinas Binamarga Provinsi Jawa Timur rawan putus dan akan menganggu arus mudik lebaran. "Kalau sampai putus lagi, yang susah adalah masyarakat, karena aksesnya harus memutar," katanya.



caption foto : Polisi menindak kendaraan yang melebihi tonase

BUPATI LARANG PENGGUNAAN MOBDIN UNTUK MUDIK LEBARAN

BUPATI LARANG PENGGUNAAN MOBDIN UNTUK MUDIK LEBARAN


Trenggalek - Bupati Trenggalek, Jawa Timur , Mulyadi Wiryono mengimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintahannya untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

Menurutnya, kebijakan tersebut diberlakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan yang bersifat pribadi, terlebih sesuai dengan aturan, kendaraan dinas hanya diperbolehhan untuk kepentingan kedinasan.

"Para PNS yang mendapat fasilitas mobil dinas ini rata-rata kan sudah memiliki mobil pribadi, jadi untuk apa menggunakan mobil dinas," katanya kepada sejumlah awak media.

Orang nomor satu di Pemkab Trenggaek ini menyarankan, khusus untuk pegawai yang tidak memiliki kendaraan atau mobil pribadi disarankan untuk menggunakan angkutan umum, bus maupun travel.   

Meski demikian, Mulyadi tidak menjelaskan secara jelas terkait sanksi yang akan dijatuhkan bagi pegawai negeri yang nekat menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

Sementara itu, larangan penggunaan mobil dinas tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah masyarakat. Salah seorang warga Gandusari, Widayati mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan kepal daerah ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang selama ini digelorakan. 

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri PAN No 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Dalam lampiran II poin 5 peraturan tersebut dinyatakan, penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja.

"Jadi tidak ada alasan lagi untuk tetap menggunakan mobil dinas untuk mudik," katanya.

Namun lanjut wanita yang berprofesi sebagai guru ini, kebijakan bupati tersebut seharusnya dikelurkan melalui surat resmi, sehingga akan mempermudah melakukan penindakan terhadap pegawai yang melanggar. "Tidak secara lisan saja," ujarnya.

KPU TRENGGALEK SEGERA SUSUN DAFTAR PEMILIH PEMILUKADA


Trenggalek - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, segera melakukan penyusunan daftar pemilih (DP) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2015. Daftar pemilih ini nantinya akan dilakukan pemutakhiran hingga 26 Agustus mendatang.

Ketua KPU Trenggalek, Suripto mengatakan, bahan untuk daftar pemilih tersebut diambilkan dari data salinan hasil analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang didistribusikan oleh KPU pusat.  

"Jadi prosesnya, DP4 dari Kementerian Dalam Negeri diserahkan ke KPU Pusat, kemudian dianalisis dan hasilnya diserahkan ke KPU di tingkat kabupaten dan kota," katanya.

Penyusunan daftar pemilih ini rencananya akan berlangsung hingga tanggal 14 Juli mendatang. Menurutnya sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih yang telah disusun tersebut akan dilakukan peutakhiran terlebih dahulu dengan metode pencocokan dan penelitian atau coklit.

Pemutakhiran ini nantinya dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP), yang tersebar di seluruh desa di Kabpaten Trenggalek. Proses ini bakal dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli hingga 26 Agustus 2015. 

Suripto menjelaskan, selama proses pemutakhiran data pemilih, petugas P2DP diwajibkan untuk mendatangi rumah masing-masing pemilih guna memastikan kebenaran data tersebut. Pihaknya meminta, masyarakat aktif melakukan pemantauan, sehingga bisa segera dilakukan pembenahan apabila terdapat data yang salah.

"Jadi prosesnya nanti panjang dan banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh KPU. Maka dari itu peran serta dari seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Lanjut dia, dalam tahap pemutakhiran data pemilih, dipastikan akan ada pengurangan maupun penambahan calon pemilih, hal ini terjadi akibat dari perpindahan penduduk, maupun adanya penduduk yang meninggal dunia. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek rencananya akan dilaksanakan tanggal sembilan Desember 2015. Pemilukada ini dilaksanakan serentak di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Kediri.  


SUKONO DITUNTUT 4,5 TAHUN PENJARA

Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Trenggalek, Sukono dituntut 4,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi akuisisi Bank Perkreditan Rakyar (BPR) Bangkit Prima Sejahtera Durenan senilai Rp 2,3 miliar.

JPU Kejaksaan Negeri Trenggalek, Dafit Supriyanto mengatakan, dalam perkara dugaan korupsi tersebut terdakwa, Sukono dinilai terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair, yakni melanggar 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena menerima uang imbalan atau gratifikasi dalam akuisisi bank daerah tersebut. 

"Dari analisa jaksa, untuk dakwaan primer yakni pasal dua dan tiga, yang berangkutan tidak terbukti bersalah, terbuktinya di pasal 12 B itu" katanya.

Selain menuntut 4,5 tahun penjara, jaksa juga meminta mjelis hakim untuk mejatuhkan vonis denda kepada mantan anggota DPRD Trenggalek itu sebesar Rp200 Juta subsidair enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta atau dua tahun penjara.

Dafit menambahkan, tuntutan tersebut dinilai cukup realistis dan sesuai dengan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Lanjut dia jaksa penuntut umum, saat ini masih menunggu agenda persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dengan agenda tanggapan terdakwa atas tuntutan JPU. 

"Kami konsisten dengan tuntutan yang kami sampaikan ke majelis hakim ini, jadi meskipun ada tanggapan dari terdakwa, kami akan tetap pada pendirian awal," tegasnya.

Kasus dugaan korupsi akuisisi atau pembelian Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Prima ini terjadi pada tahun 2007 lalu, saat itu Pemkab Trenggalek mengakuisisi BPR tersebut dengan harga Rp2,3 miliar. 

Namun dalam pelaksananaanya proses tersebut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Bahkan uang korupsi tersebut disinyalir mengalir ke beberapa kalangan di DPRD  Trenggalek dan eksekutif. 

Akibat kasus ini, kejaksaan menetapkan empat tersangka yakni, mantan anggota DPRD yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Trenggalek, Sukono, mantan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Trenggalek, Gatot Purwanto, Sekretaris Daerah Trenggalek, Ali Mustofa dan mantan pejabat Pemkab Trenggalek Subro Muhsi Samsuri.

JALUR MUDIK PONOROGO-TRENGGALEK BERLIKU DAN MINIM PENERANGAN


Trenggalek - Para pemudik yang hendak melintasi jalur utama di Trenggalek , Jawa Timur perlu meningkatkan kewaspadaan , kerena beberapa ruas jalan, rawan kecelakaan lalu lintas, rawan longsor dan minim penerangan . 

Jalur utama Jawa Tengah-Jawa Timur, yang melintasi Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek kini menjadi salah satu jalur favorit para pemudik dari Jakarta , Jawa Barat maupun Banten yang hendak menuju Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar maupun Malang. Apabila dibandingkan dengan jalur tengah yang melewati Madiun dan Nganjuk, waktu tempuh yang dibutuhkan lebih singkat tiga jam. 

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Trenggalek, Sigit Agus Hari Basuki mengatakan, untuk pemudik yang akan melalui jalur Trenggalek perlu meningkatkan kewaspadaan. beberapa ruas jalan , seperti di wilayah Kecamatan Tugu  rawan longsor. Beberapa tebing curam dan jurang berada di kanan dan kiri jalan. selain itu kawasan ini memiliki jalur yang berkelok-kelok . 

"Kewaspadaan pemudik perlu lebih ditingkatkan apabila melintas pada malam hari , karena untuk wilayah perbatasan masih minim penerangan jalan. penerangan yang ada hanya terbatas di wilayah perkampungan warga," katanya.

Selain itu, amsih di wilayah Kecamatan Tugu , beberapa marka jalan kondisinya telah memudar, bahkan di beberapa tikungan jalam garis marka jalannya telah hilang. namun untuk kondisi aspal rata-rata masih cukup bagus.

"Terkait hal ini, kami akan koordinasi dengan instansi bersangkutan, karena jalur ini masuk milik Pemrov Jatim," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Sigit ini menambahkan. dari hasil pengamatan jalur mudik dilakukan bersama Polres Trenggalek. salah satu titik yang mendapatkan perhatian adalah jembatan darurat yang ada di Desa Nglongsor Kecamatan Tugu.

Jembatan utama penghubung Trenggalek dengan Ponorogo ini tidak bisa difungsikan sebagaimana jembatan permanen, karena kendaraan yang melintas dibatasi maksimal enam ton , selain itu kondisi jembatan yang sempit tidak bisa dimanfaatkan untuk dua lajur, sehingga  harus bergantian.

"Kalau saat ini mungkin masih aman, tapi jika arusnya sudah padat, ada dua alternatif yang bisa kami lakukan, yakni buka tutup jalur atau pengalihan arus melalui karangan," katanya.

Sementara itu Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek, AKP Heru Sujio Budi Santoso mengatakan, Khusus untuk jalur yang rawan kecelakaan lalu lintas (blackspot area) mulai perbatasan Tulungagung hingga Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan.

"Kawasan rawan ini bukan karena jalannya sulit, namun justru lurus dan relatif mulus, sehingga pengendara bisanya  memacu kendaraanya lebih kencang, tapi beberapa ada yang bergelombang," katanya.

Pihakna meminta seluruh pengguna jalan, untuk lebih berhati-hati dan menaati seluruh rambu-rambu yang ada, sehingga bisa meminimalisir tejadinya kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas mengaku, saat ini pihaknya mulai melakukan rekayasa lalu lintas untuk lebaran maupun hari raya ketupat.