Hilirisasi Industri Karet Dinilai Belum Optimal, Novita Hardini Minta Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas

 

Trenggalekkita.com— Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai program hilirisasi industri di Indonesia, khususnya pada sektor karet, masih jauh dari kata optimal. Ia menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan ekspor dan volume produksi, tetapi harus berdampak nyata pada nilai tambah dalam negeri dan kesejahteraan petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Novita usai Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama Kementerian Perindustrian dan Bridgestone Group ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi ini, menurutnya, membuat nilai tambah ekonomi belum maksimal dirasakan di dalam negeri, khususnya oleh petani karet.

“Ini harus menjadi catatan kritis bagi Kementerian Perindustrian, bagaimana menambah nilai tambah bagi Indonesia, terutama bagi petani dan masyarakat sekitar industri,” ujar Novita kepada Parlementaria.

Selain menyoroti aspek ekonomi, Novita juga menekankan pentingnya pemberdayaan lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industri. Dalam diskusi dengan manajemen BSRE, terungkap bahwa produksi karet mengalami penurunan akibat faktor cuaca dan dinamika geopolitik global.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga memengaruhi penerimaan negara serta nilai tambah ekonomi domestik. Karena itu, Kunspek Komisi VII DPR RI bertujuan menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan strategis yang perlu segera didorong untuk memperkuat industri karet nasional.

Novita juga menegaskan pentingnya pemberian insentif bagi industri yang telah bertransformasi menuju industri hijau. Namun, ia mengingatkan agar insentif tersebut terintegrasi dengan pemberdayaan petani dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.

“Saya mengapresiasi PT Bridgestone dan para pelaku usaha karet yang sudah bertransformasi ke industri hijau. Tapi yang tak kalah penting, insentif itu harus berdampak langsung pada petani, masyarakat sekitar, peningkatan kreativitas, serta daya saing nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus mengejar target ekspor, tetapi juga memperkuat pasar domestik terlebih dahulu. Menurutnya, ekspor bahan mentah dan setengah jadi tanpa nilai tambah justru berpotensi menjadi kebocoran ekonomi bagi Indonesia.

“Kita harus bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dampak kebijakan industri harus nyata dirasakan masyarakat dan petani,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Hilirisasi Dinilai Mandek, Novita Hardini Minta Kemenperin Fokuskan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Trenggalekkita.com - Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menilai capaian program hilirisasi industri Indonesia masih belum optimal. Ia menyebut, keberhasilan hilirisasi selama ini terlalu sempit diukur dari angka produksi dan ekspor, tanpa memperhatikan nilai tambah di dalam negeri serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan industri.

Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm serius karena nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati negara lain.

"Kalau yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini menunjukkan adanya kebocoran ekonomi yang harus segera dibenahi," ujar Novita.

Perempuan satu-satunya di Komisi VII dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menekankan bahwa hilirisasi semestinya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar target ekspor di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan pengembangan industri hijau. Novita mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai beralih ke praktik ramah lingkungan, namun mengingatkan agar langkah tersebut tidak dilakukan setengah hati.

"Industri hijau memang harus didorong secara tegas. Tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Insentif itu harus terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal dan penguatan daya saing produk nasional," tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa insentif energi hijau dan hilirisasi perlu dihubungkan dengan pembinaan serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari rantai pasok industri nasional.

Lebih lanjut, Novita mendesak Kementerian Perindustrian agar berpikir lebih strategis dan berjangka panjang dengan memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.

"Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat," pungkasnya.

Cuaca Ekstrem Picu Longsor dan Banjir di Trenggalek

- Terjadi 3 bencana di awal 2026

BPBD Trenggalek mencatat tiga kejadian bencana yang meliputi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem, tersebar di 5 kecamatan dan 9 desa.

- Cuaca ekstrem jadi pemicu utama

Hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang, longsor, banjir, serta kerusakan rumah dan gangguan akses jalan di sejumlah wilayah.

- Dampak berupa kerusakan rumah dan gangguan aktivitas warga

Sedikitnya 8 rumah mengalami rusak ringan, sejumlah jalan sempat tertutup material longsor dan pohon tumbang, meski tidak ada korban jiwa.

Trenggalek - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Trenggalek sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 memicu serangkaian bencana di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek mencatat sedikitnya tiga kejadian bencana yang tersebar di lima kecamatan dan sembilan desa/kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stafanus Triadi Atmono, mengatakan bencana yang terjadi meliputi tanah longsor, banjir, serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan bangunan.

“Berdasarkan update data Pusdalops BPBD per 2 Januari 2026, terdapat satu kejadian tanah longsor atau tanah gerak di tiga titik, satu kejadian banjir di satu titik, serta lima titik kejadian akibat cuaca ekstrem,” ujar Stafanus.

Ia menjelaskan, bencana tersebut tersebar di Kecamatan Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, dan Trenggalek. Di Kecamatan Durenan, pohon tumbang sempat menutup jalur nasional Durenan–Bandung di Desa Ngadisuko. Sementara di Kecamatan Dongko, longsor menimpa rumah warga di Desa Watuagung dan Desa Siki.

Di Kecamatan Panggul, hujan dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di jalan raya Desa Wonocoyo serta merobohkan tiang listrik dan pohon di jalur nasional Trenggalek–Pacitan di Desa Besuki. Di Kecamatan Watulimo, bencana meliputi pohon tumbang di jalur alternatif Prigi–Gemaharjo, banjir di Desa Gading dan Karanggandu, serta tanah longsor di Desa Gemaharjo.

Sementara di wilayah Kecamatan Trenggalek, angin kencang dilaporkan berdampak pada delapan rumah warga di RT 26 RW 08 Dusun Sukorejo, Desa Karangsoko.

“Secara keseluruhan dampak yang kami catat adalah delapan rumah mengalami rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa, namun aktivitas warga dan lalu lintas sempat terganggu akibat material longsor dan pohon tumbang,” jelasnya.

Stafanus menambahkan, BPBD bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat telah melakukan penanganan darurat berupa pembersihan material longsor, pemotongan pohon tumbang, serta pendataan kerusakan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan longsor dan daerah dengan banyak pepohonan besar. Cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sehingga kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan,” pungkas Stafanus.

Dana Desa Terpangkas Hingga 85 Persen, Program Masyarakat Terancam Gagal

Trenggalek -Kebijakan pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat dinilai telah memukul keberlangsungan pembangunan di tingkat desa. Pemangkasan anggaran membuat sebagian besar program yang diusulkan masyarakat tidak dapat direalisasikan.

Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Puryono, mengatakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember dan tidak boleh melewati tahun anggaran. Namun kondisi saat ini justru diwarnai ketidakpastian akibat pemotongan dana desa secara drastis.

"Dana desa yang sebelumnya rata-rata sekitar Rp1 miliar per desa, sekarang tinggal Rp200 sampai Rp300 juta. Ini sangat menyakitkan bagi desa, karena kami sudah menyusun program berdasarkan musyawarah desa dan kebutuhan masyarakat," kata Puryono, Rabu (1/1/2026).

Ia menjelaskan, sisa dana desa yang diterima saat ini sebagian besar habis untuk memenuhi program mandatori pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta operasional posyandu. Akibatnya, program prioritas yang lahir dari aspirasi warga terpaksa terhenti.

"Dengan dana Rp200 sampai Rp300 juta itu, praktis tidak ada ruang untuk program pembangunan desa. Semua habis untuk kewajiban mandatori dari pusat," ujarnya.

Puryono menyebut pemotongan dana desa ini berkaitan dengan kebijakan nasional Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan bagian dari Astacita pemerintah pusat. Dana desa, kata dia, dipotong untuk pembangunan gerai dan pengisian produk KDMP di seluruh Indonesia.

"Secara nasional, dana desa dipotong hingga 85 persen. Dampaknya, selama satu tahun kemarin desa hampir tidak membangun apa pun karena uangnya tidak ada. Usulan masyarakat hanya menjadi tumpukan arsip," tegasnya.

Pengalihan anggaran sesuai PMK 81/2025 berdampak langsung terhadap program kerja pemerintah desa. Pur menyebut terdapat 42 desa terpaksa menjalankan program dengan skema dana talangan. Hal itu terjadi karena saat program telah berjalan, tiba-tiba dana desa dipangkas dan dialihkan, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran program. 

"Anggaran dipotong, tapi program sudah berjalan. Akibatnya desa menanggung utang. Sementara PADes tidak mungkin cukup untuk menutup utang-utang program itu," katanya.

Ia juga menyoroti skema pembiayaan KDMP yang dibebankan ke desa dalam jangka panjang. Menurutnya, angsuran program tersebut berlangsung hingga enam tahun, dengan besaran pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp3 miliar per desa.

"Tahun depan dengan dana desa yang sudah dipotong, target pembangunan dari usulan masyarakat hampir mustahil tercapai. Sudah tidak ada lagi anggaran untuk infrastruktur desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah mengamanatkan alokasi minimal 10 persen dari APBN untuk desa. Namun kebijakan program mandatori dari pusat dinilai justru mengorbankan kebutuhan riil masyarakat desa.

"Kami mendukung KDMP karena itu bagian dari Astacita presiden. Tapi desa juga punya masyarakat dengan kebutuhan yang beragam dan itu harus diprioritaskan," kata Puryono.

Sebagai harapan, Puryono meminta pemerintah pusat mengembalikan kebijakan dana desa sesuai amanat undang-undang.

"Kami berharap 10 persen APBN benar-benar diprioritaskan untuk dana desa dan tidak dipotong untuk program lain yang justru mempengaruhi transfer ke desa. Kalau terus seperti ini, desa yang paling dirugikan," pungkasnya.