Program Sangu Sampah Jadi Strategi Trenggalek Kejar Net Zero Carbon 2045


1. Pengurangan Emisi
Sangu Sampah difokuskan menekan emisi karbon dari sektor sampah untuk mendukung target Net Zero Carbon 2045.

2. Edukasi Siswa
Program ini membangun karakter peduli lingkungan, literasi digital, dan inklusi keuangan bagi siswa.

2. Nilai Ekonomi Sampah
Sampah dipilah, diolah, dan dikonversi menjadi poin serta uang saku bagi siswa.

Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek meluncurkan program Sangu Sampah sebagai langkah konkret pengendalian emisi karbon sekaligus pembangunan karakter generasi muda. Program ini digagas langsung oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin sebagai bagian dari target Net Zero Carbon 2045.

Bupati Mochamad Nur Arifin menjelaskan, berdasarkan perhitungan emisi di Trenggalek, sektor energi menyumbang sekitar 42 persen, pertanian 40 persen, sampah 16 persen, dan sisanya dari sektor industri serta lainnya. Dari hitungan tersebut, Trenggalek masih mengalami surplus emisi sekitar 115 ribu ton CO2 ekuivalen. Angka itu setara dengan penanaman 130 hektare mangrove atau pengelolaan 80 persen sampah yang dihasilkan.

Menurutnya, sektor sampah menjadi pilihan paling realistis karena berada dalam kendali pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan mahalnya teknologi pengolahan sampah, Pemkab Trenggalek memilih mengubah sampah menjadi sumber ekonomi. Caranya dengan memilah sampah sejak dari sumbernya, dimulai dari lingkungan sekolah.

"Ini bukan sekadar soal sampah, tapi pembangunan karakter. Siswa ditanamkan cinta lingkungan, dilatih literasi digital lewat aplikasi, dan diperkenalkan inklusi keuangan karena sampah yang dikumpulkan akan dikonversi menjadi uang saku," ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin.

Program Sangu Sampah menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai SD hingga perguruan tinggi. Untuk siswa yang belum memiliki gawai, seperti SD dan pondok pesantren, akun aplikasi akan dikelola oleh wali murid, guru, atau pengurus. Sementara untuk SMA dan mahasiswa, diterapkan satu orang satu akun dan satu rekening.

Dalam program ini, terdapat delapan jenis sampah yang dapat ditabung, yakni botol plastik bekas minuman, plastik kemasan, kaca, kain, logam, elektronik, serta minyak jelantah. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh jaringan TPS 3R, bank sampah, dan offtaker untuk diproses lebih lanjut di fasilitas daur ulang.

Nilai ekonomi sampah baru diketahui setelah proses pengolahan selama tiga bulan. Setelah dikurangi biaya operasional dan disetorkan sebagian ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), sisa nilai akan dibagikan kepada siswa berdasarkan poin yang mereka kumpulkan selama periode tersebut.

Selain sampah anorganik, Pemkab Trenggalek juga mendorong pengelolaan sampah organik. Limbah rumah tangga dan limbah MBG direncanakan diolah menjadi pupuk dan media tanam untuk pekarangan, yang hasilnya dapat dijual ke pasar maupun dapur, sehingga memberi nilai ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Humairah Setya, siswi kelas XI SMA Negeri 2 Trenggalek, menyambut positif program Sangu Sampah. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kreativitas siswa sekaligus menumbuhkan semangat menabung sampah dari tingkat SD hingga SMA.

Di SMAN 2 Trenggalek, program menabung sampah sudah rutin dilakukan setiap Jumat sebelum salat Jumat. Sampah dari masing-masing kelas ditimbang oleh koordinator, kemudian diinput ke dalam aplikasi untuk memperoleh poin. Menurut Humairah, kehadiran aplikasi Sangu Sampah diharapkan dapat memperkuat peran bank sampah sekolah agar pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Novita Hardini Dorong UMKM Trenggalek Naik Kelas Menjadi IKM Hijau

 

Trenggalek - Upaya mendorong ekonomi mikro di Kabupaten Trenggalek kembali ditunjukkan Novita Hardini. Bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI dan Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, Novita berhasil mengantarkan salah satu pelaku usaha lokal, Aby Culinary “Fish Miracle Trenggalek”, naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) hijau.

Aby Culinary dikenal sebagai produsen olahan ikan dengan slogan “Cara Keren Makan Ikan”. Melalui pendampingan BSPJI, limbah berupa tulang dan kulit ikan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomis seperti bahan pakan ternak.

Saat mengunjungi usaha tersebut, Novita menyampaikan rasa bangganya atas transformasi yang terjadi. Ia menyebut Aby Culinary kini bukan hanya berkembang dari UMKM menjadi IKM, tetapi juga mampu memenuhi standar IKM hijau. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan berkelanjutan yang dilakukan BSPJI.

Novita menjelaskan, pengolahan limbah menjadi salah satu indikator IKM hijau. Limbah ikan yang semula berpotensi mencemari lingkungan kini dapat diproses menjadi bahan bernilai jual melalui alat bantuan yang difasilitasi program kerja sama Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah. “Peralatan ini tidak mahal, tapi sangat membantu UMKM meningkatkan nilai ekonomis dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pembangunan ekonomi yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Menurutnya, banyak UMKM di Trenggalek yang berpotensi naik kelas menjadi IKM hijau apabila mendapatkan pendampingan dan fasilitas serupa.

Kepala BSPJI Surabaya, Ransi Pasae, menjelaskan bahwa program pendampingan tersebut merupakan bagian dari Program Dapati, inisiatif Kementerian Perindustrian yang bertujuan meningkatkan kualitas IKM di daerah. “Limbah yang sebelumnya tidak bermanfaat bahkan merugikan, kini bisa memberikan nilai ekonomis. Ini bisa menjadi contoh bagi IKM lain untuk dikembangkan,” katanya.

Ransi menilai Aby Culinary memiliki keunggulan pada inovasi dan kemauan belajar. Menurutnya, hal itu menjadi faktor penting hingga usaha tersebut dapat naik kelas. “Tidak banyak IKM yang aktif mencari riset dan referensi untuk terus berkembang. Ini yang membuat Aby Culinary istimewa,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik Aby Culinary, Sri Utami Dewi, menceritakan usaha yang dirintis sejak 2017 itu berawal dari pengetahuan yang sangat terbatas. Seiring waktu, usaha ini berkembang berkat dukungan berbagai dinas serta pendampingan yang diterimanya tahun ini melalui Program Dapati. “Program ini membantu kami mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomis tanpa merusak lingkungan,” jelasnya.

Sri Utami menegaskan pentingnya inovasi bagi pelaku usaha mikro agar mampu mengikuti kebutuhan pasar. Ia juga menyinggung pentingnya strategi pemasaran sebagai kunci keberlanjutan usaha. “Yang terpenting adalah strategi marketing, termasuk ‘strategi marketing langit’. Jangan abaikan itu,” pesannya.


Gelar Pelatihan Wirausaha Baru, Novita Hardini Dorong Pengentasan Pengangguran di Trenggalek

 

Trenggalek - Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk memberikan pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM, kini ia menggandeng Kementerian Perindustrian untuk menggelar Pelatihan Wirausaha Baru (WUB). Kegiatan yang berlangsung empat hari ini digelar mulai Senin (17/11) sebagai upaya mengatasi angka pengangguran di daerah.

Pelatihan WUB tersebut difokuskan pada tiga bidang, yakni kerajinan barongan, pembuatan paving blok, dan servis kendaraan bermotor roda dua. Lewat pelatihan ini diharapkan lahir wirausaha-wirausaha baru yang mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Membuka kegiatan di Hotel Ja’as Permai Trenggalek, Novita Hardini menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari bimbingan teknis aspirasi Anggota DPR RI. “Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengentasan pengangguran di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menggerakkan perekonomian daerah. “IKM adalah jantung penopang perekonomian nasional. Dengan pelatihan ini, kualitas kerajinan barongan dapat meningkat sehingga pemasarannya bukan hanya domestik atau Jawa saja, tetapi bisa menjangkau pasar nasional,” imbuhnya.

Selain kerajinan, pelatihan paving blok dan servis sepeda motor juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta. Bahkan, Novita berencana mengusulkan pemenuhan kebutuhan peralatan kerja melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Program apa yang bisa kami lakukan bersama akan terus kita koordinasikan,” tegasnya.

Terkait pemilihan Trenggalek sebagai lokasi kegiatan, Novita menyebut karena wilayah ini merupakan daerah pemilihannya. “Masyarakat Trenggalek menjadi alasan kenapa saya harus berjuang. Ini pertama kali dilaksanakan khusus di bidang IKM, dan saya berharap ke depan bimbingan teknis dapat diperluas,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang turut mendampingi kegiatan menegaskan bahwa sektor kerajinan (crafting) menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal. Ia menyebut, selain kerajinan dan F&B, sektor jasa juga penting dikembangkan. “Ke depan bukan hanya bengkel biasa, tapi bisa menjadi bengkel konversi kendaraan listrik yang membutuhkan lisensi khusus,” jelasnya.

Menurutnya, beberapa pelaku industri kerajinan di Trenggalek telah memiliki pasar ekspor, namun masih belum merata. Pelatihan ini diharapkan mampu mengangkat kemampuan para perajin serta memenuhi kebutuhan konstruksi seperti paving blok melalui peningkatan kualitas produk.

Di kesempatan lain, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian, Dini Hanggandari, menyampaikan bahwa pada hari pertama peserta dikenalkan pada konsep dasar wirausaha baru dan akses KUR untuk modal kerja. Selama tiga hari berikutnya, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok pelatihan sesuai bidang masing-masing.

“Kami melakukan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan bonus demografi yang besar, membuka wirausaha baru dan meningkatkan skill menjadi penting agar dapat menyerap tenaga kerja di Trenggalek,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Komisi VII DPR RI berdasarkan aspirasi dari Novita Hardini. “Karena itu kami laksanakan pelatihan ini di Trenggalek,” pungkasnya.


BMKG Gelar Sekolah Cuaca Ajak Nelayan Trenggalek Manfaatkan Teknologi Maritim

Trenggalek – Kondisi cuaca di lautan yang tidak menentu sering kali menyebabkan kecelakaan laut hingga anjloknya hasil tangkapan ikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengajak para nelayan di Kabupaten Trenggalek memanfaatkan teknologi informasi cuaca maritim agar dapat melaut dengan lebih aman dan efisien.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang digelar BMKG Tanjung Perak di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Trenggalek. Sebanyak 70 nelayan dan penyuluh perikanan mengikuti pelatihan tersebut. SLCN merupakan program edukasi BMKG yang telah berjalan sejak tahun 2017 di 22 lokasi dan bertujuan meningkatkan literasi cuaca dan iklim bagi masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim serta cuaca ekstrem.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, mengatakan, kegiatan SLCN tahun ini mengusung konsep "Goes to Field" dengan tema "Mewujudkan Nelayan dengan Hasil Tangkapan Meningkat dan Aman Berbasis Info Cuaca". Melalui program ini, BMKG berupaya mendekatkan informasi cuaca dan iklim kepada para pelaku kegiatan di laut agar lebih siap dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah.

"Dengan SLCN ini seluruh peserta akan dipahamkan dan diedukasi untuk memperoleh informasi cuaca maritim yang mudah diakses dan cepat dipahami. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung lagi untuk mendapatkan informasi cuaca untuk kegiatannya sehari-hari," kata Eko, Sabtu (1/11/2025).

Para peserta dibekali sejumlah materi, di antaranya tentang alat pengamatan cuaca meteorologi maritim yang ada di laut agar nelayan mengetahui sekaligus ikut menjaga peralatan tersebut, serta cara membaca dan mengakses informasi cuaca maritim, termasuk tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin, serta arus laut.

Selain itu, nelayan juga diperkenalkan dengan aplikasi Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS), sistem daring milik BMKG yang dapat diakses melalui https://maritim.bmkg.go.id/inawis. Aplikasi ini menyediakan informasi prakiraan cuaca maritim hingga 10 hari ke depan serta lokasi daerah tangkapan ikan (fishing ground), sehingga nelayan dapat menentukan waktu dan lokasi melaut yang aman dan produktif.

"Dengan informasi dari BMKG, nelayan Prigi bisa merencanakan kegiatan melaut agar lebih efisien dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan laut jika cuaca buruk. Kondisi ekstrem memang bisa terjadi kapan saja, tapi lewat INA-WIS nelayan bisa tahu lebih awal," ujar Eko.

Ia juga mengingatkan agar nelayan tidak hanya mengandalkan ilmu titen atau pengalaman turun-temurun dalam membaca cuaca, karena metode tersebut tidak selalu akurat. 

"Angin, tinggi gelombang, dan sebagainya harus benar-benar dipahami. Jangan hanya berdasarkan perkiraan pribadi karena seringkali itu yang menyebabkan kecelakaan di laut," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga mengajak para nelayan untuk ikut menjaga berbagai perangkat teknologi cuaca yang terpasang di tengah laut, karena alat-alat itu memiliki fungsi vital dalam mendukung layanan informasi cuaca maritim.

Selain di Trenggalek, program SLCN tahun 2025 juga digelar di tiga lokasi di Jawa Timur, dengan Trenggalek menjadi daerah kedua. Hingga tahun 2025, SLCN Jawa Timur telah menghasilkan 1.940 alumni yang tersebar di wilayah pesisir dan menjadi agen literasi cuaca di daerah masing-masing.

Eko menambahkan, kegiatan SLCN tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi berlanjut dengan komunikasi aktif melalui Forum Grup Diskusi (FGD) antara alumni SLCN dan BMKG. Melalui forum tersebut, informasi cuaca dapat tersampaikan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus menjadi sarana bagi nelayan untuk memberi masukan terkait akurasi data cuaca yang diterima.

"BMKG akan terus memperluas kegiatan serupa dengan menyesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal. Misalnya untuk masyarakat pesisir yang berfokus pada budidaya rumput laut atau tambak garam, kami bantu dengan informasi cuaca dan iklim yang mendukung aktivitas mereka," pungkasnya.

Petugas Gabungan Razia Rutan Trenggalek, Ini Hasilnya

 


Trenggalek - Tim gabungan dari Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas), Polres Trenggalek dan Kodim 0806 menggelar razia di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Trenggalek.

Razia blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) digelar selama dua jam pada Jumat (10/10/2025) pukul 23.00 hingga Sabtu (11/10/2025) pukul 01.00 WIB. Petugas gabungan secara detail menyisir Blok Nakula dan Blok Sadewa. Bagian-bagian kecil dari ruangan tak luput dari pemeriksaan petugas. Bahkan sebelum menggeledah ruangan, seluruh narapidana dan tahanan juga dilakukan pemeriksaan badan. 

Razia dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek, Teddy Haryanto, digelar untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba maupun telepon genggam. Pihaknya memastikan proses razia tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia serta menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

"Ini merupakan bagian dari langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi peredaran barang-barang terlarang seperti handphone, pungutan liar, narkoba atau Halinar. Ini bentuk komitmen Rutan Trenggalek dalam mendukung program Zero Halinar," kata Teddy Haryanto, Sabtu (11/10/2025). 

Dari hasil pelaksanaan razia, tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di lingkungan penjara di antaranya kartu remi, domino, paku, korek api botol kaca, cermin, alat cukur dan beberapa barang lainnya. 

"Kami memastikan tidak ditemukan adanya indikasi peredaran handphone maupun narkoba di dalam blok hunian," ujarnya.

Seluruh barang temuan dari dalam kamar warga binaan telah diamankan sebagai barang bukti untuk diproses sesuai dengan prosedur pemasyarakatan yang berlaku.

Teddy mengaku pelaksanaan razia gabungan tersebut berjalan tertib, seluruh warga binaan mengikuti seluruh instruksi dari petugas terkait.

Lewat Program Mba Maya, PNM Tumbuhkan 1.550 Pemimpin Perempuan Tangguh

Tulungagung – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Tulungagung terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui program Membina dan Memberdaya (Mba Maya), yang diikuti oleh 1.550 Ketua Kelompok Mekaar. Program ini dilaksanakan di tiga kabupaten, yakni Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan.

Program Mba Maya yang merupakan agenda tahunan PNM dilaksanakan dalam tiga fase setiap tahun. Untuk tahun 2025 di Cabang Tulungagung, Fase 2 telah digelar pada 14–17 Juli dan berlangsung serentak di 31 kantor unit layanan PNM Mekaar yang tersebar di ketiga kabupaten tersebut.

Melalui program Mba Maya, PNM memberikan pelatihan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi kepada Ketua Kelompok Mekaar. Tujuannya adalah agar para ketua kelompok dapat menjadi agen pemberdayaan yang efektif dalam mendampingi anggotanya. Dalam pelaksanaannya, PNM Tulungagung menggunakan metode role play dan simulasi berbicara di depan kelompok sebagai bagian dari pendekatan praktis. Materi pelatihan mencakup soft skill kepemimpinan serta keterampilan komunikasi untuk membekali Ketua Kelompok dalam memimpin Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Pemimpin Cabang PNM Tulungagung, Fakmal Ali, menyampaikan bahwa, "Kami percaya, Ketua Kelompok adalah ujung tombak pemberdayaan di lapangan. Melalui program Mba Maya, kami ingin membekali mereka dengan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi agar bisa menjalankan PKM dengan lebih efektif, hangat, dan bermanfaat bagi seluruh anggota. Sebagai bentuk apresiasi, PNM juga rutin memberikan penghargaan kepada kelompok yang disiplin, mulai dari studi banding, pameran produk, bantuan sembako, hingga reward wisata religi. Karena bagi kami, setiap perjuangan layak ditemani," ujar Fakmal.

Melalui #PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM, PNM percaya bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Melalui penguatan peran Ketua Kelompok, PNM ingin menumbuhkan semangat saling menguatkan di antara para perempuan tangguh di pelosok negeri. Karena bagi PNM, pemberdayaan bukan sekadar program, melainkan komitmen untuk tumbuh bersama dan menghadirkan harapan di setiap sudut kehidupan.


Polemik Iuran Mobil Siaga Desa Sukowetan Tuai Polemik, Kades Janji Revisi


Trenggalek - Polemik muncul di Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, terkait surat pemberitahuan penggalangan dana untuk pengadaan Mobil Siaga. Surat tersebut menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @txt_jatim pada 13 Maret 2025. Dalam surat itu, warga diminta untuk berpartisipasi dengan iuran minimal Rp 50 ribu per Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah warga merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut. Seorang lansia, N (85), mengaku harus menjual dua tandan pisang seharga Rp 60 ribu demi bisa membayar iuran. "Saya menjual dua pohon pisang yang berbuah, karena warga-warga yang lain sudah membayar semua dan saya yang belum sendiri," ujarnya. Ia juga mengeluhkan ketidakjelasan mengenai penggunaan mobil tersebut serta aksesnya bagi warga yang tidak memiliki ponsel.

Keberatan serupa datang dari warga lain, P (65) dan T (55), yang mempertanyakan mengapa pengadaan mobil siaga tidak menggunakan anggaran dari pemerintah desa. "Seluruh warga telah membayar, namun tidak sedikit yang merasa resah dan terberatkan," ungkap P. Sementara itu, T menambahkan, "Anak-anak muda atau kelompok juga tidak ada yang menolak permintaan iuran tersebut, malah saya sempat dengar jika menggunakan mobil siaga masih harus membayar sopirnya."

Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Sukowetan, Sururi, menegaskan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela dan tidak wajib. "Itu tidak mengikat, tidak harus. Bagi warga yang menghendaki itu monggo, itu bukan iuran wajib," jelasnya. Namun, isi surat pemberitahuan dari panitia pengadaan mobil tidak secara jelas menyatakan bahwa iuran bersifat sukarela, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Sururi juga mengakui bahwa pengadaan mobil siaga bisa dianggarkan melalui Dana Desa (DD) atau APBDes, namun ada prosedur administratif yang harus dipenuhi. "Kita mencoba memberikan pemahaman kalau kita menggunakan dana desa, pengalaman di desa-desa di Jombang dan sebagainya. Kita cegeh dengan SPJ, SOP-nya dan lain sebagainya," jelasnya.

Setelah mendapat banyak masukan dari warga, panitia dan kepala desa sepakat untuk merevisi surat pemberitahuan tersebut. Revisi ini akan menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela dan tidak akan dipatok minimal Rp 50 ribu. "Sumbangan, nanti bahasanya seperti itu. Sebagai cara memperjelas dan mengantisipasi pemahaman yang keliru, kita siap meluncurkan surat yang isinya sumbangan dan juga tidak mematok," ujar Sururi.

Revisi surat akan dibahas dalam rapat desa yang dijadwalkan pada 17 Maret 2025. Rapat ini bertepatan dengan pertemuan tahunan menjelang Idulfitri, di mana seluruh Ketua RT dan RW akan dikumpulkan untuk membahas berbagai kebijakan desa. "Tiap mau melaksanakan Idulfitri, kita mengumpulkan RT/RW terkait dengan beberapa hal yang perlu dilaksanakan di desa. Alhamdulillah Senin itu bertepatan mengumpulkan RT/RW, sekaligus kita merembuk masalah itu," tambah Sururi.

Ketua Panitia Pengadaan Mobil Siaga, Purwito, menjelaskan bahwa penggalangan dana ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antarwarga. Ia menegaskan bahwa mobil siaga sebelumnya telah banyak membantu warga dalam keadaan darurat. "Ketika masyarakat ingin menjemput dari rumah sakit Tulungagung ke Trenggalek itu sudah berapa biayanya. Dengan adanya itu (mobil siaga, Red), itu untuk membantu warga. Memang kami tidak membantu secara uang, paling tidak ini membantu tenaga," jelasnya.

Meskipun sempat terjadi kesalahpahaman, panitia tidak keberatan untuk merevisi surat pemberitahuan. Purwito menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela, dan tidak ada kewajiban bagi warga yang tidak mampu untuk ikut serta. "Mobil siaga itu nantinya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Desa Sukowetan. Karena pengin kalau Desa Sukowetan itu kompak, rukun kegiatan-kegiatan sosialnya," pungkasnya.


Blangko Bahan KTP Elektronik di Trenggalek Kosong

Trenggalek - Sejak sepekan terakhir stok blangko atau bahan KTP elektronik di Trenggalek kosong. Untuk sementara pemohon diberikan biodata kependudukan. 


"Stok kosong itu sejak seminggu ini, di UPT Dispendukcapil Munjungan dan Panggul kemungkinan juga sama," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Trenggalek Ririn Eko Utoyo, Senin (3/1/2025). 


Kekosongan blangko tersebut mengakibatkan terganggunya pelayanan kependudukan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan KTP elektronik. Untuk sementara pemohon KTP mendapatkan surat berisi biodata pribadi. 


"Kami juga memfasilitasi untuk aktivasi aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). Fungsinya sama, bisa digunakan sebagai pengganti KTP elektronik untuk sementara waktu," jelasnya. 


Pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab tersendatnya pengiriman blangko KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tersendatnya pengiriman terjadi sejak akhir 2024. 


"Biasanya itu kami sekali mengajukan ke pusat itu 6.000 lembar, cuma di Desember kemarin hanya dapat 1.000 lembar. Mungkin stoknya memang menipis dan baru dilakukan pengadaan di awal 2025 ini," jelasnya. 


Ririn menambahkan dari hasil komunikasi dengan Kemendagri, pasokan blangko KTP saat ini mulai dikirim dari. Pihaknya memperkirakan dalam pekan ini pelayanan KTP elektronik akan kembali normal. 


"Hari ini dikirim sekitar 6.000 lembar. Pengiriman dari Jakarta itu biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga hari," kata Ririn. 


Dari data pelayanan di Dispendukcapil Trenggalek,  dalam sehari rata-rata menerbitkan 200 lembar KTP elektronik baru. "Tapi karena ada penumpukan jumlah pemohon dalam sepekan ini, ya yang pasti jumlah penerbitannya per hari akan naik," imbuhnya.