Trenggalek - Pemerintah Kabupaten Trenggalek memproyeksikan nominal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2018 mencapai Rp1,7 triliun, dengan asusmi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp195,4 miliar.
Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, usai pembukaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Hotel Hayam Wuruk, Selasa (21/3/2017) mengatakan, proyeksi APBD tersebut masih bersifat kasar, karena akan melalui tahap berikutnya, yakni KUA-PPAS hingga pembahasan dan pengesahan di DPRD.
"Untuk komposisinya, saya masih belum bisa menjawab, karena proses inilah yang saat ini kami lakukan untuk pematangan pembahasan itu. Karena saat ini untuk DAK dari pemerintah pusat belum final, kemudian bantuan keuangan dari provinsi jga belum final," katanya.
Menurutnya, untuk menunjang pencapaian terget tersebut, pihaknya akan memfokuskan diri pada penguatan sektor perekonomian berbasis masyarakat, termasuk peningkatan daya saing usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).
"investasi dengan kapital besar itu bukan model yang saat ini kita dorong, tapi justru usaha kecil dan menengah, akan coba kita capai dengan melihat spesialisasi atau keunggulan kooperatif," katanya.
Dijelaskan, perekonomian berbasis masyarakat akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan maupun pendapatan masyarakat. Beberapa sektor yang akan didorong diantaranya adalah, perkebunan kakao, pertanian maupun perikanan dan usaha mikro kecil lainnya.
"Saat ini sudah mengujicoba metodenya terhadap beberapa kelompok, sehingga tahun depan itu kami harapkan bisa dilembagakan dan lebih banyak masyarakat yang terlibat, sehingga intervensi yang kami lakukan benar-benar ada hasilnya," ujarnya.
Namun target itu bukan tanpa kendala, mengingat saat ini baru dalam tahap permulaan, sehingga hasilnya belum bisa diketahui secara maksimal. Disisi lain, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan untuk tahun depan, sesuai dengan siklus penganggaran yang telah ditetapkan.
"Memang agak sulit karena yang tahun ini belum ketahuan bagaimana, tapi itulah yang menjadi tugas kita untuk menyusun RKPD (rencana kerja pemerintah daerah," ujarnya.
Ditambahkan Emil, untuk menunjang terget PAD, pihaknya mengaku akan memaksimalkan pajak daerah dari para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Trenggalek. Suami Arumi Bahcsin ini mengaku mulai mengurangi metode retribusi untuk peningakatan PAD, karena terkesan membebani masyarakat.
"Kami juga ingin BUMD (badan usaha milik daerah) memberikan kontribusi yang maksimal pada APBD. seperti di Prigi itu sekarang juga ada coll storage untuk penyimpanan ikan yang dikelola BUMD. Kami juga akan skala bisnisnya," imbuh Emil.
Dalam Musrenbang RKPD hari ini, Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjunga, Puryono mengkritisi proyeksi anggaran tahun 2018, karena terjadi ketimpangan komposisi antara belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan nominal Rp1,07 triliun dibanding Rp680,7 miliar.
"Kami mengiginkan adanya penambahan belanja modal, karena ini akan berpengaruh sangat besar, misalkan untuk membantu UMKM pedagang bakso sehingga rombongnya menjadi bagus dan higienis, daripada hanya sekedar digunakan untuk 'workshop' tentunya habis dalam sekejap," ujarnya.
Terkait kritikan itu, Bupati Emil mengaku kurang sependapat apabila dikatakan anggaran yang timpang antara belanja langsung dan tidak langsung kurang pro rakyat, karena banyak penggunaan yang dialokasikan untuk masyarakat.
'Seperti kami gunakan untuk memberikan tunjangan kepada guru honorer, itukan investasi non fisik, kita tidak hanya membangun dengan semen, tapi kiat juga membagun manusianya," ujarnya.
Terima Kasih telah mampir di www.trenggalekkita.com, silakan untuk menuliskan komentar pada kolom di bawah ini. Penulisan komentar tidak boleh mengandung kata-kata kotor, SARA serta berbau pornografi. Kami juga tidak mengzinkan pencantuman link. EmoticonEmoticon