Trenggalek, 21/6 - Pemerintah Kabupaten Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengalami kekurangan sekitar 500 guru sekolah dasar (SD) sejak tiga tahun terakhir.
Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Trenggalek, Surjono mengatakan, kekurangan guru SD tersebut menyebar di 14 kecamatan, namun yang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan panggul dan Pule.
Menurutnya, minimnya guru SD itu merupakan dampak dari banyaknya pengajar yang pensiun, sedangkan pemerintah daerah tidak bisa menambah Pengawai Negeri SIpil (PNS) baru, karena terkendala oleh moratorium PNS.
Pihaknya memprediksi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan jumlah guru SD yang akan pensiun akan semakin bertambah, karena rata-rata guru SD saat ini usianya lebih dari 50 tahun.
"Guru yang kurang itu, terdiri dari guru kelas, guru agama dan guru olahraga, kalau tidak ada perekrutan guru baru,maka setiap tahun kekurangannya akan bertambah," katanya
Terkait dengan kekurangan tersebut, Surjono mengaku telah mengajukan perekrutan PNS baru untuk formasi guru. Namun pihaknya belum mengetahui apakah pengajuan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
Selain mengajukan PNS baru, beberapa kepala sekolah nekat melakukan prekrutan guru bantu, guru non PNS tersebut digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Trenggalek, Surjono mengatakan, kekurangan guru SD tersebut menyebar di 14 kecamatan, namun yang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan panggul dan Pule.
Menurutnya, minimnya guru SD itu merupakan dampak dari banyaknya pengajar yang pensiun, sedangkan pemerintah daerah tidak bisa menambah Pengawai Negeri SIpil (PNS) baru, karena terkendala oleh moratorium PNS.
Pihaknya memprediksi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan jumlah guru SD yang akan pensiun akan semakin bertambah, karena rata-rata guru SD saat ini usianya lebih dari 50 tahun.
"Guru yang kurang itu, terdiri dari guru kelas, guru agama dan guru olahraga, kalau tidak ada perekrutan guru baru,maka setiap tahun kekurangannya akan bertambah," katanya
Terkait dengan kekurangan tersebut, Surjono mengaku telah mengajukan perekrutan PNS baru untuk formasi guru. Namun pihaknya belum mengetahui apakah pengajuan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
Selain mengajukan PNS baru, beberapa kepala sekolah nekat melakukan prekrutan guru bantu, guru non PNS tersebut digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terima Kasih telah mampir di www.trenggalekkita.com, silakan untuk menuliskan komentar pada kolom di bawah ini. Penulisan komentar tidak boleh mengandung kata-kata kotor, SARA serta berbau pornografi. Kami juga tidak mengzinkan pencantuman link. EmoticonEmoticon