DISPENDUKCAPIL TRENGGALEK AKUI NIK DP4 PILGUB SALAH

     Trenggalek, 7/5 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakui adanya kesalahan dalam pencantuman pencantuman Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) untuk pemilihan gubernur 2013.

     Kepala Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek, Bambang Agus Setyaji, Selasa mengatakan, kesalahan tersebut terjadi karena pada saat pengolahan data nomor induk tidak dirubah dalam format yang semestinya, sehingga saat dibuka menggunakan "software Exel" menjadi salah.

     "Masalahnya, nomor itu format awalnya adalah teks, pada saat penimdahan ke kolom 'exel' tidak dirubah, akibatnya angka NIK terakhir yang tercantum itu menjadi nol semuanya," katanya.

     Lanjut dia, terkait permasalahan tersebut pihaknya telah mendapatkan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek untuk memperbaiki seluruh kesalahan tersebut.

     "Surat dari KPU kami terima tanggal 3 Mei, kemudian tanggal 6 Mei atau Senin kemarin sudah kami kirimkan perbaikannya, selain ke KPU Trenggalek, kami juga mengirimkan perbaikan tersebut ke Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

     Sementara itu terkait statemen wakil ketua KPU Jawa Timur yang menyebutkan kesalahan NIK Trenggalek jumlahnya hampir mencapai satu juta, dibantah oleh Bambang Agus, karena jumlah DP4 di wilayahnya sebanyak 502.147.

     "Kami tegaskan jumlah itu kalau hanya untuk Kabupaten Trenggalek saja tidak benar, sesuai dengan data kami jumlah penduduk di sini hanya sekitar 635 ribu, sedangkan yang masuk DP4 502 ribu sekian tadi," imbuhnya.

     Bambang mengaku siap membantu KPU untuk memperlancar jalannya pemilihan gubernur maupun legislatif, dispendukcapik akan segera menindaklanjuti apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berhubungan dengan data keoendudukan.

     Sebelumnya, Wakil Ketua KPU Jatim, Agus Mahfud Fauzi merilis, hampir satu juta NIK penduduk Trenggalek yang masuk dalam DP4 pemilihan gubernur 2013 salah.

     Kesalahan tersebut diketahui setelah KPU melakukan pemeriksaan DP4 yang dikirimkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Trenggalek.

DINAS PENDIDIKAN TRENGGALEK "SCAN" LJK UN SD/MI

      Trenggalek, 6/5 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur langsung melakukan pemindaian terhadap ribuan lembar jawaban komputer (LJK) ujian nasional tingkat SD/MI.

      "Setelah selesai dikerjakan oleh masing-masing peserta UN, LJK tersebut dikumpulkan dan dikirim ke posko UN tingkat kabupaten yakni di kantor PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dindik Kabupaten Trenggalek, Munib.

      Ia menjelaskan, pemindaian tersebut dilakukan setiap hari selama pelaksanaan ujian nasional oleh tim khusus yang dibentuk dinas pendidikan.

      Lanjut dia, setiap lembar jawaban tersebut "di-scan" menggunakan komputer dan hasilnya dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk dikoreksi sesuai kunci jawaban.

      "Kami yang ada ditingkat kabupaten ini tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi, karena kunci jawaban dipegang oleh dinas pendidikan provinsi. Kewajiban kami adalah menyalin LJK itu dalam bentuk digital," ujarnya.

      Dari pantauan di kantor PGRI Trenggalek, di Jalan KH Ahmad Dahlan 26, aktifitas pemindaian ribuan LJK ujian nasional tingkat SD dan MI tersebut mulai dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB bersamaan dengan pengembalian lembar jawaban dari masing-masing subrayon (kecamatan).

      Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto mengatakan, hari pertama pelaksanaan ujian nasional SD di Trenggalek berlangsung lancar dan tanpa kendala yang berarti.

      "Sampai saat ini tidak ada laporan tentang gangguan maupun kekurangan soal, semuanya berjalan sesuai dengan rencana, termasuk yang di SDLB (sekolah dasar luar biasa) juga berjalan dengan baik," katanya.

      Kata dia, dinas pendidikan akan melakukan pengawasan pelaksanaan ujian nasional sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang telah ditetapkan kementerian pendidikan dan kabudayaan.

      "Seperti yang ada di sini (SDLB Kemala Bhayangkari Trenggalek) pengawasannya juga sama, empat siswa kelompok tuna rungu diawasi oleh dua pengawas ruang, kemudian satu peserta dari kelompok tuna daksa juga diawasi oleh dua orang," ujar Kusprigianto.

      Sesuai data di Dindik Trenggalek, jumlah peserta Ujian nasional tingkat SD/MI tahun ini mencapai 10.968 siswa yang terdiri dari 9.265 siswa SD dan 1703 siwa MI. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti sebanyak 546, dengan rincian, 438 SD dan 108 MI.

BUPATI TRENGGALEK TUNJUK ALI MUSTOFA JALANKAN TUGAS SEKDA

     Trenggalek, 6/5 - Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mulyadi Wr menunjuk Kepala Badan Kepegawaian (BKD) setempat sebagai pelaksana Sekretaris Daerah (Setda) menggantikan Sukiman.

     Kepala bagian Humas dan Protokol Setda Trenggalek, Yuli Priyanto, Senin mengatakan, mulai tanggal 1 Mei lalu Kepala BKD Trenggalek, Ali Mustofa menjalankan tugas harian sekretaris daerah.

     "Karena pak Sukiman Mencalonkan diri sebagai Bupati Madiun, sedangkan gubernur belum menunjuk pelaksana tugas maupun pengganti resminya. Sehingga agar tidak terjadi kekosongan pimpinan, Pak Ali ditunjuk untuk menjalankan fungsi sekda, tapi ini bukan plt," katanya.

     Menurutnya, tugas yang dibebankan kepada Ali Mustofa tersebut hanya berlaku sampai dengan keluarnya surat keputusan gubernur untuk pengganti resmi Sekda Trenggalek.

     Yuli menambahkan, meskipun ditunjuk sebagai pengganti sementara tugas sekda, kewenangan yang dimilki Ali Mustofa sangat terbatas. Pihaknya memprediksi SK pengganti Sekda Trenggalek akan turun dalam waktu sepekan mendatang.

     "Ini sifatnya hanya untuk mengisi kekosongan, karena apabila dibiarkan maka akan menganggu roda pemerintahan, mengingat tugas yang harus dijalankan sekda cukup banyak dan vital," ujarnya.

     Beberapa tugas penting yang harus lakukan sekretaris daerah adalah membantu bupati dalam perumusan progran pembangunan serta koordinator satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  

     Kata dia, untuk pengganti Setda Trenggalek, Bupati Mulyadi telah mengusulkan beberapa nama ke Gubernur Jawa Timur. Namun demikian Yuli enggan menyebutkan siapa nama-nama yang diusulkan tersebut.

     "Kalau siapa yang diusulkan, kami tidak tahu, karena itu merupakan kewenangan dari bupati secara langsung, tapi yang jelas posisi setda itu tidak sampai terjadi kekosongan," imbuhnya.

     Sebelumnya Sekda Trenggalek, Sukiman mengajukan pensiun karena maju sebagai bakal Calon Bupati Madiun masa periode 2013-2018 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

     Pencalonan pria yang juga mantan Sekda Kabupaten Madiun tersebut sempat terganjal karena legalisasi ijasah bakal calon wakil bupati yang mendampinginya, Sugito. Kini Sukiman maju sebagai pasangan cabup-cawabup bersama Suprapto.    

PROYEK JLS DI TRENGGALEK TERKENDALA PEMBEBASAN LAHAN PERHUTANI

Trenggalek, 6/5 - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kesulutan mencari lahan pengganti untuk tanah lahan perhutani yang terkena proyek Jalur Lintas Selatan (JLS).

     Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Trenggalek, Totok Rudianto mengatakan, hingga kini lahan milik perhutani yang belum terbebaskan mencapai 111,744 hektare, yang tersebar di Kecamatan Watulimo, Munjungan dan kecamatan panggul.

     "Kendalanya itu karena keterbatasan anggaran dan sulitnya mencari lahan pengganti, sehingga sekarang ini kami baru bisa mencarikan lahan pengganti seluas 10 hektare di wilayah Bondowoso dan Situbondo," katanya.

     Pihaknya mengaku tidak mungkin untuk mencari lahan untuk tukar guling di wilayah sendiri, mengingat sebagian besar lahan di Trenggalek dibawah pengelolaan Perum Perhutani.

     "Meski demikian kami mengupayakan tahun ini bisa memperoleh lahan pengganti sekitar 30 hektare. Kami mencoba untuk mencari di wilayah Jawa Timur," imbuhnya.

     Sementara itu untuk pembebasan lahan milik warga yang terkena proyek JLS hanya menyisakan 5,3 kilometer dari total 19 kilometer.

     Lanjut Totok Rudianto, Sisa lahan tersebut berada di Kecamatan Panggul dan Munjungan, sedangkan untuk lahan warga yang berada di Kecamatan Watulimo telah dibebaskan 100 persen.

     "Panggul hanya kurang tanah kas desa, kemudian untuk yang Kecamatan Watulimo tinggal di Desa Munjungan-nya serta di Desa Masaran, kami berharap sisanya nanti bisa segera terbebaskan," paparnya.

     Disinggung mengenai perubahan jalur (trase) yang ada di wilayah Munjungan, pihaknya optimis akan segera terselesaikan, karena pihak desa telah memberikan lampu hijau.

     Bahkan kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kontraktor pelaksanannya mulai memasang tiang pancang untuk jembatan yang berada di Pal Daplang Kecamatan Munjungan.

     Proyek JLS dimulai sejak tahun 2002. Proyek ini membentang di selatan Jawa Timur ini mencapai 626 kilometer mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi.

     Seharusnya sesuai dengan rencana, pembangunan jalur lintas selatan tersebut sudah tuntas pada 2012, namun hingga kini proyek yang bertujuan untuk menunjang peningkatkan ekonomi masyarakat pesisir selatan jawa ini belum selsai akibat berbagai macam persoalan.

LOGISTIK UN SD/MI TRENGGALEK LENGKAP

     Trenggalek, 3/5 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memastikan seluruh naskah soal serta lembar jawaban Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak ada yang mengalami kekurangan.

     "Tadi pagi sudah kami lakukan penghitungan terhadap jumlah sampul yang dikirim dari provinsi, hasilnya tidak ada yang kurang maupun lebih," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Munib, Jumat.

     Seluruh logistik ujian nasional tersebut, Jumat sore langsung didistribusikan ke tingkat kecamatan, untuk selanjutnya disimpan di masing-masing polsek jajaran.

     Munib menambakan, selain naskah soal untuk SD dan MI reguler, pihaknya juga mendistribusikan naskah UN untuk SD luar biasa serta paket A (serata SD).

     "Untuk naskah SLB, maupun Paket A perlakuannya sama dengan SD/MI reguler, sehingga seluruh logistik juga dititipkan di polsek dan polres. Pengambilan dari polsek dilakukan pada hari H pelaksanaan ujian, sesuai mata pelajaran yang diujikan," ujarnya.

     Kata dia, sesuai dengan daftar penyelenggara dan peserta ujian nasional SDLB, di Trenggalek diikuti oleh dua lembaga pendidikan, yakni SDLB Kemala Bhayangkari dan SDLB Negeri Durenan.

     "Jumlah peserta dari SDLB totalnya delapan siswa, dengan rincian satu siswa tuna netra (A), satu anak tuna daksa (D) serta enam peserta (SDLB Kemala Bhayangkari 6 siswa, SDLB Negeri Durenan 2 siswa)," kata Munib.

     Munib menambahkan, jumlah peserta Ujian nasional tingkat SD/MI tahun ini mencapai 10.968 siswa yang terdiri dari 9.265 siswa SD dan 1703 siwa MI. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti sebanyak 546, dengan rincian, 438 SD dan 108 MI.

     Sementara itu, jumlah pengawas ruang yang diterjunkan 1.624 orang (SD 538, MI 269) yang akan disebar di seluruh sekolah penyelenggara ujian.
   

POLRES TRENGGALEK SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PENGADAAN OBAT

     Trenggalek, 3/5 - Kepolisian Resor (Polres) Trenggalek, Jawa Timur menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan obat-obatan di RSUD dokter Soedomo Trenggalek tahun anggaran 2011-2012.

     Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Supriyanto, Jumat mengatakan, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat ini masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terhadap kasus pengadaan obat-obatan senilai lebih dari Rp1 miliar tersebut.

     "Kami masih fokus untuk merampungkan pemeriksaan serta menunggu hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur, Ini pemeriksaanya belum selesai," katanya.

     Lanjut dia, pemeriksaan BPKP itu diperlukan untuk mengetahui secara pasti jumlah kerugian negara yang ditimbukkan akibat pengadaan obat tahun 2011-2012 tersebut.

     "Nanti kalau BPKP sudah menyatakan terbukti terjadi kerugian negara, besok langsung masuk ke penyidikan, sudahlah sabar saja, pasti akan kami sampaikan ke rekan-rekan wartawan " ujarnya.

     Supriyanto menambahkan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut, karena untuk menangani kasus korupsi diperlukan perhatian yang serius serta ketelitian.

     "Kalau benar-benar sudah jelas berapa kerugian yang ditimbulkan, bagainama alurnya dan siapa saja yang terlibat, maka kami akan langsung menetapkan tersangkanya," paparnya.

     Sementara itu dari prediksi kepolisian, pengadaan obat di RSUD Dr Soedomo Trenggalek tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp100 juta.

DINAS PENDIDIKAN TRENGGALEK TERIMA DISTRIBUSI LOGISTIK UN SD

     Trenggalek, 2/5 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis menerima distribusi logistik ujian nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

     Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto mengatakan naskah serta lembar jawaban yang diterima tersebut sebanyak 161 boks, terdiri dari 30 boks lembar jawaban, 100 boks amplop besar naskah soal, 28 boks amplop kecil naskah soal serta tiga boks cadangan.

     "Naskah yang kami terima ini untuk seluruh mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), namun kami masih belum melakukan penghitungan jumlah amplopnya, apakah kurang atau lebih," katanya.

     Untuk menghindari kebicoran serta hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh logistik UN SD/MI tersebut kini langsung disimpan di Markas Polres Trenggalek dengan pengawalan ketat kepolisian selama 24 jam penuh.

     Rencananya, panitia ujian tingkat kabupaten, Jumat (3/5) akan melakukan penghitungan ampolp naskah soal serta dipilah-pilah sesuai dengan kecamatan masing-masing.

     "Tetap seperti ujian nasional yang lain, Jumat pagi kami lakukan penghitungan dan sore harinya atau setelah sholat Jumat akan didistribusikan ke masing-masing sub rayon atau ditingkat kecamatan, kemudian naskah soal disimpan di polsek," ujarnya.

     Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, MUnib mengatakan, jumlah peserta ujian nasional tingkat SD/MI tahun ini mencapai 10.968 siswa yang terdiri dari 9.265 siswa SD dan 1703 siwa MI.

     "Untuk jumlah lembaga pendidikannya sebanyak 546, dengan rincian, 438 SD dan 108 MI. Ujian nasional SD itu standarnya seperti ujian nasional tingkat SMP maupun SMA, yakni dengan pengawasan ketat pengawas ruang serta dari satuan pendidikan (PSP)," katanya.

     Sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan dinas pendidikan, jumlah pengawas ruang sebanyak 1.624 orang (SD 538, MI 269) yang akan disebar di seluruh sekolah penyelenggara ujian.

     "Kami berharap seluruh elemen penylenggara maupun pendukung lain, untuk ikut serta menyukseskan ujian nasional kali ini, semoga tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ujian," harap Munib.  

PIMPINAN DPRD TRENGGALEK POJOKKAN AKBAR ABAS

     Trenggalek, 2/5 - Tiga wakil ketua DPRD Trenggalek, Miklasiati, Samsul Anam, Lamuji serta mantan wakil ketua dewan, Kholiq menyudutkan posisi Sanimin Akbar Abas dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi pemotongan uang saku kunjungan kerja DPRD di Pengadilan tindak Pidana Korupsi (TIpikor) Surabaya.

     Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Trenggalek, I Wayah Sutarjana, Kamis mengatakan, dalam keterangannya di hadapan majelis hakim seluruh wakil ketua DPRD tersebut bahwa menyatakan telah terjadi pemotongan uang saku kunjungan kerja (kunker) oleh ketua DPRD, Sanimin Akbar Abas sebesar tiga persen.

     "Semua saksi yang kami hadirkan menyatakan bahwa memang ada pungutan tiga persen pada masa kepemimpinan terdakwa. Selain mereka juga mengaku bahwa tidak pernah ada rapat pimpinan dewan yang membahas pemotongan tersebut," katanya.

     Lanjut dia, keterangan tersebut sekaligus membantah klaim yang selama ini disampaikan Akbar Abas bahwa pemotongan itu adalah keputusan kolektif kolegial yang telah melalui rapat serta mendapatkan persetujuan dari seluruh wakil ketua.

     I Wayan Sutarjana menambahkan, dalam sidang perdana pemeriksaan saksi tersebut, juga mengungkap fakta lain, yakni alokasi penggunaan pemotongan tiga persen tidak pernah disampaikan kepada pimpinan dewan.

     "Jadi surat pertanggungjawaban (SPJ) tentang penggunaan itu baru muncul setelah kasus ini mulai ramai diperbincangkan dan menjadi bidikan dari kejaksaan," kata pria asli Bali ini.

     Ketua DPRD Trenggalek duduk di kursi pesakitan karena diduga melakukan pemotongan uang saku perjalanan dinas 44 anggota dewan sebesar tiga persen, pemotongan tersebut terjadi mulai 2010 sampai dengan pertengahan 2012, akibatnya ke-44 anggota DPRD mengalami kerugian Rp 263 juta.

     Kejaksaan menilai tindakahan pemotongan uang saku tersebut melanggar aturan dan mengarah pada perbuatan korupsi. Tim jaksa penuntut umum akhirnya menjerat Akbar Abas, dengan pasal 12 E dan F Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

RATUSAN SISWA MISKIN TRENGGALEK TERANCAM PUTUS SEKOLAH

     Trenggalek, 2/5 - Komisi IV DPRD Trenggalek, Jawa Timur menyoroti tingginya jumlah siswa miskin yang ada di wilayah pegunungan khususnya Kecamatan Dongko.

     Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukono, Kamis mengatakan dari hasil sidak di SMP I Dongko, pihaknya menemukan sedikitnya 100 siswa yang berasal dari keluarga sangat miskin dan mengalami kesulitan biaya sekolah.

     "100 siswa itu hanya yang ada di SMP I DOngko saja, sehingga kalau kita melihat ke sekolah-sekolah lain di kawasan atas (pegunungan) maka jumlahnya kami yakin akan lebih banyak," katanya.

     Lanjut dia, tingginy jumlah siswa miskin tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemeriantah daerah, karena apabila dibiarkan bisa mengancam kelangsungan pendidikan masing-masing pelajar.

     "Meskipun pemerintah sudah mengucurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) namun para pelajar itu tetap membutuhkan biaya untuk bersekolah, apakah itu seragam, buku serta kebutuhan yang lainnya," ujarnya.

     Ia menjelaskan, tingginya siswa dari keluarga tidak mampu tersebut salah satunya akibat dari merosotnya penghasilan warga Kecamatan Dongko setelah berakhirnya kejayaan tanaman cengkeh.

     "Kalau dulu disana itu bisa dikatakan makmur, namun setelah harga cengkeh anjlok penghasilan warga juga ikut merosot tajam," katanya.

     Politikus Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, Kusprigianto untuk mengetahui secara detail permasalahan tersebut serta jalan keluar yang sedang ditempuh.

     "Kepala dinas pendidikan membenarkan adanya siswa miskin tersebut, namun dari 100 siswa itu, pada tahun lalu hanya 11 anak yang mendapatkan bantuan berupa beasiswa pendidikan, sedangkan sisanya belum," paparnya.

     Lanjut Sukono, untuk mengurangi potensi putus sekolah para siswa yang tidak mampu tersebut, pihaknya mendesak pemerintah kabupaten khususnya dinas pendididikan dan kebudayaan memanfaatkan potensi anggaran yang ada.

     "Selain itu kami juga telah meminta pihak PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) untuk turut serta membantu mengentaskan siswa yang kurang mampu tersebut, di PNPM ada program seperti itu," ujarnya.