DPRD JATIM DESAK KEMENKES TAK HENTIKAN PEMUTAKHIRAN JAMKESMAS



Trenggalek, 13/4 - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Kementerian Kesehatan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak menghentikan pemutakhiran penerima Jamkesmas di Jawa Timur.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sugiri Sancoko di Trenggalek, mengatakan, pemutakhiran penerima Jamkesmas  sangat diperlukan, karena saat ini terjadi selisih yang cukup besar antara penerima tahun 2013 dengan 2012 yang mencapai 480.112 jiwa.

"Kami sedang mendorong Kemenkes dan TPN2K agar pemutakhiran itu tidak dihentikan sekarang, sampai kemudian data itu benar-benar valid. Kasihan warga miskin yang sebelumnya masuk kuota tiba-tiba tidak dapat, apalagi konisinya masih miskin," katanya.

Menurutnya, selisih yang cukup besar tersebut dinilai janggal, mengingat kondisi ekonomi sebagian besar penerima jaminan kesehatan tahun 2012 yang tidak masuk kuota tahun ini tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Kata dia, belum lama ini Komisi E DPRD Jawa Timur beserta beberapa pejabat di Perovinsi Jawa Timur ke Jakarta untuk meminta kejelasan terkait permasalahan tersebut.

"TNP2K kemudian mencoba melakukan pengecekan melalui komputer, diketahui perbedaan antara penerima Jamkesmas tahun ini dan sebelumnya hanya 180 ribu, tapi menurut kami jumlah itu masih cukup membuat gelisah," imbuhnya.

Mantan wartawan ini menambahkan, idealnya jumlah penerima kartu jaminan kesehatan tersebut di Jawa Timur justru bertambah, mengingat saat ini masih terdapat 80.409 warga miskin yang belum masuk dalam kuota.

Lanjut Sugiri, apabila dijumlah, warga miskin di Jawa Timur yang saat ini tidak masuk kuota penjaminan dari pemerintah pusat mencapai 560.521 jiwa (Jamkesmas lama 480.112 dan Jamkesda 80.409).

"Untuk menyiasati segala kemungkinan yang ada, mau tidak mau pemerintah provinsi harus memasukkan ratusan ribu warga miskin itu ke dalam program Jamkesda," kata politisi Parti Demokrat ini.

Menurutnya, melalui APBD Provinsi tahun 2013, Jamkesda di Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp120 miliar. Dengan kondisi tersebut pihaknya tidak bisa memastikan apakah jumlah tersebut mampu menampung seluruh warga miskin yang tidak  masuk dalam Jamkesmas.

Tahun ini Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari Kementerian Kesehatan sebanyak dua juta jiwa.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Terima Kasih telah mampir di www.trenggalekkita.com, silakan untuk menuliskan komentar pada kolom di bawah ini. Penulisan komentar tidak boleh mengandung kata-kata kotor, SARA serta berbau pornografi. Kami juga tidak mengzinkan pencantuman link. EmoticonEmoticon